Archive for December, 2011

Ukuran Daya Saing Koperasi dan UKM

REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                 28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

UKURAN DAYA SAING KOPERASI DAN UKM

Abstrak

Tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel atau indikatorindikator yang tepat untuk digunakan sebagai pengukur daya saing UKM dan Koperasi di Indonesia. Beberapa hasil penting dari tulisan ini adalah sebagai berikut. Pertama, daya saing sebuah perusahaan tercerminkan dari daya saing dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sedangkan, daya saing dari perusahaan tersebut ditentukan oleh banyak faktor, tujuh diantaranya yang sangat penting adalah: keahlian atau tingkat pendidikan pekerja, keahlian pengusaha, ketersediaan modal, sistem organisasi dan manajemen yang baik (sesuai kebutuhan bisnis),ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi, dan ketersediaan input-input lainnya seperti enerji, bahan baku, dll. Kedua, indikator-indikator utama daya saing produk adalah antara lain pangsa ekspor, pangsa pasar luar negeri dan dalam negeri, nilai/harga produk, dan kepuasan consumen; sedangkan indikator-indikator utama daya saing perusahaan adalah antara lain, profit, sumber daya manusia (SDM),  pengeluaran R&D, dan jenis teknologi yang digunakan. Ketiga, pendorong utama daya saing perusahaan adalah SDM  (pekerja dan pengusaha), dan prasyarat utama untuk meningkatan daya saing perusahaan adalah pendidikan, modal, teknologi, informasi, dan input krusial lainnya. Tulisan ini merekomendasikan dua hal utama. Pertama, bantuan yang diberikan pemerintah selama ini harus berubah orientasinya dan sepenuhnya tertuju  pada upaya peningkatan kemampuan teknologi produksi, manajemen dan pemasaran dengan fokus utama pada capacity building dengan inovasi sebagai motor penggerak utama. .Kedua, pendekatan strategi untuk mendukung kebijakan tersebut adalah clustering

I.1 Latar Belakang

Dari perspektif dunia, sudah diakui bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan  ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB) tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di NM, UKM  sangat penting tidak saja karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja tetapi juga di  banyak negara kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar (UB). Di dalam disertasinya Piper (1997), misalnya, dikatakan bahwa sebanyak 12 juta orang atau sekitar 63,2 persen dari jumlah tenaga kerja di Amerika Serikat (AS) bekerja di 350.000 perusahaan yangmengerjakan kurang dari 500 orang, yang di negara tersebut dianggap sebagai UKM. Menurut Aharoni (1994), jumlah UKM sedikit di atas 99% dari jumlah unit usaha di negara adidaya tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan inti dari basis industri di AS (Piper, 1997). UKM juga sangat penting di banyak negara di Eropa, khususnya Eropa Barat. Di Belanda, misalnya, jumlah UKM sekitar  95% dari jumlah perusahaan di negara kicir angin tersebut (Bijmolt dan Zwart, 1994).  Namun, dilihat dari sumbangannya terhadap pembentukan PDB dan ekspor non-migas, khususnya produk-produk manufaktur, peran UKM di NSB masih relatif rendah, dan ini sebenarnya perbedaan yang menyolot dengan UKM di NM. Pertanyaannya evaluasi yang komprehensif terhadap kinerja koperasi di dalam perekonomian nasional sangat sulit. Namun demikian, dari sekian banyak tulisan di media masa, ada satu gambaran  yang jelas bahwa kinerja koperasi di Indonesia selama ini memang relatif buruk.Di sisi lain, cukup banyak literatur mengenai kinerja koperasi di NM, khususnya di AS dan sejumlah negara di Eropa yang semuanya menunjukkan kinerjanya sangat bagus. Bahkan banyak koperasi di misalnya AS yang memiliki omset sangat besar dan merupakan pesaing besar terhadap perusahaan non-koperasi.

II.Kerangka Pikiran

II.1 Identifikasi karakteristik koperasi dan UKM yang berdaya saing yang diinginkan;

Daya saing adalah sebuah konsep yang cukup ruwet. Tidak ada satu indikator-pun yang bisa digunakan untuk mengukur daya saing, yang memang sangat sulit untuk diukur (Markovics, 2005). Namun demikian, daya saing adalah suatu konsep yang umum digunakan di dalam  ekonomi, yang biasanya merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar dalam kasus perusahaan-perusahaan dan keberhasilan dalam persaingan internasional dalam kasus negara-negara. Dalam dua dekade terakhir, seiring dengan semakin mengglobalnya perekonomian dunia dan persaingan bebas, daya saing telah menjadi satu dari konsep-konsep kunci bagi perusahaanperusahaan, negara-negara, dan wilayah-wilayah untuk bisa berhasil dalam partisipasinya di dalam globalisasi dan perdagangan bebas dunia, seperti yang dikatakan berikut ini  on micro level the concept of competitiveness means the skill of position gain and self-maintainment in the market competition among companies, each other’s competitors and – in respect of macro economy – among national economies (Lengyel 2005, dikutip di Markovics, 2005)   Dengan memakai konsep daya saing, Man dkk. (2002) membuat suatu model konsepsual untuk menghubungkan karakteristik-karakteristik dari manager  atau pemilik UKM dan kinerja perusahaan jangka panjang. Model konsepsual untuk daya  saing UKM tersebut terdiri dari  empat elemen: skop daya saing perusahaan, kapabilitas organisasi dari perusahaan, kompetensi pengusaha/pemilik usaha, dan kinerja.

Hubungan antara kompetensi dan tiga elemen lainnya itu merupakan inti dari model tersebut, dan hubungan itu dapat dihipotesakan kedalam tigatugas prinsip pengusaha:

(a) membentuk skop daya saing

(b) menciptakan kapabilitas organisasi

(c) menetapkan tujuan-tujuan dan mencapainya.

Menurut studi ini, daya saing memiliki karakteristik, yakni potensi, proses. Selain tiga karakteristik tersebut, daya saing juga dicirikan oleh orientasi jangka panjang, kontrolabilitas,  relativitas, dan dinamika. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa ada tiga aspek penting yang mempengaruhi daya saing UKM, yakni:

(1) faktor-faktor internal perusahaan;

(2) lingkungan eksternal; dan

(3) pengaruh dari pengusaha/pemilik usaha.

Selanjutnya, di dalam penelitian  ini, pengaruh dari pengusaha tersebut di tangani dengan pendekatan kompetensi dari sebuah proses atau perspektif perilaku. Dengan memakai hasil studi tersebut sebagai salah satu input, tulisan ini menyusun suatu kerangka pemikiran mengenai daya saing sebuah UKM sebagai berikut (Gambar 1). Daya saing sebuah perusahaan tercerminkan dari daya saing dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dalam gilirannya, daya saing dari perusahaan tersebut ditentukan oleh banyak faktor, tujuh diantaranya yang sangat penting adalah: keahlian atau tingkat pendidikan pekerja, keahlian pengusaha, ketersediaan modal, sistem organisasi dan manajemen yang baik (sesuai kebutuhan bisnis), ketersediaan teknologi, ketersediaan informasi, dan ketersediaan input-input lainnya seperti enerji, bahan baku, dll.  Dua faktor pertama tersebut adalah aspek sumber daya manusia (SDM), yang mana, keahlian pekerja tidak hanya dalam teknik produksi (antara lan disain produk dan proses produksi), tetapi juga teknik pemasaran dan dalam penelitian dan pengembangan (R&D). Sedang keahlian pengusaha terutama adalah wawasan bisnis, dan yang dimaksud di sini adalah wawasan mengenai bisnisnyadan juga lingkungan eksternalnya.pengusaha yang luas juga sangat penting bagi inovasi, dan bukan lagi rahasia umum bahwa inovasi merupakan kunci utama daya saing. Bahkan banyak literatur menyatakan bahwa banyak faktor yang menentukan kemampuan UKM melakukan inovasi, diantaranya adalah  kreativitas pengusaha, dan  yang terakhir ini, pada gilirannya, ditentukan oleh wawasannya mengenai bisnis yang ditekuninnya (Shahid, 2007).

 

Sebagai ilustrasi empiris, data BPS dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pendidikan formal (yang umum digunakan sebagai indikator tingkat keahlian) dari pengusaha di UKM di sektor industri manufaktur (Tabel 1). Dapat dilihat bahwa jumlah pengusaha UKM yang memiliki diploma universitas hanya sekitar 2,20 persen; walaupun tingkat ini bervariasi antara usaha kecil (UK) dan usaha menengah (UM). Ini bisa merupakan salah satu penyebab rendahnya kinerja atau daya saing UKM di Indonesia.

 

ketersediaan atau penguasaan teknologi. Hipotesanya adalah sebagai berikut: perusahaan dengan daya saing tinggi adalah perusahaan yang memiliki/menguasai teknologi yang paling baik (yang biasanya adalah teknologi terakhir yang ada) di dalam bidangnya. Aspek ini bisa diidentifikasi  dengan sejumlah indikator, diantaranya yang umum digunakan dan lebih bersifat proxy adalah tingkat produktivitas. Perusahaan berdaya saing tinggi biasanya juga merupakan perusahaan yang produktif

Sudah banyak literatur mengenai UKM di NSB yang menunjukkan bahwa salah satu ciri dari UKM adalah rendahnya tingkat produktivitas di kelompok usaha tersebut.Data BPS mengenai industri manufaktur menurut skala usaha juga menunjukkan hal yang sama: tingkat produktivitas tenaga kerja cenderung meningkat menurut skala usaha. Seperti yang dapat dilihat di Tabel 2, rasio output terhadap tenaga kerja di UK (termasuk usaha mikro) jauh lebih rendah dibandingkan di UM dan UB

 

. Perusahaan yang

mampu melakukan inovasi, dalam produk, proses produksi, organisasi, manajemen, sistem pemasaran, dan

aspek-aspek bisnis lainnya, dapat dipastikan adalah perusahaan yang memiliki daya saing yang tinggi. Namun tidak gampang mengidentifikasi secara langsung perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi, apalagi inovasi dalam proses produksi atau marketing. Oleh karena itu ada sejumlah alat ukur yang dapat digunakan, dua diantaranya yang umum dipakai karena mudah menerapkannya selama ada data, adalah jumlah sertifikat menyangkut inovasi (misalnya ISO) yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, dan pengeluaran R&D. di Indonesia sama sekali tidak menerapkan sistem organisasi dan manajemen yang umum diterapkan di dalam dunia bisnis modern. Banyak UK di mana pengusaha mengerjakan semua kegiatan: produksi, pengadaan bahan baku, pemasaran, dan administrasi, dan tidak menerapkan pembukuan, atau kalau ya, dengan cara yang primitif.

II.2 Identifikasi Ukuran-ukuran Daya Saing bagi Koperasi dan UKM

Seperti telah dibahas sebelumnya (lihat Gambar  1), dalam mengukur daya saing koperasi dan UKM, harus dibedakan antara daya saing dari produk dan daya saing dari perusahaan. Tentu, daya saing dari produk terkait erat (atau mencerminkan) tingkat daya saing dari perusahaan yang menghasilkan produk tersebut. Indikator-indikator yang umum digunakan untuk mengukur daya saing sebuah produk dijabarkan di Tabel 4. Ini adalah indikator-indikator dasar, dan selanjutnya dari sini bisa dihitung sejumlah rasio yang umum digunakan di dalam penelitian-penelitian empiris mengenai  daya saing di dalam perdagangan  internasional, seperti misalnya revealed comparative advantage (RCA), constant market share, similarity index, complementarity index, export product dynamics, dan banyak lagi. Menurut  Long (2003), kemampuan SMEs untuk melakukan ekspor juga merupakan salah satu faktor yang krusial dalam mengukur daya saing globalnya.

 

 

II.3 Prasyarat dan Strategi Pencapaian Daya Saing Yang Tinggi

Di kelompok usaha ini, pengusaha akan selalu berperan penting, karena pada umumnya pengusaha atau pemilik usaha merupakan penggerak utama perusahaan. Ini artinya, kreativitas, spirit entrepreneurship dan jiwa inovatif dari pengusaha yang didukung oleh keahlian dari para pekerjanya adalah sumber utama peningkatan daya saing UKM.

Upaya peningkatan kemampuan produksi termasuk peningkatan kemampuan teknologi dan kemampuan disain. Sedangkan upaya peningkatan kemampuan pemasaran termasuk promosi, distribusi dan pelayanan  pasca penjualan. Kedua penekanan ini sangat penting, dan pada umumnya UKM di Indonesia kalah bersaing dengan UB atau UKM dari NM karena kurang memperhatikan atau kurang mampu di dalam dua bidang ini. UKM di Indonesia, paling tidak sebagian besar, bukan saja lemah dalam 20teknologi tetapi juga lemah atau kurang memberikan pertahian dalam strategi pemasaran. Padahal, banyak kasus, menunjukkan bahwa sebuah produk yang dilihat dari aspek teknologinya biasa-biasa saja, namun sangat laku hanya karena pemasarannya yang agresif

Salah satu yang umum disarankan di dalam literatur mengenai UKM adalah mengembangkan UKM yang kompetitif dengan pendekatan  clustering. Kerjasama internal yang erat antar sesama UKM di dalam sebuah klaster (atau sentra industri) dalam pemasaran, pengadaan bahan baku, R&D, dll. dan kerjasama eksternal antara klaster dengan pihak-pihak lain di luar klaster seperti  perbankan, lembaga R&D/universitas, BDS (business development services), departemen pemerintah, UB (misalnya lewat subcontracting), kadin, asosiasi bisnis, dll. akan menghasilkan keuntungan aglomorasi karena kerjasama seperti itu menghasilkan efisiensi yang tinggi, dibandingkan UKM yang beroperasi sendiri-sendiri. Sedangkan intervensi langsung adalah seperti yang telah banyak dilakukan pemerintah sejak Orde Baru hingga saat ini dalam upaya membantu UKM, mulai dari pemberian skim-skim kredit khusus hingga berbagai macam pelatihan.

III. Rekomendasi Kebijakan dan Program

Sejak era Orde Baru hingga sekarang sudah banyak sekali upaya pemerintah membantu perkembangan UKM dan koperasi dalam bentuk beragam program, mulai dari pemberian kredit murah hingga bantuan teknis. untuk meningkatkan daya saing global dari UKM dan koperasi di Indonesia, ketiga butir di atas harus berubah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah harus sepenuhnya  tertuju pada upaya peningkatan kemampuan teknologi’pengetahuan dalam produksi, manajemen dan pemasaran. Fokus dari bantuan harus pada capacity building dengan inovasi (dalam produksi, manajemen dan pemasaran) sebagai motor penggerak utama.  Untuk mendukung perubahan strategi ini, maka arah kebijakan pengembangan UKM dan koperasi di masa depan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan daya saing dari UKM dan koperasi adalah seperti yang dijabarkan di Tabel 1.1

 

Kesimpulan

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lemahnya kinerja UKM dan koperasi di NSB pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya adalah karena daya saing dari kedua kelompok usaha tersebut relatif rendah dibandingkan UB. Sedangkan alam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dan di masa depan daya saing menjadi sesuatu yang sangat penting. Tanpa daya saing yang baik, tidak mustahil bahwa UKM maupun koperasi di Indonesia suatu saat akan lenyap. Dengan alasan ini, maka kebijakan promosi UKM di banyak negara, baik kebijakan nasional maupun kebijakan dari lembaga-lembaga donor seperti Bank Dunia (atau Bank Pembangunan Asia untuk wilayah Asia) dan UNDP, dalam beberapa tahun belakangan ini semakin fokus pada  peningkatan daya saing. Bahkan di APEC, kelompok kerja khusus UKM saat ini punya banyak program untuk membantu upaya UKM di negaranegara anggota untuk meningkatkan  daya saing mereka, terutama di  bidang-bidang seperti pengembangan sumber daya manusia (SDM), perluasan akses ke keuangan dan informasi, dan pengembangan teknologi.  Tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi variabel-variabel atau indikator-indikator yang tepat untuk digunakan sebagai pengukur daya saing UKM dan Koperasi di Indonesia

Daftar Pustaka

Aharoni, Y. (1994), “How Small Firms Can Achieve Competitive Advantages in an Interdependent World”, dalam T. Agmon dan R. Drobbnick (ed.), Small Firms in Global Competition, New York: Oxford University Press.

Albaladejo M. dan Romijn, H. (2000), “Assessment of competitiveness and technological performance of small UK firms”, laporan mengenai the targeted socio-economic research  programme on the EU project SMEs in Europe and East Asia: competition, collaboration and lessons for policy support. European Union, DGXII.  \

Altenburg, T., Hillebrand, W, dan Meyer-Stamer, J. (1997), “Policies for building systemic  competitiveness: conceptual framework and case studies of Republic of Korea, Brazil, Mexico and Thailand”, makalah dipresentasikan dalam Seminar, “New Trends and Challenges in Industrial Policy”, UNIDO, Vienna, 16-17 October 1977.

APEC (2006), “A Research on the Innovation Promoting Policy for SMEs in APEC” Survey and Case Studies”, Desember, APEC SME Innovation Center, Korea Technology and Information Promotion Agency for SMEs, Seoul.

Badrinath, R. (1997), “The SME and the Global Market Place: An Analysis of Competitiveness Constraints”, Geneva: UNCTAD/WTO International Trade Centre.

Barnes, J. dan Morris, M. (1999), “Improving operational competitiveness through firm-level clustering: a case study of the KwaZulu-Natal benchmarking club”, makalah dipresentasikan dalam Konferensi ILO, “Responding to the challenges of globalisation: local and regional initiatives to promote quality employment”, Bologna: 19-21 May.

Bell, M dan Albu, M (1999) “Knowledge Systems and Technological Dynamism in Industrial Clusters in Developing Countries”, World Development, 27(9):1715-1734.

Berry, A. dan Levy, B. (1999), “Technical, Marketing and Financial Support for Indonesia’s Small and Medium Industrial Exporters”, dalam Levy, B. Berry, A. dan Nugent, J.B., Fulfilling the Export Potential of Small and Medium Firms, Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.

 

Kaji Tindak Peningkatan Peran Koperasi dan UKM Sebagai Lembaga Keuanagan Alternatif

REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

 

KAJI TINDAK PENINGKATAN PERAN KOPERASI DAN UKM SEBAGAI

LEMBAGA KEUANGAN ALTERNATIF

 

Abstrak

Penilaian ini memiliki tujuan suatu

a). Untuk menilai efektivitas dan efisiensi pembiayaan alternatif institusi dan perannya dalam sistem pembiayaan dan UKM Koperasi;

b). Untuk merumuskan strategi dan program tindakan untuk meningkatkan peran alternatif pembiayaan lembaga dalam sistem pembiayaan UKM dan Koperasi.

