REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

 

KAJI TINDAK PENINGKATAN PERAN KOPERASI DAN UKM SEBAGAI

LEMBAGA KEUANGAN ALTERNATIF

 

Abstrak

Penilaian ini memiliki tujuan suatu

a). Untuk menilai efektivitas dan efisiensi pembiayaan alternatif institusi dan perannya dalam sistem pembiayaan dan UKM Koperasi;

b). Untuk merumuskan strategi dan program tindakan untuk meningkatkan peran alternatif pembiayaan lembaga dalam sistem pembiayaan UKM dan Koperasi.

 

Penilaian dilakukan dalam sembilan (9) propinsi dengan BMT mempelajari objek dalam bentuk dan KSM Sa’riah Koperasi. Sampel ditentukan melalui analisis purposive dan data dengan menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT sangat efektif dan efisien dalam melayani permintaan pembiayaan modal kerja jangka pendek bagi usaha mikro & usaha kecil. Dalam melakukan bisnis, BMT menggunakan prinsip penyajian yang sederhana, murah dan cepat. Di tengah-tengah krisis ekonomi dan skala runtuhnya bank-bank besar, tetapi aset BMT tumbuh di kisaran 200% sampai 500% per tahun. BMT bisnis memperoleh keuntungan yang signifikan dan keuntungan bagi pemiliknya. Kredit prosedur aplikasi tidak rumit, dalam waktu relatif singkat waktu, ada persyaratan agunan, dan jaminan adalah dorong para pemimpin informal atau lokal pemerintah yang sangat tahu tentang karakter, kepribadian dan latar belakang debitur. Yang unik dari BMT dari lembaga pembiayaan lainnya adalah bahwa kepentingan / keuangan yang diberikan kepada klien / anggota selalu dibahas dan disepakati dan fleksibel. Jika debitur tidak dapat pengembalian pinjaman sama sekali dengan alasan kebangkrutan misalnya sehingga pinjaman akan terhapus. Dalam rangka posisi keuangan BMT tidak mengganggu oleh Baitul Maal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan perannya sebagai bagian integral dalam perekonomian nasional. Tujuan lainnya untuk menumbuhkannya menjadi usaha yang efisien, sehat dan mandiri dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dalam kenyataannya, koperasi dan UKM belum mampu menunjukkan perannya secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan UKM. Salah satu hambatan dan kendala dimaksud adalah lemahnya sistem pendanaan untuk membiayai aktivitas usahanya. Koperasi dan UKM mengalami kesulitan untuk mengakses sumbersumber permodalan atas lembaga keuangan terutama dari sektor perbankan.

Koperasi dan UKM belum mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit yang biasanya diukur dengan 5C ( character, capacity, capital, collateral dan condition). Capital dan collateral adalah dua faktor yang paling sulit dipenuhi. Selain masalah 5C di atas, koperasi dan UKM mengalami berbagai masalah dalam memperoleh kredit bank, seperti bunga tinggi, jangkauan pelayanan bank yang masih terbatas.

Pada dasarnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, BMT yang didirikan Kelompok Swadaya Masyarkat (KSM) yang belum berbadan hukum koperasi tetapi menggunakan aturan main persis seperti koperasi. Kedua, BMT yang sudah berbadan hukum koperasi. Dengan adanya berbagai masalah tersebut, maka perlu dilakukan kaji tindak atas peran BMT sebagai lembaga keuangan alternatif.

 

2. Rumusan Masalah

Karena belum adanya penilaian terhadap kinerja lembaga keuangan alternatif dalam

mengembangkan program pemberdayaan ekonomi rakyat, maka timbul pertanyaan

berikut:

1). Apakah usaha lembaga keuangan alternatif sudah efektif dan efisien dan

bagaimana peranannya dalam sistem pembiayaan koperasi dan UKM?

2). Bagaimana rumusan strategi dan program aksi peningkatan peran lembaga

keuangan alternatif dalam sistem pembiayaan koperasi dan UKM?

3. Tujuan dan Manfaat

Kajian ini bertujuan untuk:

1). Mengkaji efektivitas dan efisiensi usaha lembaga keuangan alternatif dan peranannya dalam sistem pembiayaan koperasi dan UKM.

