REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                 28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

PEMBERDAYAAN KOPERASI USAHA KECIL DAN

MENENGAH DALAM MEMANFAATKAN HAK

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Idham Bustamam

Abstrak:

Pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam penelitian ini, hanyalah ingin tahu di lapangan jelas, bagaimana koperasi dan UKM Memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual, dan seberapa jauh itu pemerintah memberikan promosi untuk lembaga yang bersangkutan, sehingga informasi yang diterima oleh koperasi dan UKM dari perusahaan yang sama. Rendah minat untuk memanfaatkan Kekayaan Intelektual Hak membuat juga bunga rendah untuk mendaftarkan perusahaan mereka dan tidak maumembayar biaya di luar bisnis. Responden sangat ingin menunggu promosi informasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual dari Pemerintah atau
instansi terkait.

I. PENDAHULUAN

 

1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang ini, untuk dunia perdagangan internasional batas negara boleh dikatakan hamper tidak ada lagi, karena setiap negara telah menyepakati kesepakatan internasional di bidang perdagangan seperti WTO, APTA, APEC dan lain sebagainya harus tunduk kepada kesepakatan tersebut. Dengan demikian setiap negara tidak dapat lagi melindungi perekonomiannya dengan kebijakan tarif

maupun fiskal melebihi kesepakatan yang telah diterapkan.

Dalam era tersebut persaingan yang terjadi adalah persaingan antar produsen ataupun perusahaan dan bukan lagi antar negara. Siapa yang dapat bekerja lebih professional dan efisien itulah yang keluar sebagai pemenang dan dapat eksis di pasar.

Koperasi;

Di dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut dirasakan masih kurang tepat karena belum menggambarkan/mengikat kepastian hukum, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang- Undang baru No. 19 Tahun 1992 tentang merek. Ada perbedaan yang sangat menyolok pada Undang-Undang No.19 Tahun 1992 menganut sistem “Konstitutif” yang lebih menjamin kepastian hukum karena perlindungan hukum hak atas merek diberikan kepada pendaftar

pertama. Tahun 1997 oleh Pemerintah dikeluarkan Undang-Undang No. 14

Tahun 1997 sebagai penyesuaian Undang-Undang No. 19 tahun 1992,  yang mengatur tentang merek dagang dan jasa, kemudian diatur lagi Undang-Undang merek yang khusus pada UU Merek No. 15 Tahun 2001. Perkembangan perdagangan dunia internasional yang semakin cepat, menuntut kesepakatan dan komitmen terhadap pengurangan segala hambatan-hambatan perdagangan dunia internasional di berbagai

aspek tetapi menjunjung tinggi azas legalitas yang telah disepakati bersama.

 

2. Rumusan Masalah

Kalau dilihat dari judul penelitian, maka dapatlah diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut :

1). Sejauhmana sebenarnya minat dari Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah untuk memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

2). Sejauhmana pemberian penyuluhan-penyuluhan HaKI oleh lembagalembaga

pemerintah yang terkait.

3). Sejauhmana hambatan-hambatan yang dihadapi Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah selaku pemanfaat HaKI.

 

3. Tujuan dan Manfaat

1). Tujuan

Tujuan dari penelitian ini dapat disampaikan antara lain :

– Seberapa minat untuk memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual

(HaKI) bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

– Faktor-faktor penyebab kurang minatnya untuk memanfaatkan

Hak kekayaan Intelektual (HaKI) bagi koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

2). Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga, dinas

terkait, serta KUKM sebagai bahan penyusunan rencana kebijakan

yang akan datang.

 

4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi :

1). Gambaran produk-produk yang dihasilkan KUKM

2). Langkah-langkah operasional yang telah dilakukan instansi, dinas

yang menangani HaKI

3). Faktor-faktor penghambat dalam mendapatkan HaKI oleh Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah.