 

Penilaian dilakukan dalam sembilan (9) propinsi dengan BMT mempelajari objek dalam bentuk dan KSM Sa’riah Koperasi. Sampel ditentukan melalui analisis purposive dan data dengan menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT sangat efektif dan efisien dalam melayani permintaan pembiayaan modal kerja jangka pendek bagi usaha mikro & usaha kecil. Dalam melakukan bisnis, BMT menggunakan prinsip penyajian yang sederhana, murah dan cepat. Di tengah-tengah krisis ekonomi dan skala runtuhnya bank-bank besar, tetapi aset BMT tumbuh di kisaran 200% sampai 500% per tahun. BMT bisnis memperoleh keuntungan yang signifikan dan keuntungan bagi pemiliknya. Kredit prosedur aplikasi tidak rumit, dalam waktu relatif singkat waktu, ada persyaratan agunan, dan jaminan adalah dorong para pemimpin informal atau lokal pemerintah yang sangat tahu tentang karakter, kepribadian dan latar belakang debitur. Yang unik dari BMT dari lembaga pembiayaan lainnya adalah bahwa kepentingan / keuangan yang diberikan kepada klien / anggota selalu dibahas dan disepakati dan fleksibel. Jika debitur tidak dapat pengembalian pinjaman sama sekali dengan alasan kebangkrutan misalnya sehingga pinjaman akan terhapus. Dalam rangka posisi keuangan BMT tidak mengganggu oleh Baitul Maal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM bertujuan untuk meningkatkan fungsi dan perannya sebagai bagian integral dalam perekonomian nasional. Tujuan lainnya untuk menumbuhkannya menjadi usaha yang efisien, sehat dan mandiri dan mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Dalam kenyataannya, koperasi dan UKM belum mampu menunjukkan perannya secara optimal seperti yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya hambatan dan kendala yang bersifat internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap

pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan UKM. Salah satu hambatan dan kendala dimaksud adalah lemahnya sistem pendanaan untuk membiayai aktivitas usahanya. Koperasi dan UKM mengalami kesulitan untuk mengakses sumbersumber permodalan atas lembaga keuangan terutama dari sektor perbankan.

Koperasi dan UKM belum mampu memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit yang biasanya diukur dengan 5C ( character, capacity, capital, collateral dan condition). Capital dan collateral adalah dua faktor yang paling sulit dipenuhi. Selain masalah 5C di atas, koperasi dan UKM mengalami berbagai masalah dalam memperoleh kredit bank, seperti bunga tinggi, jangkauan pelayanan bank yang masih terbatas.

Pada dasarnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, BMT yang didirikan Kelompok Swadaya Masyarkat (KSM) yang belum berbadan hukum koperasi tetapi menggunakan aturan main persis seperti koperasi. Kedua, BMT yang sudah berbadan hukum koperasi. Dengan adanya berbagai masalah tersebut, maka perlu dilakukan kaji tindak atas peran BMT sebagai lembaga keuangan alternatif.

 

2. Rumusan Masalah

Karena belum adanya penilaian terhadap kinerja lembaga keuangan alternatif dalam

mengembangkan program pemberdayaan ekonomi rakyat, maka timbul pertanyaan

berikut:

1). Apakah usaha lembaga keuangan alternatif sudah efektif dan efisien dan

bagaimana peranannya dalam sistem pembiayaan koperasi dan UKM?

2). Bagaimana rumusan strategi dan program aksi peningkatan peran lembaga

keuangan alternatif dalam sistem pembiayaan koperasi dan UKM?

3. Tujuan dan Manfaat

Kajian ini bertujuan untuk:

1). Mengkaji efektivitas dan efisiensi usaha lembaga keuangan alternatif dan peranannya dalam sistem pembiayaan koperasi dan UKM.

2). Merumuskan strategi dan program aksi peningkatan peran lembaga keuangan alternatif dalam sistem pembiayaan koperasi dan UKM. Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi bagi penyempurnaan kebijaksanaan yang dapat mendorong peningkatan peran koperasi jasa keuangan sebagai lembaga keuangan alternatif.

 

II. TINJAUAN PUSTAKA

 

1. Pengertian

Beberapa ahli mendefinisikan lembaga keuangan alternatif sebagai lembaga pendanaan di luar sistem perbankan konvensional dengan sistem bunga. Lembaga keuangan alternatif meliputi Perusahaan Modal Ventura, Leasing, Factoring (anjak piutang), Guarantee Fund, Perbankan Syariah, Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Suhadi Lestiadi (1998), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan alternatif adalah suatu lembaga pendanaan yang mengakar di tengah-tengah masyarakat, dimana proses penyaluran dananya

dilakukan secara sederhana, murah dan cepat dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat kecil dan berazaskan keadilan. Dengan cara pandang dan pengertian lembaga pendanaan tersebut, maka istilah koperasi jasa keuangan diartikan sebagai koperasi yang menyelenggarakan jasa keuangan alternatif misalnya koperasi syariah dan Unit Simpan Pinjam Syariah, Kelompok Swadaya Masyarakat Pra Koperasi termasuk BMT, Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Koperasi Pembiayaan Indonesia (KPI).

Menjadi pertanyaan, siapa yang pantas disebut lembaga keuangan alternatif? Ada yang

berpendapat bahwa lembaga keuangan alternatif yang menggunakan sistembagi hasil dianggap sebagai sistem non konvensional dibanding sistem bunga. Sebagian lainnya berpendapat bahwa yang menjadi persoalan bukan sistem bagi hasil atau sistem bunganya itu, tetapi lebih mengacu pada kedekatan dan orientasi

pelayanannya yang harus memihak pada rakyat kecil.

Prinsip dari kegiatan lembaga ini adalah memobilisasi dana dari kelompok

masyarakat yang mengalami surplus dana dan kemudian mengalokasikannya

kepada kelompok masyarakat yang kekurangan dana atau masyarakat yang deficit

dana. Ada dua cara dalam menjalankan usahanya. Pertama, menganut sistem

bunga, artinya kepada setiap penyimpan diberikan bunga sebagai imbalan atas

tabungannya dan kepada setiap peminjam juga dikenakan bunga sebagai balas jasa

kepada pemilik dana. Kedua, menganut sistem syariah (bagi hasil) yang sering

disebut sistem Islam. Dalam Sistem Syariah, insentif bagi setiap penyimpan

diberikan dalam bentuk bagi hasil yang dihitung dari nisbah bagi hasil tertentu yang

disepakati kedua belah pihak. Bagi Si Peminjam, juga dikenakan sistem bagi hasil

tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), dalam bahasa Indonesia sering disebut

dengan istilah Balai Mandiri Terpadu (BMT) merupakan salah satu lembaga

pendanaan alternatif yang beroperasi di tengah masyarakat akar rumput. Pinbuk

(1995) menyatakan bahwa BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang

berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan berdasarkan prinsip syariah

dn koperasi. BMT memiliki dua fungsi yaitu : Pertama, Baitul Maal menjalankan

fungsi untuk memberi santunan kepada kaum miskin dengan menyalurkan dana ZIS

(Zakat, Infaq, Shodaqoh) kepada yang berhak; Kedua, Baitul Taamwil menjalankan

fungsi menghimpun simpanan dan membeayai kegiatan ekonomi rakyat dengan

menggunakan Sistem Syariah.

Sistem bagi hasil adalah pola pembiayaan keuntungan maupun kerugian antara BMT dengan anggota penyimpan berdasarkan perhitungan yang disepakati bersama. BMT biasanya berada di lingkungan masjid, Pondok Pesantren, Majelis Taklim, pasar maupun di lingkungan pendidikan. Biasanya yang mensponsori pendirian BMT adalah para aghniya (dermawan), pemuka agama, pengurus masjid, pengurus majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, cendekiawan, tokoh

masyarakat, dosen dan pendidik. Peran serta kelompok masyarakat tersebut adalah berupa sumbangan pemikiran, penyediaan modal awal, bantuan penggunaan tanah dan gedung ataupun kantor. Untuk menunjang permodalan, BMT membuka kesempatan untuk mendapatkan sumber permodalan yang berasal dari zakat, infaq, dan shodaqoh dari orang-orang tersebut. Hasil studi Pinbuk (1998) menunjukkan bahwa lembaga pendanaan yang saat ini berkembang memiliki kekuatan antara lain:

a). mandiri dan mengakar di masyarakat,

b). bentuk organisasinya sederhana,

c). sistem dan prosedur pembiayaan mudah,

d). memiliki jangkauan pelayanan kepada pengusaha mikro

Kelemahannya adalah :

a). skala  usaha kecil,

b). permodalan

terbatas,

c). sumber daya manusia lemah,

d). sistem dan prosedur belum baku.

U ntukmengembangkan lembaga tersebut dari kelemahannya perlu ditempuh cara-cara

pembinaan sbb:

a). pemberian bantuan manajemen,

b.) peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan, standarisasi sistem dan prosedur,

c). kerjasama dalam penyaluran dana,

d). bantuan dalam inkubasi bisnis.

 

Pola Tabungan dan Pembiayaan

1). Tabungan

Tabungan atau simpanan dapat diartikan sebagai titipan murni dari orang atau badan usaha kepada pihak BMT. Jenis-jenis tabungan/simpanan adalah sebagai berikut: (1). Tabungan persiapan qurban; (2). Tabungan pendidikan; (3). Tabungan persiapan untuk nikah; (4). Tabungan persiapan untuk melahirkan; (5). Tabungan naik haji/umroh; (6). Simpanan berjangka/deposito; (7). Simpanan khusus untuk kelahiran; (8). Simpanan sukarela; (9). Simpanan hari tua; (10). Simpanan aqiqoh.

2). Pola Pembiayaan

Pola pembiayaan terdiri dari bagi hasil dan jual beli dengan mark up

(1). Bagi Hasil

Bagi hasil dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penyimpan/penabung). Bagi hasil ini dibedakan atas:

  • · Musyarakah, adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing.
  • · Mudharabah, adalah perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib al amal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama terlebih dahulu di depan. Manakala rugi, shahib al amal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan manajerial skill selama proyek berlangsung.
  • · Murabahah, adalah pola jual beli dengan membayar tangguh, sekali bayar.
  • · Muzaraah, adalah dengan memberikan l kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.
  • · Wusaqot, adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah dimana si penggarapnya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan si penggarap berhak atas rasio tertentu dari hasil panen.

(2). Jual Beli dengan Mark Up (keuntungan)

Jual beli dengan mark up merupakan tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya, BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual kepada nasabah dengan harga sejumlah harga

beli tambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut margin/mark up. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi kepada penyedia dan penyimpan dana. Jenis-jenisnya adalah:

  • · Bai Bitsaman Ajil (BBA), adalah proses jual beli dimana pembayaran dilakukan secara lebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.
  • · Bai As Salam, proses jual beli dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan kemudian.

 

Al Istishna, adalah kontrak order yang ditandatangani bersamaan

antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan jenis barang

tertentu.

  • · Ijarah atau Sewa, adalah dengan memberi penyewa untuk mengambil

pemanfaatan dari sarana barang sewaan untuk jangka waktu tertentu

dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.

  • · Bai Ut Takjiri, adakah suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan

penjualan. Dalam kontrak ini pembayaran sewa telah diperhitungkan

sedemikian rupa sehingga padanya merupakan pembelian terhadap

barang secara berangsur.

  • · Musyarakah Mustanaqisah, adalah kombinasi antara musyawarah

dengan ijarah (perkongsian dengan sewa). Dalam kontrak ini kedua

belah pihak yang berkongsi menyertakan modalnya masing-masing.

3). Pembiayaan Non Profit

Sistem ini disebut juga pembiayaan kebajikan. Sistem ini lebih bersifat sosial

dan tidak profit oriented. Sumber dan pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya,

tidak seperti bentuk-bentuk pembiayaan lainnya.

4. Pembentukan BMT

Tujuan pembentukan BMT adalah untuk memperbanyak jumlah BMT sedangkan

tujuan BMT itu sendiri adalah untuk : 1) memajukan kesejahteraan anggota dan

masyarakat umum, 2) meningkatkan kekuatan dan posisi tawar pengusaha kecil

dengan pelaku lain. Proses pembentukan BMT adalah sebagai berikut:

Pertama, para pendiri minimum 20 orang. Para pendiri menghubungi PINBUK

setempat untuk mengurus perijinan pendiriannya. Kedua, mendaftarkan calon

pengelola untuk mengikuti pelatihan singkat dan magang. Ketiga, mempersiapkan

modal awal sebesar Rp. 5juta di pedesaan dan Rp.10juta di perkotaan. Keempat,

jika bermaksud menjadi koperasi, BMT dapat segera mengajukan permohonan

badan hukum koperasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan BMT adalah:

1). Motivator (penggerak), memiliki peranan yang sangat signifikan terhadap

sukses awal pendirian BMT. Penggerak ini berasal dari masyarakat setempat

yang atas inisiatif sendiri atau inisiatif PINBUK dan pihak lain berminat

membentuk BMT.

2). Pendekatan kepada tokoh kunci yang dapat terdiri dari pimpinan formal, pimpinan informal, usahawan, hartawan, dan dermawan. Para tokoh ini diharapkan bersedia menjadi Panitia Pembentukan BMT.

3). Pendekatan kepada para calon pendiri. Pendiri minimal 20 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh yang mewakili berbagai kalangan masyarakat seperti pimpinan formal, agama, adat, pengusaha dan masyarakat banyak. Badan pendiri mengadakan rapat dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BMT serta memilih pengurus yang terdiri dari 3 – 5 orang.

4). Pengurus mengadakan seleksi pengelola yang jumlahnya minimal 3 orang yang terdiri manajer, bagian pembiayaan, bagian administrasi/keuangan dan bagian-bagian lain yang dibutuhkan

5). Para pengelola yang ditunjuk segera memasyarakatkan BMT dan mencari anggota dan BMT mulai beroperasi.

6). Antara pengurus dan pengelola tidak mempunyai hubungan kekeluargaan.

7). Organisasi yang dapat membentuk BMT antara lain seluruh anggota masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi sosial, organisasi profesi, LSM, proyek-proyek pemberdayaan masyarakat

8). Kelompok yang dapat dikembangkan menjadi BMT antara lain: arisan, simpan pinjam, pengajian, tani, usaha ekonomi produktif dan lain-lain

 

 5. Pembiakan BMT

BMT yang sudah mapan dan mempunyai pengelola yang terampil diharapkan dapat membentuk BMT baru di luar wilayah kerjanya. Langkah-langkah membentuk BMT adalah :

1) BMT yang sudah mapan sebagai BMT induk menempatkan seorang atau lebih pengelola yang terampil sebagai manajer BMT di wilayah kerja baru,

2) BMT induk memfasilitasi pembentukan BMT baru dan menyediakan sarana dan prasarana,

3) Pengelola BMT baru dibawah bimbingan BMT induk menyosialisasikan BMT pada masyarakat sekitar dan mulai beroperasi,

4) Pengelola BMT baru memperkuat BMT-nya dengan merekrut pendiri, membentuk pengurus

dan menghimpun modal awal dari masyarakat sekitar. BMT induk bisa melepas BMT baru apabila BMT baru sudah kuat dan mandiri.

 

III. METODE KAJIAN

1. Lokasi dan Objek Kajian

Kajian dilaksanakan di 9 (sembilan) propinsi yang meliputi : Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB dan Sulawesi Selatan. Objek telitian adalah BMT dan yang akan diteliti adalah aspek kelembagaan dan keuangan usaha BMT itu sendiri.

2. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lapangan yang berpedoman pada kuesioner yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan instansi terkait, baik di pusat maupun di daerah.

3. Penarikan Sampel

BMT, baik yang berbentuk KSM maupun koperasi di masing-masing propinsi dijadikan sebagai sampel, dengan total sampel 74 buah. Penarikan sampel (sampling) dilakukan dengan purposive atas BMT yang berada di lingkungan lembaga-lembaga keagamaan.

4. Model Analisis.

Data yang sudah terkumpul dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisa deskriptif.

5. Organisasi Pelaksana dan Pembiayaan

Kajian ini ditangani satu tim yang terdiri dari Koordinator, Peneliti, Asisten Peneliti dan Staf Administrasi yang dibiayi dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara.

 

IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 74 BMT, dimana 71% diantaranya dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan 29% dalam bentuk koperasi. Pada saat penelitian dilakukan, sebagian KSM sedang dalam proses mendapatkan Badan Hukum Koperasi. Pengamatan di lapang menunjukkan bahwa mekanisme kerja antara kedua bentuk badan hukum tersebut sama. Dengan demikian yang mempengaruhi output kedua lembaga tersebut bukan terletak pada bentuk badan hukumnya tetapi ditentukan semata-mata oleh kemampuan Para Pengelola BMT.

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN

 

1. Kesimpulan

1). Dilihat dari prosedur pembiayaan dan jangkauan pelayanannya, BMT  merupakan lembaga keuangan alternatif yang sangat efektif dalam melayani kebutuhan pembiayaan modal kerja jangka pendek yang sangat diperlukan pengusaha kecil mikro. Dalam menjalankan usahanya, baik BMT yang berbentuk KSM maupun berbentuk koperasi menggunakan prinsip-prinsip

koperasi yang orientasi pelayanannya selalu berpegang pada prinsip sederhana, murah dan cepat.

2). Perkembangan asset BMT yang sangat cepat ditentukan adanya mobilisasi dana dari pihak ketiga serta cepatnya perputaran pengembalian pinjaman para nasabah yang selanjutnya dipinjamkan kepada nasabah lain.

3). Lembaga keuangan ini dapat menghasilkan profit yang cukup besar dan sangat menguntungkan para pemiliknya.

4). Pada umumnya BMT yang diteliti menggunakan pola pembiayaan mudharabah dan Bai Bitsaman Aji (BBA). Pola pembiayaan BBA punya keunggulan karena punya tingkat perputaran yang sangat tinggi, berisiko rendah dan memberikan margin keuntungan yang relatif besar.

5). Dasar pemberian pinjaman kepada nasabah adalah berupa penilaian kelayakan usaha, biaya administrasi sebesar 1% dan 2%. Pinjaman di bawah Rp.300.000,- tidak menggunakan jaminan. Yang menjadi jaminannya adalah kepercayaan yang diberikan pemuka masyarakat adat/agama atau pemerintah yang mengetahui secara mendalam jati diri si peminjam.

6). Jasa pinjaman/pembiayaan yang diberikan kepada nasabah/anggota selalu dimusyarahkan dan disepakati terlebih dahulu dan bersifat fleksibel. Jika debitur tidak mampu membayar pinjamannya karena alasan yang wajar, maka kesepakatan bisa ditinjau kembali. Jika samasekali tidak bisa mengembalikan karena pailit maka pinjaman diputihkan.

7). Untuk mendorong orang menabung, BMT menggunakan pola nisbah bagi

hasil, misalnya 65 :35 ( BMT : Penabung )

8). Analisis penilaian terhadap kesehatan kelembagaan BMT yang meliputi aspek pendirinya, keaktifan pengurus maupun kualitas pengelola dapat dinyatakan bahwa BMT yang diteliti dinyatakan sangat sehat.