2). Merumuskan strategi dan program aksi peningkatan peran lembaga keuangan alternatif dalam sistem pembiayaan koperasi dan UKM. Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi bagi penyempurnaan kebijaksanaan yang dapat mendorong peningkatan peran koperasi jasa keuangan sebagai lembaga keuangan alternatif.

 

II. TINJAUAN PUSTAKA

 

1. Pengertian

Beberapa ahli mendefinisikan lembaga keuangan alternatif sebagai lembaga pendanaan di luar sistem perbankan konvensional dengan sistem bunga. Lembaga keuangan alternatif meliputi Perusahaan Modal Ventura, Leasing, Factoring (anjak piutang), Guarantee Fund, Perbankan Syariah, Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Suhadi Lestiadi (1998), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan alternatif adalah suatu lembaga pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, dimana proses penyaluran dananya

dilakukan secara sederhana, murah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berazaskan keadilan. Dengan cara pandang dan pengertian lembaga pendanaan tersebut, maka istilah koperasi jasa keuangan diartikan sebagai koperasi yang menyelenggarakan jasa keuangan alternatif misalnya koperasi syariah dan Unit Simpan Pinjam Syariah, Kelompok Swadaya Masyarakat Pra Koperasi termasuk BMT, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI).

Menjadi pertanyaan, siapa yang pantas disebut lembaga keuangan alternatif? Ada yang

berpendapat bahwa lembaga keuangan alternatif yang menggunakan sistembagi hasil dianggap sebagai sistem non konvensional dibanding sistem bunga. Sebagian lainnya berpendapat bahwa yang menjadi persoalan bukan sistem bagi hasil atau sistem bunganya itu, tetapi lebih mengacu pada kedekatan dan orientasi

pelayanannya yang harus memihak pada rakyat kecil.

Prinsip dari kegiatan lembaga ini adalah memobilisasi dana dari kelompok

masyarakat yang mengalami surplus dana dan kemudian mengalokasikannya

kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana atau masyarakat yang deficit

dana. Ada dua cara dalam menjalankan usahanya. Pertama, menganut sistem

bunga, artinya kepada setiap penyimpan diberikan bunga sebagai imbalan atas

tabungannya dan kepada setiap peminjam juga dikenakan bunga sebagai balas jasa

kepada pemilik dana. Kedua, menganut sistem syariah (bagi hasil) yang sering

disebut sistem Islam. Dalam Sistem Syariah, insentif bagi setiap penyimpan

diberikan dalam bentuk bagi hasil yang dihitung dari nisbah bagi hasil tertentu yang

disepakati kedua belah pihak. Bagi Si Peminjam, juga dikenakan sistem bagi hasil

tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam bahasa Indonesia sering disebut

dengan istilah Balai Mandiri Terpadu (BMT) merupakan salah satu lembaga

pendanaan alternatif yang beroperasi di tengah masyarakat akar rumput. Pinbuk

(1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang

berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah

dn koperasi. BMT memiliki dua fungsi yaitu : Pertama, Baitul Maal menjalankan

fungsi untuk memberi santunan kepada kaum miskin dengan menyalurkan dana ZIS

(Zakat, Infaq, Shodaqoh) kepada yang berhak; Kedua, Baitul Taamwil menjalankan

fungsi menghimpun simpanan dan membeayai kegiatan ekonomi rakyat dengan

menggunakan Sistem Syariah.

Sistem bagi hasil adalah pola pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan anggota penyimpan berdasarkan perhitungan yang disepakati bersama. BMT biasanya berada di lingkungan masjid, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, pasar maupun di lingkungan pendidikan. Biasanya yang mensponsori pendirian BMT adalah para aghniya (dermawan), pemuka agama, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, cendekiawan, tokoh

masyarakat, dosen dan pendidik. Peran serta kelompok masyarakat tersebut adalah berupa sumbangan pemikiran, penyediaan modal awal, bantuan penggunaan tanah dan gedung ataupun kantor. Untuk menunjang permodalan, BMT membuka kesempatan untuk mendapatkan sumber permodalan yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh dari orang-orang tersebut. Hasil studi Pinbuk (1998) menunjukkan bahwa lembaga pendanaan yang saat ini berkembang memiliki kekuatan antara lain:

