Archive for November 7th, 2011

Kunjungan Koperasi

Kunjungan Koperasi

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                  25210226

Shinta Nur Amalia                   26210523

Yusuf  Fadillah                         28210800

Yoga Wicaksana                      28210647

Crishadi Juliantoro                  21210630

 

KOPERASI SIMPAN PINJAM  NASARI    Kecamatan Bogor

 

Pendahuluan

SEJARAH KOPERASI

Pada akhir tahun 1985, sekelompok insinyur dah Teknisi profesianal yang memiliki berbagai pengalaman dan keahlian di bidang rekayasa dan rancang bangun proyek-proyek industri, memiliki jiwa kemandirian dan semangat pembangunan sepeti juga rekan-rekannya di kalangan instansi pemerintah.

Badan hukum koperasi ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Memberikan tanggapan positif atas kebijakan dan seruan pemerintah pada masyarakan untuk mengembangkan koperasi sebagai salah satu SOKOGURU perekonomian nasional
b. Wadah usaha koperasi dengan persamaan hak & kewajiban setiap anggota 1 suara dianggap lebih sesuaidengan aspirasi para pendiri dan lebih mencerminkan demokrasi dalam berusaha dan mengutamakan keahlian dan mengutamakan sebagai kontribusi modal utamanya.
c. Koperasi dapat menjadi wadah berusaha yang lebih demokratis dan selalu terbuka bagi anggota baru yang ingin turut serta dalam usaha ini dengan membawa keahlian, pengalaman dan kemampuan pribadi.

Melalui usaha yang cukup panjang dan tak kenal menyerah dan para pemrakarsa terbentuklah KOPERASI DHARMA PROFESI pada tanggal 6 desember 1986 dan secara resmi mendapat AKTE BADAN HUKUM KOPERASI NO. 2157a/B

SEJARAH SINGKAT KOPERASI SIMPAN PINJAM NASARI 

Berangkat dari krisis ekonomi yang melanda masyarakat Indonesia pada tahun 1998, sekelompok pensiunan yang peduli terhadap situasi saat itu, mendirikan sebuah koperasi simpan pinjam (ksp) yang diberi nama NASARI . Tujuannya adalah memberikan solusi kepada para pensiunan KSP, PNS, TNI, POLRI dalam mengatasi kebutuhan sembako.

Koperasi menginduk kepada Departemen Koperasi sebagai lembaga pemerintah yang berwenang untuk memberikan ijin pendirian dari suatu lembaga koperasi. Ijin KSP Nasari sebagai badan hukum adalah No. 0021/BH/KWK.11-30/VIII/1998 tanggal 31 Agustus 1998 berstatus sebagai Koperasi Serba Usaha (KSU) dan berkantor di Jl. Tumpang raya 114 semarang. Di bawah pimpinan SAHALA PANGGABEAN, MBA, dirubah menjadi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Nasari pada tahun 2002 dengan nomor badan hukum 01/BH/PAD/KDK 11/II/2002 dari Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah ( Departemen Koperasi & UKM) yang dapat melayani anggota secara nasional. Dengan demikian, wilayah operasional pun meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

VISI, MISI & MOTTO

Koperasi Simpan Pinjam  NASARI kecamatan Bogor memiliki tujuan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan demi kesejahteraan bersama.

KEMITRAAN

Agar mencapai tujuannya Koperasi Simpan Pinjam NASARI Kecamatan Bogor selalu berusaha meningkatkan hubungan kemitraan yang erat dengan Instansi Pemerintah, BUMN dan juga Instansi Swasta.

KOMITMEN KOPERASI

KOPERASI HARUS PROFESIONAL

Koperasi Simpan Pinjam NASARI senantiasa mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memajukan gerakan Koperasi sebagai soko guru ekonomi rakyat. KSP NASARI kini telah melakukan perubahan logo sebagai perwujudan semangat profesionalisme menuju koperasi terbaik milik bangsa.