9). Kesehatan keuangan BMT dinilai dari lima aspek yaitu struktur permodalan, kualitas aktiva produktif, likuiditas, efisiensi, dan rentabilitas. Dilihat dari kelima aspek tersebut maka BMT sampel yang diamati ada yang amat sehat, sehat, kurang sehat dan sangat tidak sehat.

 

Saran

1). Pembiakan BMT perlu dipercepat agar jumlah BMT semakin banyak ditengah-tengah masyarakat.

2). Perlu dilakukan kembali penilaian terhadap kebijakan penyediaan bantuan keuangan revolving fund dengan mengintrodusi dana padanan dari pemilik/pendiri.

3). Perlu dilakukan pengembangan sistem interlending antar BMT.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, (1995). Pedoman Cara Pembentukan BMT. Pinbuk, Jakarta.

Anonim, (1995). Peraturan Dasar dan Contoh AD/ART BMT. PINBUK, Jakarta.

Anonim, (1995). Pedoman Penilaian Kesehatan BMT. PINBUK, Jakarta.

Lestiadi, Suhadji, (1998). Peranan Bank Muamalat Dalam Mengembangkan Lembaga

Keuangan Alternatif. Jakarta.

Masngudi, (1998). Koperasi Pembiayaan Indonesia. Jakarta.

Usman, Marzuki (1998). Strategi Pengembangan Pembiayaan Pengusaha Kecil, Menengah

dan Koperasi Menghadapi Perdagangan Bebas.

Kewirausahaan Muslim, (1996). “ Mitra Usaha Kecil” Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Majalah PINBUK.

 

 

 

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                 28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi

REVIEW JURNAL

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                 28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI KOPERASI 

Abstrak

Panduan manajer pengolahan data akan menyebabkan keterlambatan dalam mengambil keputusan,karena tidak ada informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Untuk alasan ini, setiap perusahaan untuk berhasil dan juga mengembangkan salah satu faktor yang berkontribusi adalah dengan menggunakan sistem informasi yang baik yang memiliki komputer sebagai alat. Seperti dalam “Teknik Kesejahteraan” tabungan coperation, dan deposito berjangka, dan nilai kesalahan reccord angsuran terbuka dan akhir dalam laporan keuangan. Dengan menggunakan toko, deposito dan laporan keuangan yang didasarkan pada komputer dapat meminimalkan kesalahan

1. PENDAHULUAN

Koperasi teknik sejahtera merupakan salah satu koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam dan usaha dagang. Sejak pertama kali didirikan koperasi ini telah memfokuskan dalam bidang usaha simpan pinjam, dimana hasil dari simpanan para anggota koperasi selain dipinjamkan kembali juga digunakan untuk usaha dagang atau disebut ”usaha toko”. Pelayanan yang sekarang berjalan masih dilakukan dengan cara manual, hal tersebut dapat dilihat dari proses transaksi simpan, pinjam,  pembayaran angsuran, dan pengolahan anggota. Dimana dengan proses yang manual sering terjadi kesalahan pencatatan, arsip yang sulit dicari, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan pelayanan anggota, kopeasi berusaha memudahkan dengan cara mempersiapkan teknologi informasi khususnya sistem informasi akuntansi. Sistem ini bertujuan untuk memudahkan koperasi dalam mengolah data keuangan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperolah suatu rumusan masalah yaitu bagaimana merancang bangun sistem informasi Koperasi pada KPRI ”Teknik Sejahtera”.

1.3. Batasan Masalah

Dengan rumusan masalah tersebut, maka akan dibuat sistem informasi akuntansi dengan batasan sebagai berikut:

1.   sistem informasi pengelolaan data anggota.

2.   sistem informasi pengelolaan data simpanan, pinjaman dan angsuran anggota.

3.   sistem informasi SHU dalam USP pada RAT. Seminar Nasional Teknologi 2007 (SNT 2007)    ISSN : 1978 – 9777 Yogyakarta, 24 November 2007 D ‐ 2

4.  Sistem informasi ini akan menghasilkan laporan berupa : Jurnal umum, Buku Besar, Laba

Rugi, Neraca Saldo.

1.4. Tujuan

Adapun tujuan yang akan dicapai adalah :

1.   Membuat program transaksi yang terjadi pada usaha simpan pinjam.

2. merancang sistem informasi untuk mengolah data anggota.

3.  Membuat sistem informasi yang dapat menghasilkan SHU dalam usaha simpan pinjam pada

Rapat Aanggota Tahunan.

4.   Membuat program laporan keuangan yang terdiri dari: Jurnal umum, Buku Besar, Laba Rugi, Neraca Saldo.

2. Kerangka Pikiran

2.1Analisis Sistem

Berdasarkan survey yang telah dilakukan, maka sistem yang ada saat ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat analisis dan desain sistem yang baru. Di bawah ini diuraikan analisis dan desain sistem lebih lanjut pada setiap proses transaksi yang ada.

a. Sitem Pengelolaan Simpanan Sistem Pengelolaan Simpanan yang ada di dalam Sistem informasi akuntansi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia ”Teknik Sejahtera”  digunakan untuk:

1. Membantu dalam proses transaksi simpan.

2. Mengolah data-data yang ada dalam proses transaksi simpan dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk laporan keuangan

b. Sitem Pengelolaan Pinjaman Sistem Pengelolaan Pinjaman yang ada di dalam Sistem informasi akuntansi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia ”Teknik Sejahtera”  digunakan untuk:

1. Membantu dalam proses transaksi pinjam

2. Mengolah data untuk proses transaksi pinjaman dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan

untuk laporan keuangan.

c. Sitem Pengelolaan Angsuran Seminar Nasional Teknologi 2007 (SNT 2007)    ISSN : 1978 – 9777

Yogyakarta, 24 November 2007Sistem Pengelolaan Angsuran yang ada di dalam Sistem informasi akuntansi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia ”Teknik Sejahtera”  digunakan untuk:

1. Membantu dalam proses transaksi angsuran

2. Mengolah data proses transaksi angsuran dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk

laporan keuangan.

2.2. Sistem Flow

Adapun sistem flow yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan program terdiri dari:

a. sistem flow pendaftaran anggota

b. Sistem flow Simpanan Wajib dan sukarela

c. sistem flow Pinjaman

d. Sistem flow angsuran

e. Sistem Flow Laporan Keuangan

2.3. Hierarki Input-Proses-Output (HIPO)

Berdasarkan dari rancangan sistem yang telah dijabarkan pada context diagram maka HIPO

(Hierarki Input Proses Output)

3.5. Entity Relationship Diagram (ERD)

Setelah mengidentifikasi beberapa proses yang akan terintegrasi dengan sistem yang dibuat, maka dibuat terlebih dahulu data store beserta relationshipnya berbentuk PDM pada gambar 4

Berdasarkan metode yang digunakan  maka  langkah berikutnya adalah mengimplementasikan sistem yang telah dibuat yaitu mulai dari desain interface penangan user, penanganan anggota koperasi, desain nomor akun, transaksi simpanan pokok, transaksi simpanan wajib dan sukarela, transaksi pinjaman sampai dengan transaksi pembayaran angsuran serta laporan keuangan yang dihasilkan.

5. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan sistem informasi keuangan yang telah dibuat secara terkomputerisasi maka semua proses data akan menjadi lebih cepat. Sistem ini mampu mengurangi beban kerja bagian keuangan yang sebelum sistem ini digunakan harus  mencatat seluruh transaksi termasuk penjualan kedalam sebuah buku jurnal.  Proses pembuatan laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa melalui proses yang panjang. Hal tersebut tentu  sangat memudahkan kinerja dari ketua koperasi dalam pengambilan keputusan. Bagaimanapun dengan bantuan komputer dan sistem yang baik berbagai pekerjaan akan terasa lebih cepat. Semua bergantung pada pemakai dalam memaksimalkan sistem dan sumber daya yang ada.

6. DAFTAR PUSTAKA

Hall, James A. 2001. Sistem Informasi Akuntansi. Buku 1 , Salemba Empat: Jakarta

Kasnoko, Sugati Sri,dkk, 1995. Akuntansi Untuk SMU Kelas 1, PT Edumedia: Jakarta.

Kendall , Kendall. 2003. Analisys System and Design, Prentice Hall International

Mulyadi. 2001. Sistem akuntansi , edisi ketiga. Jakarta : Salemba Empat

Niswonger, Warren, Reeve, Fees. 2000. Prinsip-Prinsip Akuntansi jilid 1, Erlangga: Jakarta

Purwaningsih, Indah, 2001, Belajar Akuntansi, jilid 3, Erlangga, Jakarta.

Yuswanto, 2005, Pemrograman Client-Server Microsoft visual basic 6.0 Jilid 2,  Prestasi Pustaka,

Surabaya

Mengembangkan Kompetensi Inti dan Konsep Bisnis Koperasi

REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                                28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI INTI DAN KONSEP BISNIS KOPERASI

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan melakukan pengembangan kompetensi inti dan konsep bisnis koperasi sesuai realitas bisnis berkoperasi masyarakat Indonesia berbasis ekonomi  rakyat.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif, yaitu  Beyond  Structuralism. Beyond Structuralism mensinergikan antropologi strukturalis sinkronis  (kontekstual) dan postrukturalis diakronis (masa lalu). Metodologi dijalankan dengan  metode  Constructivist Structuralism-nya Pierre Bourdieu untuk mengetahui secara  empiris (habitus, capital, field dan practice) aktivitas bisnis koperasi di Indonesia.

Tahap pertama, teoritisasi antropologis melalui sinergi antropologi sinkronis (realitas  bisnis koperasi kontekstual) dan antropologi diakronis (realitas bisnis koperasi fase  awal). Tahap kedua, melakukan sinergi keduanya untuk menemukan benang merah  konsep kemandirian berbisnis koperasi secara empiris di lapangan Teoritisasi  diperlukan untuk merumuskan Konsep Kemandirian Koperasi.   Hasilnya, konsep kemandirian, kompetensi inti kekeluargaan dan sinergi produktifintermediasi-retail merupakan substansi pengembangan koperasi sesuai realitas masyarakat Indonesia yang unik. Meskipun perkembangannya saat ini banyak  tereduksi intervensi kebijakan dan subordinasi usaha besar. Diperlukan kebijakan,  regulasi,  supporting movement, dan  strategic positioning berkenaan menumbuhkan kembali konsep kemandirian, kompetensi inti kekeluargaan dan sinergi produktifintermediasi-retail yang komprehensif.

 PENDAHULUAN :

Perkembangan ekonomi dunia saat ini merupakan saling pengaruh dua arus utama, yaitu  teknologi informasi dan globalisasi 3,4 . Teknologi informasi secara langsung maupun tidak langsung kemudian mempercepat globalisasi. Berkat teknologi informasi, perjalanan  ekonomi dunia makin membentuk ”dirinya” yang baru, menjadi Kapitalisme Baru berbasis Globalisasi (Capra 2003; Stiglitz 2005; Shutt 2005). Perkembangan ekonomi  inilah yang biasa disebut  Neoliberalism. Gelombang besar  neoliberalism merupakan  puncak pelaksanaan 10 kebijakan Washington Consencus tahun 1989.   Neoliberalisme saat inipun telah merasuki hapir seluruh sistem perekonomian

Indonesia. Bentuk neoliberalisme tersebut dapat dilihat dari bentuk kepatuhan terhadap mekanisme pasar dengan ”inflasi sehat” menurut ukuran makro ekonomi. Neoliberalisme  juga dilakukan melalui deregulasi dan liberalisasi/privatisasi kelembagaan. Keduanya  berujung integrasi dan liberalisasi perdagangan Indonesia dalam lingkaran global, lintas  batas negara-negara5

Di sisi lain, Indonesia setelah memasuki era reformasi melalui amandemen UUD  1945 tetap mengusung asas demokrasi ekonomi. Meskipun demokrasi ekonomi yang  dimaksud malah menjadi kabur setelah adanya penambahan dua ayat (ayat 4 dan 5)  dalam pasal 33 UUD 1945. Dijelaskan Mubyarto (2003) bahwa pikiran di belakang ayat  baru tersebut adalah paham persaingan pasar bebas atau neoliberalisme.Kekeliruan lebih serius dari amandemen keempat UUD 1945 adalah hilangnya  kata ”sakral” koperasi sebagai bentuk operasional ekonomi kerakyatan atau demokrasi

ekonomi yang sebelumnya tercantum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945. Hilangnya  kata koperasi, telah menggiring bentuk usaha sesuai pasal empat, yaitu diselenggarakan  dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi  nasional. Efisiensi berkeadilan menurut Mubyarto (2003) jelas memiliki kontradiksi  sekaligus bernuansa liberalisme.

Banyak sudah program-program prestisius pengembangan koperasi. Koperasi  juga tak kunjung selesai dibicarakan, didiskusikan, “direkayasa”, diupayakan  pemberdayaan dan penguatannya. Pendekatan yang dilakukan mulai dari akademis  (penelitian, pelatihan, seminar-seminar, sosialisasi teknologi), pemberdayaan (akses pembiayaan, peluang usaha, kemitraan, pemasaran, dll), regulatif (legislasi dan perundang-undangan), kebijakan publik (pembentukan kementrian khusus di  pemerintahan pusat sampai dinas di kota/kabupaten, pembentukan lembaga-lembaga  profesi), sosiologis (pendampingan formal dan informal), behavior (perubahan perilaku  usaha, profesionalisme) bahkan sampai pada pendekatan sinergis-konstruktif (program nasional Jaring Pengaman Nasional, pengentasan kemiskinan, Pembentukan Lembaga Penjaminan, Pembentukan Dekopin dari daerah sampai nasional).

1.Kerangka pemikir

1.1. Permasalahan

beberapa masalah mendasar koperasi. Pertama, seperti diungkapkan Soetrisno (2002)  bahwa ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia  adalah dengan tiga pola penitipan  kepada program, yaitu pembangunan sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa,  KUD; (2) lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi  fungsional lainnya; serta (3) perusahaan negara maupun swasta berbentuk koperasi karyawan. Tiga pola tersebut menurut beliau berakibat prakarsa mayarakat kurang berkembang, kalaupun muncul tidak diberi tempat sebagai mana mestinya.  Masalah kedua, koperasi, lanjut Soetrisno (2002) juga dikembangkan untuk mendukung program pemerintah berbasis sektor primer dan distrubusi yang memberikan  lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Ketika program tersebut gagal, maka  koperasi harus memikul beban kegagalan program. Sementara koperasi yang berswadaya  praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk peneliti dan media massa.  Dalam pandangan pengamat internasional (Sharma 1992), Indonesia mengikuti lazimnya  pemerintah di Asia yang melibatkan koperasi secara terbatas seperti disektor pertanian.   Ketiga, masalah mendasar koperasi berkenaan prinsip dasar ekonomi. Hatta  (1947, 56) menjelaskan bahwa rantai ekonomi, memiliki tiga rantai utama, yaitu  perniagaan mengumpulkan, perantaraan dan membagikan Ketika sistem ekonomi hanya berputar pada kepentingan perdagangan dan menegasikan kepentingan perniagaan  pengumpulan maupun membagikan, maka yang terjadi adalah penumpukan kekayaan  pada titik perniagaan perantaraan (intermediasi) dan permainan harga yang dominan. Dampaknya adalah reduksi kepentingan produsen, konsumen, bahkan alam. Bentuk Ekonomi versi Hatta tersebut, kita sebut saja Ekonomi Natural, sebenarnya mengingatkan kita bahwa ekonomi jangan hanya dijalankan dengan menekankan mekanisme perdagangan (intermediasi), dan menganaktirikan produksi (seperti bertani, pertambangan, berkebun, kerajinan, dan lainnya) serta retail (berdagang eceran).

Pengembangan koperasi di sini tidak menolak proyek-proyek prestisius untuk kemajuan koperasi. Idealisme koperasi seperti itu harus tetap dikedepankan sebagai salah satu pemicu semangat agar koperasi tetap memiliki ruh perjuangan ekonomi rakyat. Tetapi perlu diingat, koperasi harus tetap sesuai jati dirinya sendiri. Seperti ungkapan mayoritas anggota  International Cooperation Association (ICA) bahwa koperasi akan menjadi yang terbaik bila mereka menjadi dirinya sendiri.

1.2KOPERASI INDONESIA: OPERASIONALISASI EKONOMI RAKYAT

Dalam perspektif lebih luas perlu perencanaan tujuan pembangunan yang diarahkan kepada pembangunan manusia, bukan terjebak disekitar pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi seharusnya tidak sekedar terpusat misalnya pada pertumbuhan, tetapi harus dapat mempertahankan struktur sosial dan budaya yang baik. Pembangunan ekonomi yang banyak merubah keadaan sosial dan budaya menjadi negatif merupakan penyebab munculnya masalah moral.

Logika modernisasi menurut kerangka filosofis kapitalisme berkenaan pemberdayaan berada pada bagaimana mendekatkan dikotomi antara kepentingan privat dan publik lewat media kelembagaan (mega structures). Hal ini terjadi karena menurut

mengidentifikasi realitas makro sebagai lembaga bersifat makro, obyektif serta politis (public sphere) baik berbentuk konglomerasi para pemilik modal, birokrasi, asosiasi tenaga kerja dengan skala besar, profesi terorganisir, dan lainnya. Masalahnya mega-structures tersebut cenderung mengalienasi dan tidak memberdayakan eksistensi individu (privat sphere). Untuk menjembatani hal tersebut diperlukan intermediasi privat-publik model kapitalisme. Lembaga mediasi (mediating institutions)

Hanya masalahnya liberalisme yang sekarang berevolusi menjadi neoliberalisme dan telah merambah Indonesia, mulai dari kebijakan sampai aksi konkritnya tidak bersesuaian dengan koridor intermediasi seperti itu. Seperti dijelaskan di muka bahwa neoliberalisme telah merasuk ke seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia. Faham liberal menurut Nugroho (2001) lebih mempertahankan hak-hak individu dan cenderung menegasikan bahwa privat sphere memiliki konsekuensi publik sphere. Bahkan lembaga intermediasi (seperti lembaga keagamaan, lembaga sosial-ekonomi termasuk koperasi) cenderung dipertentangkan bahkan digiring menjadi area privat sphere.

Ekonomi rakyat yang sejatinya dicoba untuk menjadi pola bebas dari substansi intermediasi dan dikotomi  privat sphere dan  publik sphere, seperti Koperasi, malah menjadi representasi kooptasi globalisasi dan neoliberalisme dan secara tidak sadar mematikan dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Istilah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, misalnya dijelaskan Mubyarto (2002) bukanlah kooptasi dan pengkerdilan usaha mayoritas rakyat Indonesia, tetapi merupakan kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat.

Bentuk Koperasi jelas bukanlah lembaga intermediasi seperti logika modernitas dan kapitalisme. Sehingga treatment pengembangannya jelas harus unik dan memiliki diferensiasi dengan pengembangan koperasi di negara lain atau bahkan Barat. Bentuk koperasi yang unik tersebut sebenarnya telah didefinisikan secara regulatif oleh negara. Definisi koperasi dapat dilihat secara tekstual pada pasal 1 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Secara umum definisi tersebut memberikan gambaran bahwa koperasi merupakan bentuk dari gerakan ekonomi rakyat. Kekhasan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat adalah aktivitasnya dilandasi dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi ala Indonesia memiliki dua kata kunci, ekonomi rakyat dan kekeluargaan. Mudahnya, koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat memerlukan definisi operasionalnya sendiri, sesuai realitas masyarakat Indonesia.