a). mandiri dan mengakar di masyarakat,

b). bentuk organisasinya sederhana,

c). sistem dan prosedur pembiayaan mudah,

d). memiliki jangkauan pelayanan kepada pengusaha mikro

Kelemahannya adalah :

a). skala  usaha kecil,

b). permodalan

terbatas,

c). sumber daya manusia lemah,

d). sistem dan prosedur belum baku.

U ntukmengembangkan lembaga tersebut dari kelemahannya perlu ditempuh cara-cara

pembinaan sbb:

a). pemberian bantuan manajemen,

b.) peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan, standarisasi sistem dan prosedur,

c). kerjasama dalam penyaluran dana,

d). bantuan dalam inkubasi bisnis.

 

Pola Tabungan dan Pembiayaan

1). Tabungan

Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Jenis-jenis tabungan/simpanan adalah sebagai berikut: (1). Tabungan persiapan qurban; (2). Tabungan pendidikan; (3). Tabungan persiapan untuk nikah; (4). Tabungan persiapan untuk melahirkan; (5). Tabungan naik haji/umroh; (6). Simpanan berjangka/deposito; (7). Simpanan khusus untuk kelahiran; (8). Simpanan sukarela; (9). Simpanan hari tua; (10). Simpanan aqiqoh.

2). Pola Pembiayaan

Pola pembiayaan terdiri dari bagi hasil dan jual beli dengan mark up

(1). Bagi Hasil

Bagi hasil dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bagi hasil ini dibedakan atas:

  • · Musyarakah, adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.
  • · Mudharabah, adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al amal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama terlebih dahulu di depan. Manakala rugi, shahib al amal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung.
  • · Murabahah, adalah pola jual beli dengan membayar tangguh, sekali bayar.
  • · Muzaraah, adalah dengan memberikan l kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.
  • · Wusaqot, adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah dimana si penggarapnya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas rasio tertentu dari hasil panen.

(2). Jual Beli dengan Mark Up (keuntungan)

Jual beli dengan mark up merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual kepada nasabah dengan harga sejumlah harga

beli tambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin/mark up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi kepada penyedia dan penyimpan dana. Jenis-jenisnya adalah:

  • · Bai Bitsaman Ajil (BBA), adalah proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara lebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.
  • · Bai As Salam, proses jual beli dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.

 

Al Istishna, adalah kontrak order yang ditandatangani bersamaan

antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan jenis barang

tertentu.

  • · Ijarah atau Sewa, adalah dengan memberi penyewa untuk mengambil

pemanfaatan dari sarana barang sewaan untuk jangka waktu tertentu

dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

  • · Bai Ut Takjiri, adakah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan

penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan

sedemikian rupa sehingga padanya merupakan pembelian terhadap

barang secara berangsur.

  • · Musyarakah Mustanaqisah, adalah kombinasi antara musyawarah

dengan ijarah (perkongsian dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua

belah pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing-masing.

3). Pembiayaan Non Profit

Sistem ini disebut juga pembiayaan kebajikan. Sistem ini lebih bersifat sosial

dan tidak profit oriented. Sumber dan pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya,

tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan lainnya.

4. Pembentukan BMT

Tujuan pembentukan BMT adalah untuk memperbanyak jumlah BMT sedangkan

tujuan BMT itu sendiri adalah untuk : 1) memajukan kesejahteraan anggota dan

masyarakat umum, 2) meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil

dengan pelaku lain. Proses pembentukan BMT adalah sebagai berikut:

Pertama, para pendiri minimum 20 orang. Para pendiri menghubungi PINBUK

setempat untuk mengurus perijinan pendiriannya. Kedua, mendaftarkan calon

pengelola untuk mengikuti pelatihan singkat dan magang. Ketiga, mempersiapkan

modal awal sebesar Rp. 5juta di pedesaan dan Rp.10juta di perkotaan. Keempat,

jika bermaksud menjadi koperasi, BMT dapat segera mengajukan permohonan

badan hukum koperasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan BMT adalah:

1). Motivator (penggerak), memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap

sukses awal pendirian BMT. Penggerak ini berasal dari masyarakat setempat

yang atas inisiatif sendiri atau inisiatif PINBUK dan pihak lain berminat

membentuk BMT.