 

KERANGKA PEMIKIRAN

Arti penting HaKI adalah :

1. “Sebagai suatu sistem, HaKI sebagai sarana pemberian hak kepada

pihak-pihak yang memenuhi persyaratan dan memberikan perlindungan

bagi para pemegang hak dimaksud; dan

2. HaKI adalah alat pendukung pertumbuhan ekonomi sebab dengan

adanya perlindungan terhadap HaKI akan terbangkitkan motivasi

4

manusia untuk menghasilkan karya intelektual”. (UU Hak Cipta, Paten

& Merek, 2001).

1. Merek

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang PATEN

dan MEREK Tahun 2001, khusus untuk merek diatur oleh Undangundang

Merek Nomor 15 Tahun 2001. Merek merupakan karya intelektual yang menyentuh kebutuhan manusia sehari-hari dalam melengkapi hidupnya,Selain sebagai tanda yang mudah dikenal pelaku konsumen juga dapat memberikan jaminan bagi kualitas barang jasa apabila para konsumen sudah terbiasa menggunakan merek tertentu untuk kebutuhannya. Perlindungan hukum bagi pemilik merek tidak hanya dapatmdipandang dari aspek hukum saja, tetapi perlu dipandang dari aspek ekonomi dan sosial yang terdapat dalam masyarakat. Dalam Undangundang Merek Nomor 15 Tahun 2001 pasal 90 berbunyi; “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

 

2. Sosialisasi Mendapatkan HaKI

Untuk meningkatkan kesadaran tentang HaKI sangat perlu

dilakukan sosialisasi pada masyarakat. Penilaian komersial patut

dihargai bagi seseorang yang telah maju dalam berbisnis.ada yang beranggapan tanpa HaKI barang/produk juga terjual, dan biaya administrasi tinggi berarti menambah beban usaha saja. Persepsi yang keliru di kalangan masyarakat khususnya pengusaha tersebut perlu segera diluruskan dan diperbaiki dengan memberikan pengertian-pengertian yang jelas tentang HaKI. Tujuan sosialisasi dibidang HaKI adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai sistem HaKI nasional maupun

internasional termasuk dalam hal merek.

 

3. Sengketa Merek Bagi Pelaku Bisnis

Sengketa penggunaan merek tanpa hak dapat digugat dengan

delik perdata maupun pidana, disamping pembatalan pendaftaran merek

tersebut. Tindak pidana dalam hal merek dapat dibagi 2, yaitu Tindak

Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan :

Pasal 92 ayat 1 : “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak

menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi

geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan

barang yang terdaftar, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

III. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terpilih sampel ada 4 (empat) propinsi yaitu

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan

Lampung. Terpilihnya empat propinsi tersebut berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan bahwa informasi dan data diperoleh dapat

mewakili Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tersebar sampai

pelosok Indonesia.

 

2. Populasi Penelitian

Dari empat propinsi yang diteliti maka data-data diambil sebagai

berikut : setiap propinsi 3 kabupaten/kota berarti daerah survey 12

kabupaten/kota. setiap kabupaten/kota diambil datanya 5 koperasi dan 5

usaha kecil dan menengah. Koperasi yang disurvei berjumlah 60

koperasi, dan 60 usaha kecil dan menengah. Jumlah data terkumpul yang

diperoleh 120 koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Data-data yang

telah terkumpul dianalisis untuk mengetahui minat dari pada pembisnis

dalam memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).

 

3. Penarikan Sampel

Penelitian ini mempergunakan teknik antara lain :

a. Field Work Research

Penelitian langsung ke lapangan tempat obyeknya

(observasi). Dengan cara interview-interview sekaligus mengisi

daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Interview untuk Koperasi

dapat ditujukan pada pengurus koperasi dan manajer koperasi. Bagi

usaha kecil dan menengah interview langsung ditujukan pada

pemilik usaha.

Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam

proses tanya jawab ini, dan masing-masing pihak dapat

menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.

b. Library Research

Pengamatan deskriptif diperlukan untuk mendapatkan

informasi tentang berbagai permasalahan yang berhubungan dengan

materi penelitian. Teknik tersebut sangat banyak manfaatnya,

memberikan keterpaduan antara teori dengan praktek lapangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Pengusaha

1). Persepsi Dan Pemanfataan HaKI

Dari hasil survei lapangan diketahui bahwa 100,00% responden menyatakan pernah mendengar tentang HaKI. Penyuluhan yang telah diperoleh yaitu, dari instansi terkait

(pembina) hanya 18,75%, melalui media massa 5,00%, dan melalui pengusaha 76,25%. Pemahaman tentang HaKI, dari responden yang mengatakan mamahami 30,00%, dan yang tidak paham HaKI 70,00%. Guna kemajuan usaha telah pula diperoleh informasi yang jelas, bahwa responden mengatakan tanpa HaKI perusahaan tetap jalan 75,00%, dan yang mengatakan terhambat jalannya 25,00%

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil survei lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1). Rata-rata responden pernah mendengar HaKI (100,00%), tetapi

belum mengerti arti dan pentingnya, serta prosedur pengajuan

administrasi.

2). Rata-rata responden mengatakan tanpa HaKI perusahaan tetap

jalan (75,00%). Usaha dikelola kecil-kecil dan diantaranya ada

usaha yang turun-temurun

3). Rata-rata responden mengatakan kurang berminat memiliki HaKI

(52,50%), dan tidak berminat (45,25%). Ini disebabkan biaya

dikeluarkan akan mengganggu kelancaran usaha.

4). Hasil jajak pendapat dilapangan (survei responden) mengatakan,

menunggu penyuluhan tentang HaKI dari pemerintah dan instansi

terkait.

2. Saran-Saran

1). Penyuluhan HaKI didaerah-daerah terus ditingkatkan, agar

koperasi, usaha kecil dan menengah mengetahui arti dan

pentingnya HaKI.

2). Biaya permohonan, biaya administrasi, dan biaya lain-lain agar

ditinjau kembali, termasuk syarat pembayaran. Pembayaran oleh

pemohon setelah permohonan diterima, yang disyahkan Direktorat

Jenderal HaKI Jakarta.

14

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, (1992). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992

Tentang Perkoperasian. Departemen Koperasi, Direktorat Jenderal Bina

Lembaga Koperasi. Jakarta.

Anonimous, (1995). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995

Tentang Usaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha

Kecil, Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan. Jakarta.

Anonimous, (2001). Undang-undang Republik Indonesia Tentang Paten dan

Merek Tahun 2001. Penerbit “Citra Umbara”. Bandung.

Hadi Sutrisno, (1993). Metodologi Research. Penerbit. “Andi Offset”,

Yogyakarta.

Maulana Insan Budi, (2000). Peran Serta LSM dalam Pemberdayaan KPKM di

Bidang HaKI khususnya Merek Dagang. Disampaikan dalam Workshop

Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Melalui Kebijakan

Merek Dagang dalam Menghadapi Diberlakukannya Kesepakatan

Ketentuan TRIP’s. Jakarta.

Nahar Rahimi SH, (2000). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Merek di

Indonesia. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta.

Singgih Santoso, (2000). Buku Latihan SPSS Statistik Paramatrik. PT. Elex

Media Komputindo. Jakarta.

Sugiyono, (2003). Metode Penelitian Bisnis. Alfa Beta, Bandung.

Suharto, Tata Iryanto, (1996). Kamus Bahasa Indonesia Terbaru. Penerbit

“Indah”. Surabaya.

Umar Achmad Zen P, (2000). Sosialisasi dan Penegak Hukum di Bidang HaKI

Khususnya yang Berkaitan dengan Merek Dagang. Disampaikan dalam

Workshop Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Melalui

Kebijakan Merek Dagang dalam Menghadapi Diberlakukannya

Kesepakatan Ketentuan TRIP’s. Jakarta.