1.3. CORE COMPETENCIES: JANTUNG ORGANISASI BISNIS

Prahalad dan Hamel (1994) mendefinisikan kompetensi inti (core competencies) sebagai suatu kumpulan keahlian dan teknologi yang memungkinkan suatu organisasi memiliki  positioning agar memberi manfaat lebih efektif untuk pelanggan. Organisasi mempunyai kompetensi yang perlu (necessary competencies) dan kompetensi yang membedakan (differentiating competencies). Kompetensi- kompetensi yang perlu adalah semua kompetensi yang menciptakan nilai, sedangkan kompetensi yang membedakan adalah kompetensi-kompetensi yang memberi organisasi tertentu atau kelompok organisasi suatu posisi kompetitif (misalnya penguasaan pasar, reputasi ilmiah).

Hamel dan Prahalad (1994) menjelaskan bahwa suatu organisasi perlu memperhatikan keberhasilannya di masa depan sebagai persiapan untuk pengembangan dan kerja sama kompetensi untuk meraih keunggulan produk dan jasa yang baru. Dengan begitu, strategi daya saing pasar masa depan mengharuskan para manajer puncak suatu organisasi untuk menyesuaikan kompetensi inti organisasi dan strategi serta kerja sama pengelolaan sumber daya untuk keberhasilannya.

Dalam jangka pendek, lanjut Prahalad dan Hamel (1990), kemampuan kompetitif perusahaan dikendalikan oleh atribusi kinerja/harga. Tetapi perusahaan yang tangguh di era kompetisi global ditegaskan tingkat kompetitif perlu menekankan pada  differential

kompetensi inti atau  core competencies,  pertama, dalam jangka pendek memang memiliki sesuatu keunggulan yang dimiliki perusahaan disertai kemampuan produk; kedua, dalam jangka panjang dikembangkan untuk konsolidasi dengan kesamaan visi-misi organisasi yang kuat; ketiga, memerlukan kemampuan dan ketangguhan dari para penggiat organisasinya. Artinya, kebutuhan setiap organisasi melakukan bisnis tidak hanya mementingkan differential advantage, karena hal itu hanya bersifat jangka pendek dan lebih berorientasi pada produk. Organisasi bisnis agar dapat menjalankan  going concern dan kuat bertahan pada lingkungan yang selalu berubah, diperlukan  core competence yang memiliki keunggulan visioner serta kemampuan “collective learning” para penggiat organisasinya. Kata kunci  core competence agar dapat menjalankan peran going concern dan adaptif, adalah pada “harmonizing streams of technology” dan “decisively in services”.

1.4. METODOLOGI PENELITIAN: BEYOND STRUKTURALISM

Pengembangan bisnis koperasi dalam penelitian ini menggunakan metodologi  Beyond Strukturalism, diadaptasi dari metodologi Hiperstrukturalisme yang dikembangkan Mulawarman (2006).  Beyond Strukturalism memiliki dua tahapan, pertama, pengembangan metodologi, dan kedua, penerapannya berbentuk metode penelitian. Suriasumantri (1985, 328) menjelaskan bahwa metodologi penelitian adalah “pengetahuan tentang metode” yang dipergunakan dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut pengembangan metodologi dalam penelitian ini merupakan proses pendefinisian, penjelasan, dan pembuatan kerangka umum dari metode yang akan digunakan.  Salah satu yang harus ditentukan pada metodologi penelitian adalah metode dan tujuan penelitian (Suriasumantri 1985, 328). Setelah dilakukan pengembangan

metodologi penelitian, tahap kedua adalah menerjemahkan kerangka umum metode dalam prosedur penelitian secara eksplisit dan sistematis. Metode sendiri menurut Senn dalam Suriasumantri (1985, 119) merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.

1.4.1. Tahap Pertama: Rumusan Umum Metodologi

Beyond Structuralism dijalankan dengan cara integrasi strukturalisme dan postrukturalisme gan pada rentang waktu yang sama (bukan diakronis/perkembangan antar waktu).  Postrukturalisme digunakan untuk melampaui strukturalisme dalam melihat realitas tersembunyi di luar unsur dan realitas,  mulai dari tulisan (writing), jejak (trace), perbedaan sekaligus penundaan tanda (differance), serta hasil penundaan (arche-writing). Postrukturalisme juga melakukan proses penggalian unsur-unsur realitas melalui konteks integasi sinkronis-diakronis. Integrasi yang dimaksud adalah penggalian antropologis tidak hanya berdasarkan rentang waktu yang sama (sinkronis) tetapi juga perkembangan antar waktu (diakronis). Teknisnya, penggalian integrasi empiris dilakukan saling silang makna aktivitas bisnis koperasi saat ini (sinkronis) maupun masa lampau seperti ide koperasi dari Hatta (diakronis).

1.4.2. Tahap Kedua: Bentuk Metode Sebagai Turunan Metodologi            

                 Proses rekonstruksi bisnis koperasi melalui “ekstensi”  Constructivist Structuralism  dilakukan melalui  habitus,  field, capital dan  practice. Artinya, fase ini merupakan proses empiris untuk membuktikan bahwa sebenarnya terdapat nilai-nilai yang dapat dijadikan  source koperasi sesuai nilai mereka sendiri (habitus) secara material-batin-spiritual. 

              Proses penelitian dilakukan, pertama, penggalian data tertulis baik akademis maupun kegiatan perkoperasian. Kedua, pengamatan, wawancara dan pendalaman makna  dan simbol dari informan yang melakukan aktivitas bisnis koperasinya. Informan penelitian yaitu, pertama, Pak Sulaiman, salah satu reporter PIP; kedua, Pak Naryo,  pengurus Dekopinda salah satu kota di Jawa Timur; Pak Aris, pengurus koperasi primer  di Kediri; keempat, Pak Rahmat pengurus BMT di salah satu kota Jawa Tengah; kelima,  Pak Budiman manajer salah satu koperasi serba usaha di Jawa Timur. Rerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:

 

1.5.INTERAKSI REALITAS SINKRONIS-DIAKRONIS

Penelusuran substansi konsep diri koperasi dilakukan secara diakronis, sinkronis dan melakukan sinergi keduanya. Penelusuran diakronis yaitu melakukan pendalaman aspek antropologis pikiran ekonomi koperasi dan penerjemahannya di lapangan masa pra kemerdekaan sampai kemerdekaan (mulai awal proklamasi sampai turunnya Hatta menjadi Wapres). Penelusuran sinkronis yaitu melakukan pendalaman aspek antropologis beberapa aktivitas bisnis berkoperasi masyarakat Indonesia. Sinergi diakronis dan sinkronis dilakukan untuk menemukan titik temu sekaligus substansi konsep koperasi.

    1.5.1. Penelusuran Diakronis Koperasi Masa Awal

Pertumbuhan koperasi di Indonesia menurut dimulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang (Masngudi 1990; Tambunan 2007). Perkembangan koperasi di Indonesia menurut Masngudi (1990) mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Mulai dari kegiatan simpan-pinjam, penyediaan barang-barang konsumsi, penyediaan barang-barang keperluan produksi.

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja (1896), mendirikan koperasi simpan pinjam. Selanjutnya Boedi Oetomo dan Sarekat Islam menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Perkembangan perkoperasian Indonesia masa itu menyatu dengan kekuatan sosial politik sehingga menimbulkan kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia Belanda mengatur dan cenderung menghalangi atau menghambat perkembangan koperasi. Bentuknya yaitu tahun 1915 diterbitkan Ketetapan Raja no. 431.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD 1945. DR. H. Moh Hatta berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam “konstitusi”. Sejak kemerdekaan itu pula koperasi diIndonesia mengalami suatu perkembangan yang lebih baik.

Pada tahun 1958 diterbitkan UU tentang Perkumpulan Koperasi No. 79 Tahun 1958. UU ini disusun dalam suasana UUDS 1950 dan mulai berlaku tanggal 27 Oktober 1958. Isinya lebih baik dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan koperasi sebelumnya dan merupakan Undang-Undang yang pertama tentang perkoperasian yang disusun Bangsa Indonesia sendiri dalam suasana kemerdekaan.

1.5.2. Sinergi Diakronis-Sinkronis: Menuju Konsep Pemberdayaan Koperasi

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan koperasi awal sampai masa kemerdekaan terlihat bahwa  habitus masyarakat Indonesia dalam mengembangkan (practice) koperasi (field) didasarkan kepentingan pemberdayaan (capital).

Tetapi setelah berjalan sekitar 20 tahun, gerakan koperasi mulai mengarah kepentingan produktif. Misalnya gerakan koperasi fenomenal Muhammadiyah berkenaan produksi batik. Bahkan gerakan koperasi produktif sangat kuat dan bertahan lebih lama dari gerakan intermediasi, karena memiliki kemampuan beradaptasi. Inilah yang disebut oleh Prahalad dan Hamel (1990) sebagai  core competencies. Hanya perbedaannya, kompetensi inti versi Prahalad dan Hamel (1990) berorientasi pada kepentingan individual, sedangkan kompetensi inti koperasi Muhammadiyah lebih berorientasi pada karakter koperasi Indonesianis, yaitu kekeluargaan.

kecenderungan gerak koperasi sekarang juga kembali ke logika awal pergerakan koperasi di masa koperasi dikenalkan di Indonesia, fungsi intermediasi. Hal ini terlihat dari makin menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan Pinjam. Perkembangan yang juga membesar juga bentuk Koperasi Serba Usaha, yang bergerak di bidang retail. Kebalikannya, koperasi produktif meskipun secara sporadis banyak memiliki keanggotan, omzet dan aset  besar, tetapi kecenderungan terus menurun.

1.6. SIMPULAN DAN SARAN

Konsep kemandirian, kompetensi inti kekeluargaan dan sinergi produktif-intermediasiretail merupakan substansi pengembangan koperasi sesuai realitas masyarakat Indonesia yang unik. Meskipun perkembangannya saat ini banyak tereduksi intervensi kebijakan dan subordinasi usaha besar. Diperlukan kebijakan, regulasi,  supporting movement (bukannya  intervention movement), dan  strategic positioning (bukannya  sub-ordinat positioning) berkenaan menumbuhkan kembali konsep kemandirian, kekeluargaan dan sinergi produktif-intermediasi-retail yang komprehensif. Paling penting adalah menyeimbangkan kepentingan pemberdayaan ekononomi koperasi berbasis pada sinergi produktif-intermediasi-retail sesuai Ekonomi Natural model Hatta. Sinergi produktifintermediasi-retail harus dijalankan dalam koridor kompetensi inti kekeluargaan. Artinya, pengembangan keunggulan perusahaan berkenaan inovasi teknologi dan produk harus dilandasi pada prinsip kekeluargaan. Individualitas anggota koperasi diperlukan tetapi, soliditas organisasi hanya bisa dijalankan ketika interaksi kekeluargaan dikedepanka,

Ditegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dibaca hanya sebagai salah satu penggalan kepentingan ekonomi masyarakat Indonesia. Kemakmuran ekonomi masyarakat bukan hanya perwujudan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 hanyalah salah satu bagian dari seluruh kehendak rakyat Indonesia yang holistik yaitu menginginkan kesejahteraan sosial, ekonomi, politik, budaya, lahir dan batin, serta mewujudkan harkat martabat manusia berke-Tuhan-an. Keluar dari Materialisme Ekonomi versi Amerika juga seharusnya tidak serta merta menyetujui antitesisnya seperti  Marxisme, atau yang lebih “soft” misalnya gerakan Materialisme Sosialis maupun Sosialisme Baru. Menjadi benarlah pesan HOS Tjokroaminoto: “keluar dari kapitalisme menuju sosialisme tidaklah berguna, karena keduanya masih menuhankan benda. Ekonomi yang benar adalah ekonomi untuk rakyat, ekonomi berorientasi kebersamaan, bermoral, memiliki tanggung jawab sosial dan  paling penting tanggungjawab pada Tuhan.” Tetapi, religiusitas ekonomi rakyat bukanlah religiusitas gaya spiritual company yang menggunakan spiritualitas untuk kepentingan keuntungan ekonomi atau apapunlah. Ekonomi rakyat haruslah utuh dan kokoh bersandar pada kepentingan jangka panjang

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Sritua. 1995. Dialektika Hubungan Ekonomi Indonesia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. KELOLA. No. 10/IV. hal 29-42.

Bourdieu, Pieree. 1977. Outline of A Theory of Practice. Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre. 1989.  Distinction: A Social Critique of  the Judgement of Taste. CambridgeMA: Harvard University Press.

Bourdieu, Pierre, Loic JD. Wacquant. 1992. An Invitation to Reflective Sociology. The University of Chicago Press.

Capra, Fritjof. 2003. The Hidden Connections: A Science for Sustainable Living. Flamingo.

Dekopin. 2006. Program Aksi Dekopin. Jakarta.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software

http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.Aji Dedi Mulawarman – Mengembangkan Kemandirian Bisnis Koperasi Indonesia  23

Hamel, G. and Prahalad, C. K.  1989, Strategic Intent. Harvard Business Rewiew, Vol. 67, No. 3.

Hamel, G. and Prahalad, C. K.  1994.  Competing for the Future. Harvard Business School Press

Hatta, Mohammad. 1947.  Penundjuk Bagi Rakjat Dalam Hal Ekonomi: Teori dan Praktek. Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakjat. Jakarta.

Ismangil, W. Priono. 2006. Menumbuhkan Kewirausahaan Koperasi Melalui Pengembangan Unit Usaha yang Fleksibel dan Independen. Infokop. 29-XXII. Hal 72-76.

Jauhari, Hasan. 2006. Mewujudkan 70.000 Koperasi Berkualitas. Infokop. No 28-XXII. Hal.1-9. Masngudi. 1990.  Penelitian tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia. Badan

Penelitian Pengembangan Koperasi. Departemen Koperasi. Jakarta.  Mubyarto. 2002. Ekonomi Kerakyatan dalam era globalisasi.  Jurnal Ekonomi Rakyat. Tahun I No. 7. September.

Mubyarto. 2003.Dari Ilmu Berkompetisi ke Ilmu Berkoperasi.  Jurnal Ekonomi Rakyat. Th. II. No. 4. Juli.

Mulawarman. 2006. Menyibak Akuntansi Syari’ah. Penerbit Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Mulawarman. 2007. Melampaui Pilihan Keberpihakan: Pada UMKM atau Ekonomi Rakyat?

Makalah Seminar Regional Tinjauan Kritis RUU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, oleh Puskopsyah BMT Wonosobo, tanggal 28 Agustus 2007.

Nugroho, Heru. 2001. Negara, Pasar dan Keadilan Sosial. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.

Prahalad, CK. And Gary Hamel. 1990. The Core Competence of the Corporation.  Harvard Business Review. May-June. pp 1-12.

Ritzer, G. 2003. Teori Sosial Postmodern. Terjemahan. Kreasi Wacana-Juxtapose. Yogyakarta.

Sarman, Rohmat. 2007.  Ekonomi Kerakyatan: Introspeksi eksistensi pembangunan ekonomi?download internet 23 Agustus.

Shutt, Harry. 2005. Runtuhnya Kapitalisme. Terjemahan. Teraju. Jakarta.

Soetrisno, Noer. 2002. Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan. Jurnal Ekonomi Rakyat. Th II No. 5 Agustus.

Soetrisno, Noer. 2003. Pasang Surut Perkembangan Koperasi di Dunia dan Indonesia. Jurnal Ekonomi Rakyat.

Stiglitz, Joseph E.. 2006.  Dekade Keserakahan : Era 90’an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia. Terjemahan. Penerbit Marjin Kiri. Tangerang.

Sularso. 2006. Membangun Koperasi Berkualitas: Pendekatan Substansial.  Infokop Nomor 28-XXII. Hal 10-18.

Takwin, Bagus. 2005. Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat, Melampaui Opisisi Biner dalam Ilmu Sosial. Kata Pengantar dalam (Habitus x Modal) + Field = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Terjemahan. Jalasutra. Jogjakarta.

Tambunan, Tulus. 2007. Prospek Koperasi Pengusaha dan Petani di Indonesia Dalam Tekanan Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan Dunia.  Hasil Penelitian. Kerjasama Kadin

Indonesia dan  Pusat Studi Industri & UKM Universitas Trisakti. Jakarta. Tjokroaminoto, HOS. 1950. Islam dan Socialism. Bulan Bintang. Jakarta.

Wainwright, Steven P. 2000. For Bourdieu in Realist Social Science.  Cambridge Realist Workshop 10th Anniversary Reunion Conference. Cambridge, May.

Evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir

REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                                28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

Evaluasi Program Bantuan Dana Bergulir

 

Abstrak

Artikel ini didasarkan pada studi yang dilakukan di enam provinsi selama tahun 2006.dalam
Bahkan, penelitian terdiri beberapa aspek evaluasi program dana bergulir dan untuk
beberapa alasan artikel dalam publikasi ini berfokus pada analisis efek. Studi pada analisis dampak program dana bergulir untuk memberdayakan Koperasi Tabungan danPinjaman termasuk bisnis yang SMEA sebagai anggota dari koperasi-mengungkapkan beberapamenarik
temuan. Beberapa dari mereka yang diusulkan untuk digunakan dalam restrukturisasi kebijakan bergulir dana program.

 

I . Pendahuluan

Upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dalam banyak hal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dunia usaha. Dalam konteks ini, pengembangan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih menghadapi kendala klasik yaitu permodalan. Inti permasalahannya adalah kondisi internal UMKM yang belum memenuhi persyaratan dan prosedur di lembaga keuangan, sedangkan lembaga keuangan menganut prinsip kehati-hatian (prudential principles).

Dalam kaitan ini, koperasi simpan pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP

Koperasi) diharapkan menjadi lembaga intermediasi untuk mengatasi kebutuhan modal UMKM, tanpa mengabaikan prinsip yang berlaku. Dewasa ini, tercatat sekitar 36.700 unit KSP/USP Koperasi, dengan anggota/nasabah sekitar 10,5 juta orang, asset lebih kurang Rp. 6,5 trilyun dan pinjaman yang disalurkan antara Rp. 4,5-6,0 trilyun. Data ini merefleksikan peran substansial dan kapasitas KSP/USP Koperasi dalam mobilisasi dana untuk mendorong kekuatan UMKM kearah yang lebih produktif dan mandiri.

