PEMBATASAN BBBM

Masalah koordinasi pembatasan BBM pada pada pemerintahan Indonesia menjadi persoalan klasik dalam setiap kebijakan pemerintah ,kajian pemerintah  terkait padapengunaan identifikasi lewat frekuensi radio (radio frequency identification/RFID) pada kendaraan pelat kuning terkait kontrol konsumsi BBM PSO

Menurut ketua kelompok kerja (pokja) Pembatasan BBM PSO belum memiliki rencana penerapan RFID untuk menjadi bagian dari sistem kontrol konsumsi pmbatasan bahan bakar minyak (BBM), menjadi bagian dari pembicaran dalam rapat karena sejauh ini  tidak memiliki pendanaannya untuk didapatkannya alat, pnggunaan alat merupakan bagian dari sistem kontrol pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang ditargetkan dilakukan mulai akhir 2011. “Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas sudah menyiapkan aturan lengkapnya dan menyiapkan alat kendali, teknologi frekuensi radio yang berfungsi untuk mengetahui jumlah volume BBM bersubsidi pada kendaraan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi,

Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan memastikan dihadapan komisi VII DPR-RI kesiapan untuk menjalankan pengendalian BBM Bersubsidi pada 2011 mendatang. subsitusi dari premium (BBM bersubsidi) ke Pertamax (BBM non subsidi)

Pada pembatasn BBBM Kemudian terkait dengan jumlah impor yang akan dilakukan pertamina untuk memenuhi ketersediaan BBM non subsidi, dirinya enggan mengungkapkannya. mengenai investasi ke SPBU untuk kesiapan ketersediaan dispenser BBM non subsidi,, itu menjadi tangung jawab SPBU swasta itu sendiri. “Yang Rp 8 triliun, itu adalah investasi dari SPBU swasta. Jadi PERTAMINA tidak bertanggung jawab atas investasi tersebut,untuk pembatasan pada SPBU siap adalah SPBU yang memiliki tangki penyimpanan BBM minimal 3 (solar, premium dan BBM non subsidi_ dan siap menjual (3 dispenser). Sedangkan depot siap adalah depot yang memiliki tangki timbun BBM non subsidi (perrtamax) dan siap untuk didistribusikan.

kondisi SPBU pertamina per Desember 2010, di seluruh Indonesia terdapat 4667 SPBU. Dari jumlah tersebut, 1686 yang menjual pertamax. Sedangkan 2461 SPBU, memerlukan modifikasi untuk menjual pertamax. Dan 520 SPBU, memerlukan investasi tambahan untuk dapat menjual pertamax Mengutip data Pertamina, Menteri ESDM juga mengungkapkan perkiraan nilai investasi sarana dan fasilitas depot BBM non subsidi. Terhitung sejak Desember 2010, menurutnya, untuk Jabodetabek investasi ke SPBU dan depot pertamina mendukung kebijakan pengaturan BBM bersubsidi adalah sebesar Rp1,5 miliar Sedangkan pada tahun 2011, total investasi yang akan digulirkan sebesar Rp 54,5 miliar. Besaran investasi ini akan digulirkan pada Januari sebesar Rp 23,5 miliar, kemudian Rp 10 miliar pada Juli dan Oktober 2011, sebesar Rp2 1 miliar. Lebih lanjut, pada 2012, invesasi yang akan dicairkan pada Januari sebesar Rp13,5 miliar. Dan pada Juli, investasi sebesar Rp 15 miliar. “Total investasi sarana dan fasilitas depot BBM itu sebesar Rp 84,5 miliar. Tambahan sarana dan fasilitas di depot pertamina sebanyak 10 lokasi,”
target pengguna BBM bersubsidi 2011, untuk premium adalah untuk genset di daerah belum terlistriki, usaha kecil dan mmikro untuk mesin-mesin perkakas. Kemudian untuk nelayan kecil, motor tempel dan genset pembudidaya kecil. Pun untuk kendaraan angkutan penumpang umum, bus, angkutan barang berplat kuning. Begitu juga untuk sepeda motor dan kendaraan roda tiga, serta ditujukan untuk kendaraan pelayanan umum, seperti ambulance, mobil jenasah dan pemadam kebakaran.

sumber:

kompas

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/12/14/13303359/Pertamina.Siap.Jalan

TULISAN :      Nuryana       25210226  1EB07