2). Pendekatan kepada tokoh kunci yang dapat terdiri dari pimpinan formal, pimpinan informal, usahawan, hartawan, dan dermawan. Para tokoh ini diharapkan bersedia menjadi Panitia Pembentukan BMT.

3). Pendekatan kepada para calon pendiri. Pendiri minimal 20 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh yang mewakili berbagai kalangan masyarakat seperti pimpinan formal, agama, adat, pengusaha dan masyarakat banyak. Badan pendiri mengadakan rapat dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT serta memilih pengurus yang terdiri dari 3 – 5 orang.

4). Pengurus mengadakan seleksi pengelola yang jumlahnya minimal 3 orang yang terdiri manajer, bagian pembiayaan, bagian administrasi/keuangan dan bagian-bagian lain yang dibutuhkan

5). Para pengelola yang ditunjuk segera memasyarakatkan BMT dan mencari anggota dan BMT mulai beroperasi.

6). Antara pengurus dan pengelola tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.

7). Organisasi yang dapat membentuk BMT antara lain seluruh anggota masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi sosial, organisasi profesi, LSM, proyek-proyek pemberdayaan masyarakat

8). Kelompok yang dapat dikembangkan menjadi BMT antara lain: arisan, simpan pinjam, pengajian, tani, usaha ekonomi produktif dan lain-lain

 

 5. Pembiakan BMT

BMT yang sudah mapan dan mempunyai pengelola yang terampil diharapkan dapat membentuk BMT baru di luar wilayah kerjanya. Langkah-langkah membentuk BMT adalah :

1) BMT yang sudah mapan sebagai BMT induk menempatkan seorang atau lebih pengelola yang terampil sebagai manajer BMT di wilayah kerja baru,

2) BMT induk memfasilitasi pembentukan BMT baru dan menyediakan sarana dan prasarana,

3) Pengelola BMT baru dibawah bimbingan BMT induk menyosialisasikan BMT pada masyarakat sekitar dan mulai beroperasi,

4) Pengelola BMT baru memperkuat BMT-nya dengan merekrut pendiri, membentuk pengurus

dan menghimpun modal awal dari masyarakat sekitar. BMT induk bisa melepas BMT baru apabila BMT baru sudah kuat dan mandiri.

 

III. METODE KAJIAN

1. Lokasi dan Objek Kajian

Kajian dilaksanakan di 9 (sembilan) propinsi yang meliputi : Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan. Objek telitian adalah BMT dan yang akan diteliti adalah aspek kelembagaan dan keuangan usaha BMT itu sendiri.

2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan yang berpedoman pada kuesioner yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah.

3. Penarikan Sampel

BMT, baik yang berbentuk KSM maupun koperasi di masing-masing propinsi dijadikan sebagai sampel, dengan total sampel 74 buah. Penarikan sampel (sampling) dilakukan dengan purposive atas BMT yang berada di lingkungan lembaga-lembaga keagamaan.

4. Model Analisis.

Data yang sudah terkumpul dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif.

5. Organisasi Pelaksana dan Pembiayaan

Kajian ini ditangani satu tim yang terdiri dari Koordinator, Peneliti, Asisten Peneliti dan Staf Administrasi yang dibiayi dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara.

 

IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 74 BMT, dimana 71% diantaranya dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan 29% dalam bentuk koperasi. Pada saat penelitian dilakukan, sebagian KSM sedang dalam proses mendapatkan Badan Hukum Koperasi. Pengamatan di lapang menunjukkan bahwa mekanisme kerja antara kedua bentuk badan hukum tersebut sama. Dengan demikian yang mempengaruhi output kedua lembaga tersebut bukan terletak pada bentuk badan hukumnya tetapi ditentukan semata-mata oleh kemampuan Para Pengelola BMT.