Sementara itu, sejak tahun 2001 pemerintah melalui Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM (Kementerian KUKM) telah menyalurkan bantuan dana perkuatan bagi KSP/USP Koperasi yang bersumber dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Program perkuatan dimaksud bersifat stimulan dalam bentuk penyaluran dana bergulir (revolving fund) dengan jumlah bervariasi. Nilai sebesar Rp. 100 juta diberikan kepada KSP/USP Koperasi Pola PKPS-BBM, Rp. 1 milyar untuk KSP/USP Koperasi Pola Agribisnis, dan KSP/ USP Syariah sebesar Rp. 50 juta. Tujuan program dana bergulir ini antara lain adalah untuk

a). meningkatkan aktivitas dan pendapatan UMKM melalui pelayanan simpan pinjam

b). meningkatkan kemamKoperasi, di sektor agribisnis

c). meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola KSP

d). meningkatkan akses anggota dan calon anggota untuk memperoleh pelayanan pinjaman dari KSP/USP Koperasi; d). khusus bagi KSP/ USP Koperasi Syariah adalah memberdayakan UMKM melalui kegiatan usaha yang berbasis Syariah.

Melalui program ini, keberadaan KSP/USP Koperasi diharapkan lebih bermanfaat bagi anggotanya dan sekaligus memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Sehubungan dengan itu, artikel ini secara khusus menyajikan ringkasan hasil kajian evaluasi dari aspek analisis pengaruh (effect analysis) program dana bergulir terhadap kinerja KSP/USP Koperasi.

2. TUJUAN DAN SASARAN KAJIAN

Tujuan kajian adalah :

1) Mengidentifikasi kegiatan usaha KSP/USP Koperasi  dengan Pola PKPS BBM, Pola Agr ibisnis dan Pola Syariah

2) Mengetahui dampak program dana bergulir terhadap usaha KSP/USP Koperasi dengan Pola PKPS BBM, Agribisnis dan Syariah; 3) Menyusun model alternatif program perkuatan

dana bergulir. Adapun sasaran kajian adalah tersedianya bahan kebijakan tentang

pembinaan KSP/USP Koperasi pengelola program dana bergulir dengan Pola Agribisnis dan Pola Syariah.

3. METODOLOGI KAJIAN

3.1 Lingkup Kegiatan

Program yang dievaluasi adalah program dana bergulir a). Pola PKPS-BBM (periode tahun 2000-2004); b). Pola Agribisnis (tahun 2003-2004); dan c). Pola Syariah (tahun 2003-2004). Cakupan kajian meliputi :

a). identifikasi konsep program, analisis operasionalisasi program;

b). analisis kinerja KSP/USP Koperasi penerima bantuan dana bergulir

c). analisis pengaruh program terhadap KSP/USP Koperasi, anggota koperasi dan masyarakat UMKM

d). merumuskan model alternatif program dana bergulir.puan dan jangkauan layanan

KSP/USP

3.3 Metode Penetapan Contoh (Sampling Method)

Lokasi kajian berada di tujuh provinsi yaitu, Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi  Tengah. Pengambilan contoh (sample) KSP/USP Koperasi dilakukan secara sengaja (purposive sampling method) yaitu enam unit KSP/USP Koperasi di setiap propinsi (dari populasi 42 KSP/USP Koperasi).

Selanjutnya, dipilih secara acak 10 orang responden anggota KSP/USP Koperasi dan 10 responden UKM masyarakat yang bukan anggota KSP/USP Koperasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data primer dihimpun melalui seperangkat instrumen (kuesioner) terstruktur baik untuk sampel KSP/USP Koperasi maupun untuk responden anggota dan non anggota koperasi, melalui observasi dan wawancara mendalam (observation and in-depth research).

 

 

3.5 Metode Analisis

Semua data dianalisis dengan metode deskripstif dan metode statistik inferensial. Hasil kajian yang disajikan disini hanya meliputi analisis pengaruh (Effect Analysis) yaitu evaluasi pengaruh program terhadap kinerja KSP/USP Koperasi (sebagai lembaga intermediary) dan target groups (beneficiaries) yaitu anggota dan non anggota koperasi. Analisis dibatasi kepada aspek

(a) kinerja umum berdasarkan Pedoman Klasifikasi Koperasi, dan

(b) evaluasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Bergulir dengan metode before and after perguliran

dana pada beberapa variabel dinamika seperti jumlah dana yang diterima dan disalurkan. Berbagai dinamika tersebut diukur melalui Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 10, pada sejumlah cuplikan (contoh) secara berpasangan (paired) dan tidak berpasangan (independent)

 

Program dana bergulir dengan pola PKPS-BBM dan pola Agribisnis, umumnya dilaksanakan oleh KSP/USP Koperasi berklasifikasi A, sedangkan pola Syariah oleh KSP/USP Koperasi kelas B. Untuk semua pola, tidak ditemukan perbedaan nyata dalam ragam umur KSP/USP Koperasi contoh (sekitar 5-8 tahun), dan tampaknya pengalaman dalam melayani anggota/nasabahnya relatif seragam. Jumlah anggota KSP/USP Koperasi contoh dengan pola PKPS-BBM dan Agribisnis relatif lebih tinggi (antara 156-165 anggota) dibandingkan dengan KSP/USP contoh pola Syariah (sekitar 53 orang). Perbedaan ini ditengarai karena plafond bantuan dana per anggota yang dilayani pada pola Agribisnis lebih tinggi dibandingkan dengan kedua pola lainnya. Jumlah anggota yang dilayani KSP/USP Koperasi contoh (semua pola) selama tiga tahun terakhir hampir seragam (antara 123-150anggota/nasabah). Terdapat kecenderungan, KSP/USP Koperasi contoh pola Agribisnis mampu melayani anggota lebih banyak dibandingkan dengan koperasi lainnya. Menarik pula disimak, bahwa tingkat tunggakan anggota/nasabah pada KSP/USP Koperasi pola Syariah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kedua pola lainnya. Diduga kapabilitas manajemen KSP/USP Koperasi pola Syariah menjadi salah satu penyebabnya.

Dari sisi jenis kegiatan produksi, ditemukan adanya keragaan yang hampir serupa dalam hal

nasabah/anggota yang dilayani KSP/USP Koperasi contoh pola PKPS- BBM dan Syariah pola PKPS-BBM dan Syariah.

Proses Impelementasi Program Dana Bergulir Kepada KSP/USP Koperasi Efektivitas proses penyaluran dan penerimaan bantuan perkuatan program dana bergulir dievaluasi berdasarkan variabel penilai dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) program dana bergulir. Dalam hal persepsi terhadap proses seleksi calon KSP/USP koperasi contoh, e” 50 persen menyatakan telah berlangsung dengan baik, sangat baik ± 35 persen dan hanya sebagian kecil yang menilai tidak cukup baik. Persepsi seleksi ini memperllihatkan bahwa manfaat yang baik dari proses seleksi berkorelasi positif dengan kualitas efek program perkuatan, seperti proses pencairan dana, pendampingan, penyaluran, tenaga pendamping, monitoring dan evaluasinya.

Efektivitas proses pencairan dan penyaluran dana oleh bank pelaksana. Secara umum (> 70 persen) dinyatakan baik, sangat baik (20 persen) dan hanya sebagian kecil (< 5 persen) yang menganggap kurang baik. Hasil ini sangat mendukung aktivitas usaha anggota/non anggota di bidang pertanian yang sangat akrab dengan perubahan iklim. Sebab, bila pencairan dana sangat terlambat akan berdampak buruk kepada kinerja produksi yang pada gilirannya akan mempersulit proses pengembalian dana.

Efektivitas proses pendampingan yang diterima KSP/USP koperasi contoh. Proses ini, umumnya dinilai telah berlangsung dengan baik (> 50 persen) bahkan sangat baik( 6-7 persen), selebihnya cenderung menilai kurang baik dan sangat buruk. Ilustrasi ini menegaskan bahwa proses pendampingan sangat dibutuhkan untuk ’mengawal’ proses perguliran kepada KSP/USP Koperasi. Sebab, masih banyak informasi yang mengungkap adanya proses pendampingan yang belum berjalan secara baik (dalam hal frekuensi dan kualitasnya), terutama di daerah luar Pulau Jawa dan di daerah remote. Tampaknya, inilah critical point yang perlu diprioritaskan di masa mendatang. Khusus mengenai efektivitas proses monitoring dan evaluasi, ditemukan 50 persen menyatakan telah dilaksanakan dengan baik dan d”10 persen sangat baik. Walaupun demikian, masih terdapat penilaian (<10 persen) bahwa proses ini belum dilaksanakan dengan baik. Resume evaluasi proses penyaluran dan penerimaan bantuan (semua pola) menggunakan analisis statistik non parametrik sebagai alat ukur kuantitatif pada data ordinal. Dalam hal ini digunakan analisis independen pada sejumlah cuplikan dengan uji Kruskall Wallis (K-W) dan analisis Median, serta uji signifikansi Chi Square.

Dinamika Kegiatan Bantuan Perkuatan Dana Pada KSP/USP Koperasi

Pada prinsipnya, dinamika kegiatan tercermin dalam aspek manajemen KSP/ USP Koperasi ketika mengelola dan menyalurkan dana bantuan perguliran d e n g a n  me n c a k u p   e f e k  ma n a j e r i a l ,   t e k n i s ,   d a n   f i n a n s i a l / e k o n omi , ketenagakerjaan. Dari aspek ketepatan waktu, dinamika penyaluran dana penyaluran ke KSP/USP Koperasi ditemukan relatif baik, hanya < 10 persen KSP/USP Koperasi yang menyatakan kurang baik, atau tidak sesuai dengan perencanaan. Berkenaan dengan dinamika ketepatan jumlah dana yang disalurkan ke KSP/USP Koperasi pada umumnya dinilai relatif baik, dan < 10 persen yang menyatakan jumlah dana perkuatan tidak sesuai dengan perencanaan semula.  Jika anal isis diseparasikan berdasarkan pola pergulirannya, ternyata penyaluran dana pada pola Agribisnis relatif lebih tepat waktu dibandingkan dengan kedua pola lainnya, meski secara keseluruhan ditemukan tidak berbeda nyata. Selanjutnya, dari sisi dinamika keragaan ketepatan sebaran dana, umumnya ditemukan relatif baik, meski tidak sebaik dalam hal ketepatan waktu dan jumlah. Ketepatan sebaran dana pada pola PKPS-BBM dan Agribisnis ditemukan relatif lebih baik dibandingkan dengan pola Syariah.

peran variabel independen guna menjelaskan perilaku variabel dependen cukup baik. Hal ini tercermin pada nilai koefisien determinasi yang cukup besar, yaitu sekitar 52 persen (R = 52). Variabel manfaat seleksi ternyata menjadi satu-satunya penjelas perilaku kesesuaian mekanisme penyaluran dan penerimaan dana perguliran bagi KSP/USP Koperasi penerima program perguliran. Artinya, jika efek program diharapkan lebih baik di masa mendatang, maka penyaluran dan penerimaan dana harus dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah dituangkan dalam Juklak dan Juknis. Adapun variabel boneka (dummy) penjelas pola perguliran PKPS-BBM memberi sinyal nyata adanya perbedaan perilaku pada pola perguliran Agribisnis.

Dapat pula disebutkan bahwa pola perguliran PKPS-BBM oleh KSP/USP Koperasi relatif lebih baik dalam hal pelaksanaan mekanisme penyaluran dan penerimaan dana, dibandingkan dengan pola Agribisnis. Akan halnya pola Syariah, tampaknya tidak mempunyai perilaku yang berbeda dalam pelaksanaan mekanisme penyaluran dan penerimaan dana dengan pola lainnya.

 

 

 

 

 

Kesimpulan

Program pola perkuatan dana melalui pola perguliran pada dasarnya adalah suatu upaya kelembagaan (institutional building) yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja usaha UKM/anggota KSP/USP Koperasi. Hal ini sekaligus untuk meningkatkan kinerja KSP/USP Koperasi sebagai lembaga intermediasi dalam program perguliran dana. Dalam kerangka yang lebih luas, program ini diharapkan menjadi inisiasi dan  trigger untuk mengembangkan perekonomian wilayah melalui aktivitas ekonomi produktif sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah bersangkutan.

Secara teoritis, dalam kerangka kelembagaan, aturan main (rules of the game) dan aturan representasi (rules of the representation) sangat perlu dituangkan dalam bentuk petunjuk program perguliran dana. Aspek-aspek penting di dalam aturan tersebut harus senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan sebagai prasyarat kecukupan (sufficient condition, selain nilai-nilai efisiensi sebagai prasyarat keharusan (necessary conditon). Nilai keadilan sebagai prasyarat pokok keberhasilan program, dapat diuji dengan pertanyaan :

(a) apakah sumberdaya program perguliran untuk usaha anggota koperasi/UKM telah

terdistribusi secara adil;

(b) apakah aturan main telah mencerminkan distribusi program secara adil;

(c) apakah akses terhadap peluang KSP/USP untuk ikut serta dalam program telah terdistribusi secara adil, dan

(d) apakah peluang UKM/anggota koperasi telah terdistribusi secara adil pula.

Memang tidak mudah menelaah aspek-aspek nilai tersebut secara kuantitatif, namun kajian

ini telah berusaha mengevaluasi seluruh bangunan kelembagaan program perguliran. Telaahan dilakukan mulai dari bentuk konsep, pelaksanaan hingga pengaruh program, sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Beberapa indikator telah dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk pengembangan KSP/USP Koperasi. Program dana bergulir saat ini telah berkembang pada aspek jumlah maupun keragaman disain modelnya. Semula program ini lebih bersifat sosial, kemudian dikembangkan menjadi program dana bergulir dengan mengatur penggunaan maupun pengembaliannya. Metodenya telah diarahkan pada sasaran pemenuhan permodalan secara bergulir agar terdistribusi lebih merata calon peserta lainnya. Komponen dalam struktur organisasi kelembagaan program dana bergulir saat ini adalah :

(a) lembaga sumberdana perguliran;

(b) pelaksana dan penanggungjawab kegiatan dana bergulir;

(c) bank pelaksana;

(d) fasilitator/ pendamping anggota koperasi/UKM penerima bantuan dana bergulir;

(e) KSP/ USP Koperasi sebagai lembaga intermediasi yang menerima dan menyalurkan dana bergulir;

(f) Kelompok Kerja (Pokja) tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota yang berfungsi menetapkan peserta perguliran, mengawasi dan menilai kesehatan usaha KSP/USP Koperasi dan hal-hal teknis lainnya.

Disain struktur kelembagaan program seperti ini, biasanya menghadapi masalah klasik, yaitu :

(1) Efektivitas aspek-aspek pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam aplikasi program dana bantuan bergulir, terutama sejak saat dana dialokasikan/ dicairkan kepada penerima manfaat program;

(2) Efektivitas pengendalian dan pengambilan tindakan oleh pembina (pemerintah) dalam menerapkan sanksi akibat penyimpangan yang terjadi, karena seringkali belum tersedia disain korektif untuk memperbaiki kinerja dari KSP/USP Koperasi yang kurang berhasil.

(3) Efektivitas fungsi pendampingan, bagi KSP/USP Koperasi, anggota koperasi/UKM penerima manfaat bantuan dana bergulir. Dalam hal ini termasuk aspek pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pada proses perguliran.

(4) K e l emb a g a a n   y a n g   b e r s i f a t   p r o y e k   (p r o j e c t   b a s e d) ,   umumn y a menimbulkan masalah tambahan bagi pelestarian program (program sustainability), sehingga dampaknya seringkali membuat tambahan kesulitan khususnya kalau dikaitkan dengan upaya menjaga konsistensi aplikasi disain kebijakan dan arah bantuan perkuatannya.

(5) Lemahnya pengaturan administrasi dalam pengembalian dana bergulir yang seringkali  menumbuhkan kesulitan dalam proses second stage of revolving yaitu pengumpulan kembali dana bergulir yang telah tersebar ini secara aman, cepat dan tertib, dan tepat waktu. Tampaknya diperlukan rancang bangun kelembagaan yang lebih mantap dari struktur dan proses yang ada pada saat ini.

Secara umum temuan lapang mengindikasikan beberapa hal sebagai berikut :

-          Informasi secara acak dari beberapa orang anggota/nasabah menyatakan bahwa

bantuan dana telah dirasakan sebagai peluang untuk memperkuat modal usaha.

-          Pembinaan oleh bank pelaksana melalui proses pendampingan dan

monitoring, walau telah dirumuskan ternyata belum dilakukan dengan baik sesuai petunjuk normatifnya. Beberapa faktor penyebab di antaranya adalah mekanisme tanggungjawab, prosedur dan materi bimbingan oleh bank pelaksana tidak termonitor oleh Pokja Keuangan Kabupaten/Kota. Dalam memfasilitasi program dana bergulir, bank pelaksana tampaknya harus melabelkan diri sebagai “konsultan” KSP/USP Koperasi. Sedangkan pembinaan itu memerlukan effort yang tidak mudah dan beban biaya yang tidak ringan. Hal ini mengingat keragaman kinerja dan prestasi KSP/USP Koperasi terpilih, serta sebaran wilayah KSP/USP Koperasi yang secara lokasional sangat luas. Selanjutnya, masih terdapat perbedaan persepsi mengenai lingkup pembinaan oleh bank pelaksana. Di satu sisi, bank pelaksana beranggapan hanya terlibat pada awal perguliran. Di sisi lain, pembinaan dirancang dengan mencakup seluruh aspek manajemen, termasuk pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manajerialnya.

Program pendampingan belum berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Juknis, terutama di daerah luar Pulau Jawa dan wilayah remote, sehingga praktis proses pengembangan kapasitas dan potensi KSP/USP Koperasi tidak ditemukan.

Pada program tahun 2003 dan 2004, untuk pola PKPS-BBM dan Syariah, perguliran dana hanya sebesar Rp. 50 juta sehingga tidak sesuai dengan kompleksi tas usaha UKM  (pada program 2005  jumlahnya  telah ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 100 – Rp. 150 juta). Sistem administrasi pembukuan simpan pinjam belum sepenuhnya diaplikasikan dengan tertib sehingga perlu menjadi perhatian dalam proses pembinaan dan pendampingan di masa mendatang.

Output program dana bergulir dari pola PKPS-BBM tahun 2003–2004 relatif kurang memenuhi harapan dibandingkan dengan dua pola lainnya, termasuk mengenai ketidaktepatan pihak yang dilayani (anggota dan non anggota), sistem dan disain administrasinya. Bentuk ketertiban yang diharapkan sulit ditemukan, karena umumnya pelayanan dilakukan lebih berbentuk layanan harian. Sementara untuk pola Syariah, walaupun pinjaman dana umumnya dapat kembali, namun mekanisme penetapan nasabah dan pembuatan akad masih secara sepihak atau bahkan tanpa akad tertulis. Oleh karena itu, program pendampingan harus mencakup aktivitas tranformasi dari bentuk konvensional harus dengan sesuai konsep Syariah.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi, kajian ini berhasil mengungkapkan beberapa resume permasalahan untuk analisis kebijakan sebagai berikut :

(1) Pada tataran output-effects delivery system.

Masalah utama dan kritis adalah menyangkut efektivitas proses dan kinerja tenaga pendampingan, proses monitoring dan evaluasi, efektivitas pencairan dan penyaluran dana perguliran bagi KSP/USP penerima perguliran. Masalah lain adalah proses seleksi KSP/USP Koperasi calon penerima dana perguliran, sosialisasi manfaat program seleksi bagi para pengurus/pembina KSP/USP Koperasi, bahkan para pembina di berbagai tingkatan (pusat dan daerah) serta masyarakat dan anggota koperasi calon penerima manfaat perguliran dana.

Efektivitas proses dan kinerja tenaga pendamping masih relatif rendah terutama dalam hal proses monitoring dan evaluasi dana perguliran. Masih terdapat kekurang sempurnaan dalam hal prosedur dan pelaksanaan seleksi KSP/USP Koperasi serta sosialisasi kemanfaatan kredit bagi KSP/ USP Koperasi dan anggota dan masyarakat.

(2) Pada tataran effects-impacts delivery system :

Masalah utama terkait dengan proses penyaluran dana perguliran yang kurang sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam Juklak perguliran dana. Proses penyaluran dana seringkali tidak tepat sebaran, baik sebaran waktu pencairan dana maupun sebaran jumlah dana yang dicairkan.

Daftar Pustaka

Alhusin, S. 2003. Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS 10 for Windows. Edisi Revisi.

Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Anonim,  2005. Rencana Tindak Jangka Menengah (RTJM) Pemberdayaan Koperasi

dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2005-2009.

_______, 2005. Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah 2004-2009.

_______, 2002.  Pembangunan Sistem Agribisnis Sebagai Penggerak Ekonomi

Nasional, Departemen Pertanian, Jakarta.

_______, 2003. Ekonomi Kerakyatan Dalam Kancah Globalisasi. Kantor Kementerian

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

_______,  2002. Pengukuran Analisis Ekonomi dan Keuangan Tingkat Kinerja Investasi

Usaha Kecil dan Menengah pada Beberapa Sentra/Klaster.Kerjasama Kementerian

Koperasi dan UKM dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta.

_______, 2002. Pengukuran Analisis Ekonomi Kinerja UKM dalam hal Pembentukan

Modal Tetap Bruto (Investasi) Nasional Tahun 2002. Kerjasama Kementerian

Koperasi dan UKM dengan BPS, Jakarta.

_______, 2001. Pengukuran dan Analisis Ekonomi Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja,

Nilai Tambah dan Ekspor UKM serta Peran Terhadap Tenaga Kerja Nasional dan

PDB Menurut Harga Konstan dan Harga Berlaku. Kerjasama Kementerian Koperasi

dan UKM dengan BPS, Jakarta.

Arief, Sritua., 1997. Pembangunan dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat

dalam Arus Globalisasi. CPSM, Bandung.

Arifin, B. 2004. Menterjemahkan Keberpihakan Terhadap Sektor Pertanian: Suatu Telaah

Ekonomi Politik. Dalam Rudi Wibowo dkk (Ed)., Rekonstruksi dan Restrukturisasi

Pertanian. PERHEPI, Jakarta.

Departemen Pertanian, 2002.  Penjabaran Program dan Kegiatan Pembangunan

Pertanian 2001-2004.  Departemen Pertanian, Jakarta.

Fadhil Hasan, dkk. 2005. Indonesia 2005: Perekonomian Di Tampuk Saudagar dan

Proyeksi Ekonomi 2006. INDEF, Jakarta.

Korten, David C., 1980, Community Organization and Rural Development : A Learning

Process Approach, dalam Public Administration Review, No. 40, 1980.

Krisnamurthi, B., 2003. Analisis Grand Strategy Pembangunan Pertanian: Pembangunan

Sistem dan Usaha Agribisnis dan Implementasi Pembangunan Pertanian.

Makalah,  disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Evaluasi  Kiner ja

Pembangunan Pertanian. Jakarta, 10-11 Desember 2003.

Kuncoro, M. 2001. Metode Kuantitatif. Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi.

Penerbit UPP AMP-YKPN, Yogyakarta.

Pakpahan, 2004. Petani Menggugat. Max Havelaar Ind. dan GAPPERINDO, Jakarta.

Rudi Wibowo., 1999. Refleksi Teori Ekonomi Klasik Dalam Manajemen Pemanfaatan

Sumberdaya Pertanian Pada Milenium Ketiga. Dalam Refleksi Pertanian Tanaman

pangan dan Hortikultura. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

__________., 2001. Mewujudkan Visi Agribisnis Berdaya Saing Melalui Pembangunan

Wilayah Yang Selaras Dengan Alam. Orasi Ilmiah Guru Besar Ekonomi Pertanian

Universitas Jember. Jember, 12 Nopember 2001.

___________. 1999. Etika Pembangunan Sumberdaya Pertanian Menuju Pembangunan

Berkelanjutan. Dalam Rudi Wibowo (ed). 1999. Refleksi Pembangunan Pertanian

Tanaman Pangan dan Hortikultura Nusantara. Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.

___________, 2000. Perspektif Manajemen Pembangunan Pertanian Indonesia. Jurnal

Agribisnis Vol. IV No 1 Januari-Juni 2000. JUBC, Pusat Bisnis Universitas Jember.

___________, Bayu Krisnamurthi dan Bustanul Arifin., (ed). 2004. Rekonstruksi dan

Restrukturisasi Pertanian. Beberapa Pandangan Kritis Menyongsong Masa Depan.

PERHEPI, Jakarta.

Saragih, B. (2000). Karakteristik Agribisnis dan Implikasinya Bagi Manajemen Agribisnis.

Jurnal Agribisnis Vol. IV No 1 Januari-Juni 2000. JUBC, Pusat Bisnis Universitas Jember.

Soetrisno, 2003. Menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial. STEKPI, Jakarta.

___________, 2003a. Kewirausahaan Dalam Pengembangan UKM di Indonesia. Dalam:

Ekonomi Kerakyatan Dalam Kancah  Globalisasi. Kantor Kementerian Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah.

___________,  2001. Rekonstruksi Pemahaman Koperasi. Merajut Kekuatan Ekonomi

Rakyat. INTRANS, Jakarta.

___________, 2002. Pengembangan Ekonomi Daerah Pembiayaan & Investasi, Jakarta.

Tri Hendardi, C. 2005. Step By Step SPSS 13 Analisis Data Statistik. Penerbit Andi,

Yogyakarta.

World Bank Brief for the Consultative Group on Indonesia; Indonesia Maintaining Stability,

Deepening Reforms, January 2003 .

 

Eksistensi Koperasi di Indonesia

REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                                28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

EKSISTENSI KOPERASI WANITA DI INDONESIA

 

 

Abstrak

 

Eksistensi koperasi wanita di Indonesia cukup signifikan walupun tidak banyak Koperasi wanita yang besar, tetapi Koperasi wanita mampu pembantu Pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah nasional seperti, mengurangi pengangguran, perbaikan kesehatan, peningkatan pendidikan dan mengatasi masalah gender. Koperasi adalah wadah bagi wanita untuk perbaikan ekonomi keluarga, aktualisasi diri bagi kaum wanita. Wanita tidak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga tetapi koperasi telah membuktikan keunggulannya memberdayakan wanita sebagai pioner dalam membantu usaha mikro di wilayahnya. Oleh sebab itu Koperasi wanita perlu ditumbuhkan dan didorong perkembangnya.

 

I. PENDAHULUAN

Dalam sejarah perkembangan perekonomian di Indonesia, koperasi memiliki peranan yang cukup berarti. Dari beberapa hasil studi kasus tentang koperasi memperlihatkan bahwa keberadaan koperasi tidak saja menguntungkan pada anggota koperasi tetapi juga telah berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik untuk komunitas dimana koperasi tersebut berada. Keberadaan dan perkembangan koperasi khususnya koperasi yang dikelola wanita di Indonesia cukup menarik perhatian pemerintah maupun para pembina karena koperasi-koperasi tersebut menunjukkan perkembangan kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi organisasi maupun usaha.

Koperasi wanita yang berkembang dan konsisten dalam menjalankan prinsip dan nilai-nilai koperasi. Koperasi wanita pada umumnya memiliki kegiatan yang diorietasikan

kepada pemenuhan kebutuhan dan pemecahan persoalan wanita baik yang bersifat konsumtif, produktif maupun kesehatan reproduksi. Keberadaan kopwan sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa kopwan yang cukup berkembang seperti Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya secara kuantitas dan kualitas terjadi peningkatan jumlah anggota, volume usaha dan peningkatan SHU.

Sebagian besar koperasi wanita cukup berkualitas walupun jumlah anggota ,volume

usaha dan SHU tidak besar tetapi mereka secara konsisten dan memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan keluarga. seperti : koperasi wanita yang berusaha dibidang Simpan Pinjam di D.I. Yogyakarta, Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Keberhasilan pengelolaan unit simpan pinjam tersebut tidak saja menguntungkan kopwan yang bersangkutan, tetapi juga anggota kopwan dan juga keluarga dan komunitas dimana kopwan tersebut berdiri. Karenanya, secara lebih khusus peranan wanita dalam koperasi perlu didorong dengan beberapa alasan berkaitan dengan:

(1) peranan wanita dalam peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya. Dengan kata lain terdapat peranan yang besar wanita dalam pengentasan kemiskinan

(2). Kebutuhan wanita untuk memberdayakan diri (aktualisasi diri) agar dapat berperan lebih besar di luar posisinya sebagai ibu rumah tangga (kesimpulan dari panel diskusi tanggal 4 April 2006 yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK).

Dalam kaitan dengan pemberdayaan dan peningkatan peranan wanita dalam koperasi, Pemerintah khususnya Kementerian Negara Koperasi dan UKM sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang telah melaksanakan berbagai program. Salah satunya adalah Program Peningkatan Peran Perempuan melalui Koperasi dan UKM. Program lainnya adalah pada tahun 2004/2005 pemerintah telah melaksanakan Program Rintisan Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil yang Responsif Gender melalui perguliran dana perkuatan modal usaha kepada kelompok usaha mikro dan kecil khususnya wanita yang memiliki usaha produktif seperti KSP/USP dengan pola tanggung renteng. Program tersebut dijalankan secara meluas mencakup 30 propinsi yaitu NAD, Sumut, Riau, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Sumsel, Babel,

Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, D.I.Yogyakarta, Jatim, Bali, Kalsel, Kaltim, Kalteng, Kalbar, NTB, NIT, Sulsel, Sulteng. Sultra, Gorontalo, Sulut, Maluku, dan Maluku Utara.

Berdasar pada alasan-alasan di atas dan kaitan dengan implementasi program-program pemerintah seperti juga disebutkan di atas, maka tulisan ini menjelaskan eksistensi koperasi wanita secara nasional dan bagaimana cara mereka mengelola organisasi,usaha dan dampaknya terhadap lingkungan.

 

II. MENGAPA KOPERASI WANITA

 

Keberadaan dan keberhasilan koperasi tidak dapat dilepaskan dari konsep kepercayaan (trust) dari anggota kepada Pengurus dan sebaliknya. Dalam hal ini ada prinsip hubungan timbal balik dalam arti materi atau inmateri, juga menunjuk pada hubungan pertukaran yang sebetulnya terbentang mulai dari yang paling tidak jelas pengukurannya sampai dengan jelas pengukurannya, mulai dari yang langsung sampai ke yang tidak langsung (Lawang R, 2006). Dalam hal ini kepercayaanantara koperasi dengan anggotanya terbangun jika kedua belah pihak saling memenuhi ekspektasi dari keduanya. Anggota akan percaya terhadap koperasi jika koperasi mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan anggotanya melalui mekanisme yang memenuhi prinsip-prinsip perkoperasian yang menjadi kesepakatan.

Dengan kata lain bahwa koperasi akan dipercaya oleh anggotanya jika harapan-harapan anggotanya dapat dipenuhi tanpa membedakan apapun, termasuk perbedaan jenis

kelamin. Sebaliknya koperasi ada, bertahan dan berkembang jika anggotanya memenuhi kewajiban-kewajibannya.

Keberadaan kopwan digambarkan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh

dua kopwan yang ada di Pulau Jawa yaitu (1) Koperasi Setia Bhakti Wanita (KSBW) di Surabaya. Faktor yang keberhasilannya diantaranya ditentukan oleh sistem tanggung renteng dalam pengelolaan dana bergulir. Keberhasilan yang dicapai tersebut telah mendorong, Kementerian Negara Koperasi dan UKM mereplikasikan sistem tanggung renteng kepada 30 kelompok di 30 propinsi di Indonesia dengan menyediakan dana bergulir sebesar Rp. 225 juta atau Rp. 7,5 juta per kelompok. (2) Kopwan Kartika Chandra Pandaan (KCP) yang dinilai sehat dari segi pengelolaan dan besarnya omset. Indikator keberhasilannya dapat dilihat

melalui kepemilikan supermarket, kenaikan simpan pinjam, kepemilikan pertokoan, persewaan dan sebagainya yang dicapai antara tahun 2003 – 2004 lalu.

Dari konteks kasus ini diketahui bahwa wanita memiliki keunggulan khususnya dalam pengelolaan koperasi. Keunggulan tersebut mewujud dalam keuletan, kejujuran dan ketelitian dalam menangani berbagai dinamika persoalan kopwan. Dalam tulisan ini kasus keberhasilan yang dijelaskan adalah bagaimana dampak koperasi wanita terhadap lingkungan dan anggota koperasi. Melalui dampak keberhasilan mereka diharapkan dapat dipetik pembelajaran yang telah dicapai kopwan. Pembelajaran berguna untuk pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam mendorong perkembangan kopwan di masa mendatang. Dalam konteks kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peranan wanita menjadi sangat penting.karena koperasi dapat menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, disampingkegiatan koperasi juga dapat dijadikan sebagai media aktualisasi diri wanita.

Wanita dan koperasi memiliki kaitan yang penting karenanya perlu ditingkatkan

peranannya secara terus menerus dengan beberapa alasan yaitu:

 

(1) wanita merupakan aktor yang penting dalam kaitan dengan program pengentasan

kemiskinan,

(2) wanita merupakan aktor penting dan terlibat langsung dalam kaitan

dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan

(3) wanita sebagai individu

membutuhkan media dalam kaitan dengan aktualisasi diri agar dapat berperan lebih

besar dari sekedar sebagai ibu rumah tangga.

Permasalahan umum koperasi pada dasarnya relatif sama dengan permasalahan koperasi lainnya,yang menarik adalah apakah kaum wanita (sebagai kategori sosial) mempunyai kekuatan atau potensi tertentu sehingga koperasi yang dikelola wanita dapat berjalan lebih baik atau tidak. Dalam tulisan ini, untuk melihat keberadaan koperasi wanita secara nasional melalui sejumlah peubah meliputi :

(1) Jumlah Koperasi Wanita,

(2) Jumlah Anggota Koperasi Wanita,

(3) Jenis Usaha Koperasi Wanita,

(4) Pelaksanaan RAT,

(5) Modal Koperasi Wanita,

(6) Volume Usaha

(7) Sisa Hasil Usaha (SHU),

(8) Umur koperasi Wanita,

(9) Jumlah Manajer,

(10) Jumlah karyawan

(11) Keuangan/ Solvabilitas.

Sedangkan keberhasilan dilihat dari dampak kopwan terhadap anggota dan lingkungannya

melalui studi kasus di 7 kopwan.

 

III. EKSISTENSI KOPERASI WANITA

Jumlah koperasi wanita di Indonesia per tanggal 26 Desember 2006 sebanyak 1517 berada di 315 Kabupaten/kodya. Jumlah koperasi terbanyak berada di Propinsi Jawa Timur yaitu 213 kopwan. Jumlah kopwan paling sedikit terdapat di Maluku Utara yaitu hanya 10 buah. Dari sisi jumlah kopwan di masing-masing propinsi menggambarkan adanya kesenjangan antara jumlah kopwan yang ada di Jawa dan luar Jawa. Hal tersebut ditunjukkan denganjumlah kopwan di Propinsi Jateng yaitu 96 kopwan dan Jabar 191 kopwan. Keadaan ini diduga karena jumlah penduduk yang ada di Jawa lebih besar dibanding dengan propinsi-propinsi lain sehingga kebutuhan terhadap keberadaan kopwan juga jauh lebih tinggi di Jawa dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya.

 

Realitas tersebut dipengaruhi oleh faktor intensitas pembinaan dari lembaga yang berkompeten untuk mendorongan pembangunan koperasi di Jawa dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya.

(1) jumlah anggota 220.740 orang, jadi rata-rata jumlah anggota kopwan 145 orang.

(2) Jumlah manajer wanita 212 orang dan jumlah manajer laki-laki 52 orang. Dibanding dengan jumlah kopwan maka kopwan yang memiliki manajer hanya 15 persen (%), koperasi yang 85% tidak memiliki manajer, langsung ditangani pengurus.

(3) Jumlah karyawan sebanyak 2.027 terdiri dari karyawan perempuan sebanyak 1774 orang dan karyawan lakilaki sebanyak 253 orang. Dibanding dengan jumlah kopwan maka setiap kopwan memiliki karyawan rata-rata 1 sampai 2 orang (4) Jumlah modal kopwan sebesar Rp. 831 milyar.

 

 

(1) Jumlah Anggota Kopwan di Indonesia

Total jumlah anggota kopwan di 31 Propinsi di Indonesia adalah: 220.740 orang. Rata-rata jumlah anggota per koperasi sebanyak 145 orang. Jumlah anggota kopwan terbesar antara 40 – 160 orang yaitu kurang lebih sekitar 71%. Terdapat kecenderungan bahwa kopwan yang berjumlah anggota besar (lebih di atas 180 anggota kopwan) persentasenya kecil.

Artinya jika skala kopwan ditentukan berdasarkan jumlah anggotanya maka jumlah kopwan dengan skala yang besar persentasenya kecil. Hal ini sesuai dengan keadaan lapangan bahwa jumlah anggota kopwan memang relative sedikit dibanding dengan koperasi biasa. Namun walaupun jumlahnya sedikit pelayanan koperasi konsisten dan berkelanjutan sehingga ukuran

jumlah anggota yang besar bukan merupakan indikator keberhasilan koperasi yang memadai. Dengan kata lain jumlah kopwan yang berhasil menjadi besar (dari sisi jumlah anggotanya) di Indonesia kecil jumlahnya.

 

(2) Jenis Usaha Kopwan di Indonesia

Total jumlah kopwan yang ada, jenis kegiatan kopwan yang terbanyak adalah jenis kegiatansimpan pinjam sebanyak 65% ( persen), usaha Serba Usaha (22%), Konsumsi (4%), Produksi (1%) dan 8% lainnya tidak memberikan data. Pengamatan lapang menunjukkan bahwa pada umumnya kopwan mengawali kegiatannya dengan unit simpan pinjam. Kemudianmengembangkan usahanya ke serba usaha dengan berbagai kegiatan seperti; pengadaan berbagai kebutuhan pokok dalam waserda, usaha produksi (misalnya batik) dan kredit konsumsi (kredit yang lebih khusus untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak sekolah,sakit), kegiatan jasa (pendidikan; pendirian TK/Taman Kanak-kanak). Kecenderungan jenis usaha tersebut menunjukkan tidak saja jenis usaha simpan pinjam secara ekonomi menguntungkan tetapi juga sekaligus menggambarkan kebutuhan riil dari sebagian besar perempuan anggota koperasi.