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN

 

1. Kesimpulan

1). Dilihat dari prosedur pembiayaan dan jangkauan pelayanannya, BMT  merupakan lembaga keuangan alternatif yang sangat efektif dalam melayani kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek yang sangat diperlukan pengusaha kecil mikro. Dalam menjalankan usahanya, baik BMT yang berbentuk KSM maupun berbentuk koperasi menggunakan prinsip-prinsip

koperasi yang orientasi pelayanannya selalu berpegang pada prinsip sederhana, murah dan cepat.

2). Perkembangan asset BMT yang sangat cepat ditentukan adanya mobilisasi dana dari pihak ketiga serta cepatnya perputaran pengembalian pinjaman para nasabah yang selanjutnya dipinjamkan kepada nasabah lain.

3). Lembaga keuangan ini dapat menghasilkan profit yang cukup besar dan sangat menguntungkan para pemiliknya.

4). Pada umumnya BMT yang diteliti menggunakan pola pembiayaan mudharabah dan Bai Bitsaman Aji (BBA). Pola pembiayaan BBA punya keunggulan karena punya tingkat perputaran yang sangat tinggi, berisiko rendah dan memberikan margin keuntungan yang relatif besar.

5). Dasar pemberian pinjaman kepada nasabah adalah berupa penilaian kelayakan usaha, biaya administrasi sebesar 1% dan 2%. Pinjaman di bawah Rp.300.000,- tidak menggunakan jaminan. Yang menjadi jaminannya adalah kepercayaan yang diberikan pemuka masyarakat adat/agama atau pemerintah yang mengetahui secara mendalam jati diri si peminjam.

6). Jasa pinjaman/pembiayaan yang diberikan kepada nasabah/anggota selalu dimusyarahkan dan disepakati terlebih dahulu dan bersifat fleksibel. Jika debitur tidak mampu membayar pinjamannya karena alasan yang wajar, maka kesepakatan bisa ditinjau kembali. Jika samasekali tidak bisa mengembalikan karena pailit maka pinjaman diputihkan.

7). Untuk mendorong orang menabung, BMT menggunakan pola nisbah bagi

hasil, misalnya 65 :35 ( BMT : Penabung )

8). Analisis penilaian terhadap kesehatan kelembagaan BMT yang meliputi aspek pendirinya, keaktifan pengurus maupun kualitas pengelola dapat dinyatakan bahwa BMT yang diteliti dinyatakan sangat sehat.

9). Kesehatan keuangan BMT dinilai dari lima aspek yaitu struktur permodalan, kualitas aktiva produktif, likuiditas, efisiensi, dan rentabilitas. Dilihat dari kelima aspek tersebut maka BMT sampel yang diamati ada yang amat sehat, sehat, kurang sehat dan sangat tidak sehat.

 

Saran

1). Pembiakan BMT perlu dipercepat agar jumlah BMT semakin banyak ditengah-tengah masyarakat.

2). Perlu dilakukan kembali penilaian terhadap kebijakan penyediaan bantuan keuangan revolving fund dengan mengintrodusi dana padanan dari pemilik/pendiri.

3). Perlu dilakukan pengembangan sistem interlending antar BMT.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, (1995). Pedoman Cara Pembentukan BMT. Pinbuk, Jakarta.

Anonim, (1995). Peraturan Dasar dan Contoh AD/ART BMT. PINBUK, Jakarta.

Anonim, (1995). Pedoman Penilaian Kesehatan BMT. PINBUK, Jakarta.

Lestiadi, Suhadji, (1998). Peranan Bank Muamalat Dalam Mengembangkan Lembaga

Keuangan Alternatif. Jakarta.

Masngudi, (1998). Koperasi Pembiayaan Indonesia. Jakarta.

Usman, Marzuki (1998). Strategi Pengembangan Pembiayaan Pengusaha Kecil, Menengah

dan Koperasi Menghadapi Perdagangan Bebas.

Kewirausahaan Muslim, (1996). “ Mitra Usaha Kecil” Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Majalah PINBUK.

 

 

 

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                 28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630