Niat pemerintah untuk mengembangkan dan memperkuat kopwan melalui usaha simpan pinjam sangat tepat dalam rangka mengerakkan ekonomi di tingkat paling bawah. Namun niat itu harus betul-betul diwujudkan dan mengikuti perkembangan kopwan. Karena keberhasilan tidak boleh mendadak jika kopwan selama ini tumbuh secara alami dan tahan terpaan krisis. Pemerintah juga harus mengikuti dengan kebijakankebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berakar dan kuat.

 

(3) Penyelenggaraan RAT Kopwan di Indonesia

Penyebab masih banyaknya kopwan belum melaksanakan RAT, hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kopwan belum mampu melaksanakan RAT karena skala usahanya masih kecil.

Sebagaimana diketahui penyelenggaraan RAT membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun sebagian kopwan juga kurang disiplin untuk mentaati aturan RAT tersebut. Disatu sisi RAT merupakan petunjuk berjalannya roda oganisasi itulah sebabnya indikator ini menjadi status keaktifan koperasi sebagaimana halnya koperasi lain. Disisi lain masih banyak kopwan yang belum melakukan RAT. Bagi yang belum melaksankan RAT perlu diketahui dan dibina agar melakukan RAT.

.

(4) Modal Kopwan di Indonesia

Secara umum, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar. Berdasarkan hasil pendataan ini memperlihatkan bahwa total modal kopwan di 31 propinsi berjumlah Rp. 831 milyar (modal sendiri dan modal luar). Jumlah tersebut terdiri dari total modal sendiri berjumlah Rp. 426.056.204.000 atau (51,24%). Dan total modal luar berjumlah Rp.

405.507.288.000 atau sebesar (48,76%).

 

(5) Volume Usaha Kopwan di Indonesia

Total volume usaha seluruh kopwan di 31 propinsi sebesar Rp. 1.401 trilyun. Volume usaha rata-rata per koperasi Rp. 1,856 juta. Persentase tertinggi (kurang lebih 21%) adalah

kopwan dengan besaran volume usaha Rp. 20 juta, Rp 40 juta (sekitar 14%) dan volume usaha lebih dari Rp. 560 jutaan sebesar (12%). Sementara persentase volume usaha kopwan lainnya sangat variatif berkisar antara Rp. 60 jutaan – Rp. 560 jutaan. Dengan gambaran besaran volume usaha yang dimiliki kopwan tersebut maka kopwan sebagian besar dapat digolongkan adalah pengusaha mikro.

Hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa volume usaha terbesar ada di Kopwan Kartika Chandra – Jatim sebesar Rp. 110 milyar. Sementara volume usaha terkecil dimiliki oleh Kopwan Mawar – Jabar, sebesar Rp. 208.000. Kopwan dengan volume usaha terkecil ada pada kopwan beranggotakan 25 orang dengan usia koperasi 7,7 tahun. Data tersebut sekaligus menujukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang mendasar yang dimiliki kopwan dalam pengelolaan usaha sehingga dengan jumlah umur yang relative tidak muda namun volume usaha yang dimilikinya masih sangat kecil.

 

(6) Sisa Hasil Usaha (SHU) Kopwan di Indonesia

Salah satu indikator keberhasilan dari sebuah koperasi dapat dilihat dari besaran SHUnya. Besaran SHU tidak saja menunjukkan aktivitas koperasi, partisipasi dan kontribusi anggota koperasi terhadap kegiatan koperasi tetapi juga keuntungan koperasi yang dapat dibagikan dan dinikmati anggota kopwan. Total SHU kopwan yang ada di 31 propinsi

sebesar Rp. 118 milyar dengan rata-rata SHU per koperasi sebesar Rp.172 juta atau kira-kira

11 persen.

Jika dilihat prosentase terbesar SHU kopwan yang hanya berkisar antara Rp 2-6 juta menunjukkan bahwa nilai SHU kopwan masih sangat kecil. Artinya bahwa nilai balik yang dapat dinikmati oleh anggota kopwan juga relative masih rendah. Hasil studi kualitatif memperlihatkan bahwa kecenderungan jumlah SHU yang rendah disebabkan karena sebagian besar kegiatan koperasi (khususnya simpan pinjam) belum dikelola secara profesional, belum dengan oritentasi keuntungan ekonomi yang tinggi bagi kopwan dan anggotanya. Sebagian besar kegiatan simpan pinjam menetapkan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan institusi kredit lain yang ada; perbankan maupun non perbankan.

Dalam konteks ini kecenderungan pengurus kopwan berpandangan bahwa koperasi

harus lebih dapat memberikan keuntungan kepada anggota yang membutuhkan dibandingkan dengan mengakumulasi keuntungan dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat. Hal ini terbukti dari hasil studi kualitatif yang menunjukkan bahwa pada sebagian besar studi kasus yang diambil menunjukkan kecenderungan kegiatan kopwan yang lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan sosial. Seperti pemberian bunga rendah pada anggota kopwan yang melahirkan, bunga nol persen untuk anggota yang mengalami musibah seperti kematian.

Menurut hasil konfirmasi dari anggota kopwan menunjukkan bahwa usaha seperti ini merupakan kebutuhan riil anggota kopwan dan kebijakan yang ditetapkan demikian dianggap sangat membantu kepada kebutuhan riil perempuan.

 

(7) Umur Kopwan di Indonesia

 

Diluar informasi ini dalam studi kasus ditemukan ada kopwan yang sudah berusia diatas 40 tahun yaitu Kopwan K3W terletak di Kemayoran DKI Jakarta. Koperasi tersebut eksis sampai dengan sekarang walaupun telah dipimpin oleh beberapa generasi wanita. Mereka eksis terhadap guncangan politik pada Tahun 1965. Jumlah kopwan yang berusia 24 tahun sebanyak 9% Diantara rentang usia itu jumlah kopwan terbanyak berusia 8 tahun dan jumlah kopwan berusia terkecil terdapat pada usia 14 tahun. Jika rentang umur ini dikelompokkan maka sebagian besar kopwan yang ada sekarang berusia antara 1 sampai 12 tahun. dan antara umur 13 sampai 24 tahun jumlah kopwan relative kecil. Keadaan umur kopwan ini menjelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kopwan di Indonesia terjadi secara alamiah tergantung dengan kebutuhan namun mereka eksis dengan gaya perempuan

yang tekun dan teliti.

 

(8) Jumlah Manager Kopwan di Indonesia

Keberadaan manager pada kopwan. menunjukkan bahwa 70 persen lebih kopwan tidak memiliki manager, sementara 23,95% memiliki 1 (satu) orang manajer dan 1,9% memiliki 2 orang manajer. Dengan kata lain hanya 334 kopwan dari total kopwan yang berjumlah 1.517 unit yang memiliki manajer. Namun bukan berarti bahwa kopwan yang ada di Indonesia tidak menjalankan satu manajemen tertentu.

Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa manajemen kopwan saat ini umumnya dijalankan oleh pengurus baik secara full time maupun part time. Manajemen kopwan saat ini dijalankan melalui jam kerja pengurus dan sebagian anggota (khususnya ketua kelompok pada koperasi yang mengembangkan strategi kelompok) Sejauh ini dengan mekanisme yang dikembangkan manajemen koperasi (khususnya pada kopwan yang dijadikan studi kasus) dapat berjalan dengan baik.

Keberadaan manajer yang direkrut secara khusus umumnya ada pada koperasi yang skala usaha dan anggotanya cukup besar. Berdasarkan hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa tugas manajer pada sebuah koperasi yang sudah mapan diorientasikan untuk mengembangkan unit-unit usaha lain atau intensifikasi produk agar berjalan lebih professional dan menguntungkan.

 

(9) Jumlah Karyawan Kopwan di Indonesia

 

Pertama, jumlah total tenaga kerja/karyawan yang bekerja di kopwan sebanyak 1.760 orang. Artinya kopwan memiliki peranan tidak saja memberikan keuntungan kepada anggotanya tetapi juga dalam hal penyerapan tenaga kerja. Kedua, meskipun statusnya sebagai kopwan, namun tenaga kerja/karyawan yang bekerja di kopwan juga menyerap

tenaga kerja/karyawan laki-laki. Perbandingan jumlah karyawan perempuan sebesar 1.576 karyawan atau (89,5 %), sementara jumlah total karyawan laki-laki yaitu 184 orang atau sebesar 10%. Dukungan dari studi kualitiatif menunjukkan bahwa pada umumnya tenaga kerja/karyawan laki-laki dipekerjakan sebagai petugas lapangan atau debt collector.

Sementara tenaga kerja /karyawan perempuan sebagian besar bekerja di bagian

administrasi pembukuan atau keuangan. Pada umumnya karyawan memperoleh pendapatan yang cukup bervariasi berkisar antara Rp. 400.000,00 – Rp. 700.000,00.

 

(10) Gambaran Tentang Keuangan Kopwan di Indonesia

Secara kuantitatif, penelitian ini juga berusaha untuk mengolah data yang berkaitan dengan  keuangan koperasi yang terdiri dari rentabilitas, solvabilitas dan likuiditas.Data tersebut merupakan hasil dari cross beberapa variable. Sayangnya dari yang terkumpul, hanya data mengenai rentabilitas yang dapat dikeluarkan. Data yang dihasilkanpun nampaknya tidak dapat menggambarkan kondisi riil yang sebenarnya karena kondisi beberapa data yang tidak baik. Ada banyak kekosongan data (yang tidak diisi oleh koperasi maupun dinas koperasi di tingkat Propinsi dan Kabupaten) yang tidak memungkinkannya data mengenai solvabilitas dan likuiditas untuk dapat ditampilkan.

Rentabilitas idealnya dapat menunjukkan kemampuan kopwan untuk dapat menghasilkan keuntungan. Berdasarkan gambar di atas, bahwa sebagian besar kopwan menunjukkan rentalitas sebesar 5-10 persen (60%).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan kopwan untuk dapat menghasilkan keuntungan masih sangat rendah. Kondisi kopwan yang ada saat ini cenderung berjalan namun tidak memberikan akumulasi keuntungan yang besar bagi kopwan. Dalam jangka panjang hal ini penting menjadi perhatian, tidak saja secara internal untuk kopwan tetapi juga untuk pembina koperasi dan lembaga yang berkompeten membinanya. Perlu dilakukan

pelatihan-pelatihan pengembangan usaha sehingga kemampuan kopwan untuk mengembangkan usaha dapat ditingkatkan dari kondisi saat ini.

 

(11) Dampak Koperasi Wanita Terhadap Anggota dan Lingkungan

Untuk menguatkan keberadaan Koperasi wanita di Indonesia dibawah ini ada 7 unit Kopwan yang diwawancara langsung untuk mengetahui sejauhmana dampak kopwan terhadap anggota dan lingkungannya di jelaskan sebagai berikut:

 

(a) Kopinkra Sulaman Bukit Tinggi

Sejak koperasi ini menangani usaha simpan pinjam, dampak usaha simpan pinjam bagi anggota sangat nyata antara lain

(1) anggota dapat mengembangkan usaha melalui modal yang diterima dari koperasi,

(2) anggota dapat menyekolahkan anak-anaknya sampai ke Perguruan Tinggi bahkan sekarang ada beberapa keluarga yang anaknya telah lulus dan mereka sudah bekerja,

(3) pengusaha berkembang dari usaha keliling menjadi pengusaha yang mempunyai toko bahkan ada yang sudah kerjasama dengan pasar Tanah Abang di Jakarta.

(b) Koperasi Kartini

Koperasi Kartini sangat bermanfaat bagi anggota, jika selama ini anggota meminjam dari pelepas uang setelah ada koperasi mereka dilayani oleh koperasi, selama Koperasi Kartini eksis boleh dikatakan koperasi ini berperan sebagai Bank di wilayahnya. Selain melayani kebutuhan modal bagi anggota Kopwan juga berperan sebagai penyuluh

usaha bagi anggota. Sebelum ada koperasi, wilayah ini dikenal sebagai basis penduduk miskin namun dengan keberadaan kopwan wajah kemiskinan sudah mulai terhapus. Dampak lain yang dirasakan masyarakat antara lain jika ada hari besar Kopwan tampil sebagai

sponsor mengadakan perlombaan dan kegiatan-kegiatan sosial didaerah ini.

(c) Koperasi Kesejahteraan Kaum Ibu (K3I)

Koperasi wanita ini telah memberikan dampak posistif bagi anggota. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan modal, volume usaha juga berdampak posistif bagi sumber daya manusia: baik pengurus, karyawan maupun anggotanya. Selain itu koperasi wanita ini juga berdampak sebagai wadah pembelajaran dan lahirnya pemimpin

non formal dari koperasi ini.

(d) Koperasi Wanita Setia Bhakti Surabaya

Dampak kopwan terhadap lingkungan antara lain :

(1) Kopwan telah berhasil memenuhi kebutuhan sosial anggotanya maupun untuk

sumbangan temporer sebagai bentuk kepedulian bagi sesama. Upaya ini

dilakukan melalui penyisihan 3% dari SHU sedangkan

(2) Kepedulian sosial terhadap masyarakat miskin, pendidikan anak-anak anggota diupayakan melalui beasiswa di tingkat SD hingga SMU, disisihkan melalui SHU sebesar 2,5%.

(3) Dampak kopwan secara eksternal sudah sangat meluas yaitu kopwan telah berhasil menjadi wadah belajar bagi koperasi lainnya yang berusaha dalam usaha simpan pinjam,

menumbuhkan koperasi lain dan pengusaha baru sebanyak 338 unit. Untuk penumbuhan koperasi, contoh tumbuhnya koperasi wanita Panggayo Maju di Ambon.

 

 

 

(e) Koperasi Dian Wanita Pasuruan

Dampak kopwan sudah dirasakan anggota diwilayah kerjanya (kecamatan Prigen dan Pandaan) melalui usaha simpan pinjam, pertokoan, katering dan usaha persewaan. Simpan pinjam telah berperan memenuhi kebutuhan anggota dalam pendidikan kesehatan dan

menambah unit usaha katering dan persewaan. Dengan bertambahnya dua unit usaha ini maka kopwan telah mampu menambah jumlah tenaga kerja pada koperasi. Kekhususan kopwan ini adalah dalam melayani anggota dan masyarakat setempat karena lokasinya di permukiman.

(f) Koperasi Anisa Nusa Tenggara Barat

Dampak kopwan terhadap anggota antara lain dalam memenuhi permodalan, sosial dan pendidikan Selain berusaha, kegiatan koperasi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar adalah perhatian dan memberikan bantuan kepada sesama yang miskin dalam arti luas

termasuk ketertindasan dalam hal biologis dan sosial. Upaya yangdilakukan antara lain : pendidikan, konsultasi, pendampingan dan memberikan advokasi. Selain itu masalah yang ditangani koperasi ini cukup besar terhadap ketidak adilan gender, kesehatan, reproduksi,

busung lapar, penyakit menular dan sanitasi

(g) Koperasi Wanita Panggayo Maju Ambon

Selama satu tahun kopwan berjalan dampak yang dirasakan adalah dampak internal dan dampak eksternal. Dampak internal yang dirasakan adalah para pengurus dan manajer/karyawan dari tidak mendapat honorarium sekarang menerima penghasilan yang tetap. Bagi anggota dampak nyata dari koperasi adalah memenuhi kebutuhan permodalan

Sedangkan dampak eksternal yang sangat dirasakan adalah tumbuhnya pengusaha baru dari anggota kopwan.

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1). Keberadaan Koperasi wanita di Indonesia dilihat dari

(a) Jumlah Koperasi,

(b) Jumlah Anggota Koperasi,

(c) Jenis Usaha Koperasi,

(d) Pelaksanaan RAT,

(e) Modal Koperasi,

(f) Volume Usaha,

(g) Sisa Hasil Usaha (SHU),

(h) Umur koperasi,

(i) Jumlah Manajer,

(j) Jumlah karyawan dan

(k) Keuangan/Solvabilitas tidak terlalu menonjol jika diagregasikan secara

nasional .

 

2). Keberadaan wanita dilihat dari kualitasnya cukup memberikan arti terhadap sesama wanita baik dalam kesehatan, pendidikan, penyerapan tenaga kerja, pelayanan modal bagi anggota dan pelayanan kebutuhan pokok bagi masyarakat disekitarnya. Khusus dalam pengentasan kemiskinan koperasi wanita mempunyai kiat khusus dalam memberikan penyuluhan bagi usaha yang sangat mikro.

 

3). Keberadaan koperasi yang berkaitan dengan lingkungan sekitar mampu memberikan bantuan kepada sesama yang miskin dalam arti luas termasuk ketertindasan dalam hal biologis dan sosial melalui pendidikan, konsultasi, pendampingan dan memberikan advokasi.

4). Keberdaan Koperasi wanita cukup besar dampaknya terhadap ketidakadilan gender, kesehatan, reproduksi, busung lapar, penyakit menular dan sanitasi

5). Koperasi wanita cukup eksis dalam membantu Pemerintah mengatasi masalah-masalah nasional seperti kesehatan, pendidikan, pengangguran dan perluasan pelayanan permodalan bagi masyarakat kecil.

6). Wanita memiliki keunggulan khususnya dalam pengelolaan koperasi Keunggulan tersebut mewujud dalam keuletan, kejujuran dan ketelitian dalam menangani berbagai dinamika persoalan kopwan

7). Dalam konteks kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peranan wanita sangat penting, karena koperasi dapat menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, disamping kegiatan koperasi juga dapat dijadikan sebagai media aktualisasi diri wanita.

8). Wanita dan koperasi memiliki kaitan yang penting karenanya perlu ditingkatkan peranannya secara terus menerus dengan beberapa alasan yaitu:

(a) wanita merupakan aktor yang penting dalam kaitan dengan program pengentasan kemiskinan,

(b) wanita merupakan aktor penting dan terlibat langsung dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga, dan

(c) wanita sebagai individu membutuhkan media dalam kaitan dengan aktualisasi diri agar dapat berperan lebih besar dari sekedar sebagai ibu rumah tangga.

 

2. Saran-Saran

1). Perlu dikembangkan koperasi wanita di Indonesia

2). Perlu dikembangkan program yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha mikro karena kopwan mampu melaksanakan melalui metoda dan manajemen kewanitaannya.

3). Perlu ditingkatkan peranan wanita secara terus menerus melalui pendidikan non formal dan kegiatan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Alvin A. Goldberg Carli. E Larson, (1985). Komunikasi Kelompok Proses-Proses Diskusi

dan Penerapannya. Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press). Jakarta

Hanel Alfred, (2005). Organisasi Koperasi. Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi

Koperasi dan Kebijakan Pengembangan di Negara-Negara Berkembang. Graha

Ilmu Yogyakarta.

Menteri Negara koperasi dan UKM RI. Kumpulan Kebijakan Bantuan Perkuatan dan

Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro

(P3KUM) Pola Konvensional.

Lawang Robert M.Z., (1985). Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi. Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan. Universitas Terbuka.

Lexy. J Moleong, (1993). Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT Remaja

Rosdakarya- Bandung

Roy, Ewel, Paul, (1989). Cooperatives Today And Tomorrow. The Interstate Printers &

Publishers, Inc Dovelle Illionis

Robert J Kilber Kittie W Watson. Katty J Whalers Larry, L Barker, (1993). Groups in

Process An Introduction to Small Group Comunication. Prentice-Hall,I

nc.Engewood Clitfs. New Jersey.

Syahriman Syamsu, M.Yusril, FX Suwarto, (1990). Dinamika Kelompok dan

Kepemimpinan. Universitas Atmajaya Yogyakarta. D.I Yogyakarta

Singarimbun, Masri dan Efendi Sofyan, (1998). Metode Penelitian Survey. LP3ES.

Jakarta.

Toha Miftah, (1989). Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi. Rajawali

Pers Jakarta.

Winardi J., (2003). Teori Organisasi dan Pengorganisasian. PT. Raja Grafindo Persada.

Jakarta.

 

 

 

 

Kunjungan Koperasi

Kunjungan Koperasi

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                  25210226

Shinta Nur Amalia                   26210523

Yusuf  Fadillah                         28210800

Yoga Wicaksana                      28210647

Crishadi Juliantoro                  21210630

 

Pendahuluan

Koperasi simpan pinjam. didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, “mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang…dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya “

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian

Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting, rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tinggi, pemberi nasehat dan penjaga berkesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut UU no.25 tahun 1992, pasal 39, pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwewenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Yang ketiga, manajernya koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi apapun, harus memiliki ketrampilan eksekutif, kepimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan mememukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan, rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 22 sampai pasal 27 UU no.25 tahun 1992.

 

Ketua               :Nova Nurwalim

Sekretaris        : Dwiyanna Ardiyanti

Bendahara     : Andri Faizal

Sejarah Singkat:

Koperasi Karyawan PT. Siemens Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama KOKSI didirikan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1992 dan telah disahkan sebagai Badan Hukum dengan nomor 2904/ B.H / I. Dengan mengacu pada Undang-undang perkoperasian No. 25 tahun 1992, akta pendirian telah dirubah dengan Akte No. 367/ BH/ PAD/ KWK. 9/ X / 1996. pada tanggal 24 Oktober 1996. Pada awal pendirian, KOKSI belum dapat dikatakan sebagai koperasi, sebab hanya berupa kumpulan orang-orang dalam hal ini karyawan  PTD PT. Siemens Indonesia yang atas dasar nilai kesetiakawanan berinisiatif saling membantu satu dengan lainnya dalam hal keuangan dengan membentuk suatu wadah perkumpulan  yaitu arisan.karyawan PTD.
Sejalan dengan perkembangan dan makin banyaknya kebutuhan untuk dapat dipenuhi maka timbullah ide untuk membentuk suatu wadah yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi karyawan dan kemudian terbentuklah sebuah Koperasi  yang beranggotakan karyawan PT. Siemens Indonesia.
Pada awal berdirinya koperasi ini hanya beranggotakan karyawan PT. Siemens Indonesia saja dan hanya memiliki satu bidang usaha yaitu simpan pinjam yang memberikan pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang dengan bunga yang cukup ringan. Tetapi seiring perkembangan keanggotaan KOKSI sekarang ini meluas menjadi semua karyawan yang bekerja pada PT. Siemens Indonesia, yaitu PT. Hardy& KEE, PT. Trikarya Kencana Makmoer, PT NSN (Nokia Siemens Network / dalam proses).   Selanjutnya bidang usaha yang ada dalam KOKSI pun ikut bertambah yaitu unit usaha toko yang menyediakan kebutuhan sekunder anggota serta unit usaha yang melayani kebutuhan kantin dan supply air minum untuk PT. Siemens Indonesia di Pulomas.

Visi Misi

Koperasi Karyawan PT. Siemens Indonesia (KOKSI) menjadi partner  PT Siemens Indonesia untuk semua bidang unit usaha dalam jangka panjang sehingga anggota   Koperasi Karyawan PT. Siemens Indonesia memiliki keuntungan yang cukup memadai secara proporsional juga mendapatkan nilai tambah bagi anggotanya  selain penghargaan dari perusahaan jika keanggotaannya berakhir.

TUJUAN

Koperasi Karyawan PT. Siemens Indonesia ( KOKSI ) bertujuan mengembangkan / menambah kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Usaha Untuk Anggota

Usaha untuk anggota adalah jenis kegiatan usaha yang dilakukan KOKSI untuk melayani kepentingan  seluruh anggota. Usaha untuk anggota ini meliputi:

  Usaha Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam dalam KOKSI sudah ada sejak awal KOKSI berdiri, dan bidang usaha ini dapat dikatakan sebagai bidang usaha utama dan setiap tahunnya terus menerus mengalami peningkatan. Untuk pelayanan pinjaman kepada anggota yang telah dilaksanakan  selama ini, KOKSI mendapatkan modal baik yang berasal dari dalam atau dari kemampuan sendiri ataupun dari pihak-pihak lain.

Kemampuan sendiri diperoleh dari :

  1.  Simpanan pokok
  2.  Simpanan Wajib
  3.  Simpanan Sukarela

Sedangkan bantuan dari pihak lain dapat berupa bantuan permodalan dari Perusahan PT. Siemens Indonesia kepada KOKSI baik secara langsung berwujud hibah atau pinjaman lunak.

Selain menggiatkan anggota untuk menyimpan uang KOKSI juga mengusahakan memberikan pinjaman uang kepada anggota dengan bunga pinjaman yang terbilang cukup ringan yaitu 1% setiap bulan dari pinjaman. Maksimal uang yang dapat dipinjam oleh anggota pada KOKSI adalah Rp. 7.500.000,00 dimana pinjaman harus dibayar lunas atau secara angsuran dalam jangka waktu paling lama 30 bulan angsuran.

Selain dengan sistem angsuran, KOKSI juga mengadakan pinjaman dengan nama pinjaman dana taktis, yaitu pinjaman uang dalam jumlah  maksimal Rp.500.000,00 dengan jangka waktu pembayaran 1 bulan dengan bunga yang sama dengan pinjaman angsuran yaitu 1%.

Sistem pembayaran pinjaman oleh anggota dilakukan KOKSI dengan bekerjasama dengan pihak manajemen PT. Siemens Indonesia, yaitu melalui pemotongan gaji anggota yang bersangkutan sesuai dengan jumlah angsurannya setiap bulannya.

Usaha Untuk Anggota

Usaha untuk anggota adalah jenis kegiatan usaha yang dilakukan KOKSI untuk melayani kepentingan  seluruh anggota. Usaha untuk anggota ini meliputi:

 Usaha Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam dalam KOKSI sudah ada sejak awal KOKSI berdiri, dan bidang usaha ini dapat dikatakan sebagai bidang usaha utama dan setiap tahunnya terus menerus mengalami peningkatan. Untuk pelayanan pinjaman kepada anggota yang telah dilaksanakan  selama ini, KOKSI mendapatkan modal baik yang berasal dari dalam atau dari kemampuan sendiri ataupun dari pihak-pihak lain.

Kemampuan sendiri diperoleh dari :

  1.  Simpanan pokok
  2.  Simpanan Wajib
  3.  Simpanan Sukarela

Sedangkan bantuan dari pihak lain dapat berupa bantuan permodalan dari Perusahan PT. Siemens Indonesia kepada KOKSI baik secara langsung berwujud hibah atau pinjaman lunak.

Selain menggiatkan anggota untuk menyimpan uang KOKSI juga mengusahakan memberikan pinjaman uang kepada anggota dengan bunga pinjaman yang terbilang cukup ringan yaitu 1% setiap bulan dari pinjaman. Maksimal uang yang dapat dipinjam oleh anggota pada KOKSI adalah Rp. 7.500.000,00 dimana pinjaman harus dibayar lunas atau secara angsuran dalam jangka waktu paling lama 30 bulan angsuran.

Selain dengan sistem angsuran, KOKSI juga mengadakan pinjaman dengan nama pinjaman dana taktis, yaitu pinjaman uang dalam jumlah  maksimal Rp.500.000,00 dengan jangka waktu pembayaran 1 bulan dengan bunga yang sama dengan pinjaman angsuran yaitu 1%.

Sistem pembayaran pinjaman oleh anggota dilakukan KOKSI dengan bekerjasama dengan pihak manajemen PT. Siemens Indonesia, yaitu melalui pemotongan gaji anggota yang bersangkutan sesuai dengan jumlah angsurannya setiap bulannya.

 

Usaha Toko

Usaha toko sama hal nya seperti usaha simpan pinjam juga sudah cukup lama dijalankan KOKSI. Usaha ini mengkhususkan pada penyediaan barang-barang kebutuhan Rumah Tangga Anggota  seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari maupun barang-barang elektronik sesuai dengan permintaan anggota.

Untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari biasanya KOKSI melayani transaksi dalam bentuk tunai maupun tagihan , sedangkan untuk barang-barang elektronik transaksi dapat dilakukan dalam bentuk tunai maupun kredit dengan pembayaran maksimal 10 bulan dengan bunga yang sudah di tetapkan berdasarkan lama waktu pembayaran.

Sistem pembayaran untuk barang-barang yang dilakukan dengan sistem kredit pun dilakukan dengan pemotongan gaji anggota setiap bulan nya, begitu pula dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dibeli dengan sistem tagihan.

Syarat-syarat Pinjaman Rutin

  1. Sudah menjadi anggota KOKSI (minimal masa keanggotaan 3 bulan).
  2. Permohonan pinjaman diajukan secara tertulis dengan melengkapi form yang disediakan sebelum tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya. Diluar tanggal tersebut maka pinjaman akan dicairkan pada bulan berikutnya.
  3. Besar pinjaman yang diberikan adalah maksimal sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
  4. Memiliki jumlah simpanan lebih besar atau sama dengan 20% (dua puluh prosen) dari besar pinjaman.
  5. Total jumlah pencairan pinjaman dalam satu periode ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat likuiditas KOKSI dan akan dicairkan setelah tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
  6. Pinjaman dikenakan biaya jasa 1% (satu prosen) per bulan dari pinjaman.
  7. Pinjaman harus dibayar lunas atau secara angsuran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) bulan angsuran dengan cara dipotong langsung dari gaji yang diterima setiap bulannya atau melalui auto debet dari rekening Bank peminjam ke rekening KOKSI di Bank Mandiri dengan nomor 120 000 113 5545.
  8. Peminjam tidak diharuskan menyerahkan jaminan harta/asset atas pinjaman yang diajukan, kecuali dianggap perlu oleh KOKSI.
  9. Apabila peminjam melakukan kelalaian pada saat jatuh tempo pembayaran pinjaman, maka peminjam akan dikenakan sanksi berupa:
  10. Peminjam baru dapat melakukan pinjaman kembali setelah 3 (tiga) bulan berikutnya pada saat pelunasan pembayaran pinjaman dilakukan.
  11. Biaya jasa pinjaman 1% (satu prosen) per bulan tetap dikenakan sampai dengan pinjaman ini dilunasi.
  12. Apabila peminjam ingin mengembalikan sisa pinjaman sebelum jatuh tempo, akan dikenakan bunga sebesar 0.5% (setengah prosen) per bulan dari sisa bulan angsuran.
  13. Apabila peminjam keluar dari keanggotaan atau perusahaan tempat peminjam bekerja, akan dikenakan bunga  sebesar 0.5% (setengah prosen) per bulan dari sisa bulan angsuran dan jangka waktu peminjaman kembali adalah 6 (enam) bulan berikutnya.
  14. Pinjaman sebelumnya harus sudah lunas sebelum mengajukan pinjaman baru.
  15. Segala detail dan ketentuan yang belum di jelaskan di atas yang berhubungan dengan pembayaran melalui auto debet, mengacu pada ketentuan KOKSI mengenai Syarat-syarat Pembayaran Pinjaman via Auto Debet.

 

 

Langkah – langkah pembayaran pinjaman rutin:

 

  1. Mengisi form pinjaman yang telah disediakan;
  2. Jika pembayaran akan melalui potongan payroll, peminjam wajib melengkapi form pinjaman dengan verifikasi form yang telah disediakan;  jika pembayaran akan melalui potongan auto debet, mengacu pada ketentuan dan cara pembayaran auto debet;
  3. Pencairan pinjaman akan dilakukan setelah data verifikasi form yang sudah ditandatangani oleh CHR diterima oleh KOKSI;
  4. Cara perhitungan cicilan pinjaman sbb:
    1. (Pokok Pinjaman / Jumlah Cicilan) + (1% x Pokok Pinjaman)
    2. Contoh: Rp 7.500.000/24) = Rp 312.500,- + Rp 75.000,- = Rp 387.500,-
  5. Menandatangani form pernyataan hutang yang telah disediakan oleh KOKSI

 

 

 

 

Usaha Toko

Usaha toko sama hal nya seperti usaha simpan pinjam juga sudah cukup lama dijalankan KOKSI. Usaha ini mengkhususkan pada penyediaan barang-barang kebutuhan Rumah Tangga Anggota  seperti barang-barang kebutuhan sehari-hari maupun barang-barang elektronik sesuai dengan permintaan anggota.

Untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari biasanya KOKSI melayani transaksi dalam bentuk tunai maupun tagihan , sedangkan untuk barang-barang elektronik transaksi dapat dilakukan dalam bentuk tunai maupun kredit dengan pembayaran maksimal 10 bulan dengan bunga yang sudah di tetapkan berdasarkan lama waktu pembayaran.

Sistem pembayaran untuk barang-barang yang dilakukan dengan sistem kredit pun dilakukan dengan pemotongan gaji anggota setiap bulan nya, begitu pula dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang dibeli dengan sistem tagihan.

Saran

Untuk lebih mencapai tujuan, sebaiknya Koperasi Karyawan PT. Siemens Indonesia ( KOKSI )membuka cabang kembali agar masyarakat dapat terbantu dalam hal ekonomi dengan prosedur yang mudah dan menguntungkan.

Daftar Pustaka:

Bendahara PT. Siemens Indonesia cabang Pulomas Jakarta Timur Jl Jendral Ahmad Yani,
Kav B 67-68, Building A, Pulomas, Jakarta 13210

 

kunjungan koperasi

Kunjungan Koperasi

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                  25210226

Shinta Nur Amalia                   26210523

Yusuf  Fadillah                         28210800

Yoga Wicaksana                      28210647

Crishadi Juliantoro                  21210630

 

Pusat Koperasi Kredit Jakarta

Pendahuluan.

Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usahaatau SHU biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian laba berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota. Selain pengertian di atas, terdapat beberapa pengertian menurut para ahli, organisasi, dan menurut undang undang dasar Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa

RIWAYAT SINGKAT PUSKOPDIT JAKARTA

Pusat Koperasi Kredit Jakarta adalah Koperasi Kredit sekunder yang beranggotakan Koperasi Kredit primer. Berdiri sejak tahun 1982 yang pada tahun pertama berdirinya berjumlah 19 (sembilan belas) anggota Koperasi Kredit Primer, dengan nama BK3D (Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah) Jakarta. Setelah berbadan hukum No.314/BH/I-1993, pada tahun 1993 BK3D resmi berganti nama menjadi PUSKOPDIT JAKARTA dan jumlah anggota sudah mencapai 75 anggota Kopdit Primer dengan aset berjumlah Rp. 397.949.640,-.

Pada tanggal 30 Juli tahun 2000 Puskopdit Jakarta menempati kantor di jalan Letjen Suprapto No.29 Q Jakarta Pusat. Kantor yang ditempati pada saat itu merupakan gedung milik Puskopdit jakarta sendiri.

Jumlah Kopdit Primer yang tergabung sampai dengan saat ini berjumlah 106 Anggota sedangkan anggota yang sudah tidak aktif dari keanggotaan sampai dengan saat ini ada 32 Kopdit Primer.

Puskopdit Jakarta sudah merupakan salah satu Puskopdit dari 34 Puskopdit dan Pra Puskopdit di seluruh Indonesia. Saat ini Posisi Puskopdit Jakarta berada diurutan kedua ditingkat nasional dalam hal pertumbuhan asatnya. Jumlah Karyawan Puskopdit berjumlah 6 Orang yang terdiri dari 1 orang Manajer dan 5 orang staff.

Ruang lingkup kerja Puskopdit Jakarta mencakup Wilayah Propinsi Daerah Ibukota Jakarta ditambah Kotamadya Tangerang dan Kota Madya Bekasi

VISI

Terwujudnya lembaga usaha pelayanan keuangan tingkat daerah yang dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

MISI

Memperkokoh struktur organisasi vertikal koperasi kredit yang berbasis pada anggota dengan mengembangkan manajemen sumber daya manusia dan usaha, guna meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pelayanan simpan pinjam, perlindungan risiko, audit, dan pendidikan Kami menyatakan:menerima/menyetujui Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga, Pola Kebijakan serta Peraturan-Peraturan yang berlaku di Pusat Koperasi Kredit Jakarta

Cara pinjamannya

Dalam proses pinjaman Pusat Koperasi kredit  daerah Jakarta memeberikan jumlah pinjaman, jangka watu ,dan suku bunga dapat di tentukan oleh diri kita sendiri terhadap pinjaman yang kita ingiknan dan untuk jangka watu di tentukan oleh bulan dan tahun pinjaman.

 

Registrasi Keanggotaannya

Untuk peregistrasian anggotanya didasarkan pada data diri yang ingin menjadi keanggotaan baru di sertai dengan nomer badan hukum dan pengurus  dari ketua contohnya terdapat pada bagian dibawah ini:

 

 

Bedasarkan catatan :

Syarat Keanggotaan adalah:Laporan Keuangan 3 bulan terakhir dan Laporan Rapat Tahunan Anggota,. FC KTP Pengurus dan Transfer Simpanan Pokok Rp. 1.000.000. ke Rek BCA PUSKOPDIT 0033000143 (dapat dicicil selama setahun)

Kesimpulan

Koperasi merupakan organisasi atau perkumpulan yang memiliki tujuan mensejahterkan anggotanya dan membantu perbaikan ekonomi masyarakat sekitar. Teori ini merupakan teori yang dianut oleh pusat Koperasi kredit daerah jakarta dalam menjalankan organisasi Koperasi.

 

Saran

Untuk lebih mencapai tujuan, sebaiknya pusat Koperasi kredit daerah jakarta membuka cabang kembali agar masyarakat dapat terbantu dalam hal ekonomi dengan prosedur yang mudah dan menguntungkan.

Daftar Pustaka.

Staff bagian” Jl Letjen Suprapto No. 29Q Kelurahan Harapan Mulia, Jakarta pusat 10640.”

 

 


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.