KOPERASI HARUS BESAR

Koperasi Simpan Pinjam  NASARI yang terbentuk di kota Semarang, senantiasa terus memperluas jaringan kantor dan pelayanan kepada anggotanya. Sehingga Koperasi Simpan Pinjam NASARI kini telah melayani anggota di 300 kota / kabupaten di 22 propinsi di seluruh penjuru nusantara.

KOPERASI HARUS SEHAT

Koperasi Simpan Pinjam NASARI tanpa kenal lelah terus membangun performance dan infrastruktur guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah serta memberikan kenyamanan pelayanan kepada seluruh anggota. Sehingga Koperasi Simpan Pinjam NASARI kini telah memiliki gedung kantor pusat baru yang lebih bonafit dan representative, yang dimana pada tanggal 06 April 2009 Menteri Negara Koperasi & UKM RI berkenan meresmikan gedung baru tersebut.

KOPERASI HARUS MENGUASAI TEKNOLOGI

Koperasi Simpan Pinjam NASARI senantiasa terus meningkatkan pelayanan yang prima kepada seluruh anggota yang tentunya di awali dengan peningkatan produktifitas kerja dengan teknologi yang tepat guna dan tepat biaya. Saat ini, Koperasi Simpan Pinjam NASARI telah memanfaatkan teknologi Video Conference guna meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara cepat, tepat dan hemat dengan seluruh jaringan kantor.

KOPERASI HARUS TERPERCAYA

Senantiasa terus membangun kepercayaan para anggota melalui penggunaan perangkat dan warkat yang memiliki tingkat keamanan tinggi. Hingga saat ini, Koperasi Simpan Pinjam NASARI telah menerbitkan warkat simpanan berjangka dengan menggunakan kertas berpengaman dan berhologram.

KOPERASI HARUS KOKOH

Koperasi Simpan Pinjam NASARI terus membuka diri untuk menangkap peluang bisnis baru, melalui kerjasama kemitraan yang saling mnguntungkan. Koperasi Simpan Pinjam NASARI kini telah menjalin kemitraan baru dengan beberapa BUMN, dan pihak swasta ternama untuk memberikan nilai tambah pelayanan kepada para anggota

PENUTUP

Kesimpulan

Koperasi merupakan organisasi atau perkumpulan yang memiliki tujuan mensejahterkan anggotanya dan membantu perbaikan ekonomi masyarakat sekitar. Teori ini merupakan teori yang dianut oleh Koperasi Simpan Pinjam Nasari Artha kec.Bogor  dalam menjalankan organisasi Koperasi.

Saran

Untuk lebih mencapai tujuan, sebaiknya Koperasi Nasari Pinjam kec.Bogor membuka cabang kembali agar masyarakat dapat terbantu dalam hal ekonomi dengan prosedur yang mudah dan menguntungkan.

Daftar Pustaka.

Staff Surveyor Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kecamatan Bogor

Jl. KH. Soleh Iskandar No. 1 Komplek Ruko No. 1K BOGOR

PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA MENUJU INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                                28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA MENUJU INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

ABSTRAK

Standar akuntansi keuangan di Indonesia perlu mengadopsi IFRS untuk pelaporan keuangan Indonesia agar dapat diterima perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dan Indonesia mampu memasuki persaingan global untuk menarik investor internasional. Indonesia berencana untuk sepenuhnya mengadopsi IFRS pada tahun 2012. Sebuah adopsi adalah wajib bagi perusahaan yang terdaftar dan multinasional. Keputusan apakah Indonesia akan sepenuhnya mengadopsi IFRS atau diadopsi sebagian untuk tujuan harmonisasi harus dipertimbangkan hati-hati. Penuh adopsi IFRS akan meningkatkan keandalan dan komparabilitas pelaporan keuangan internasional.

Jika Indonesia sepenuhnya mengadopsi IFRS pada tahun 2012, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh para akademis dan perusahaan-perusahaan. Kurikulum, kurikulum dan sastra harus disesuaikan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ini membutuhkan waktu dan usaha karena banyak aspek terkait dengan perubahan. Penyesuaian juga harus dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, terutama mereka dengan interaksi dan transaksi. Adopsi penuh juga berarti perubahan prinsip akuntansi ini telah diterapkan standar akuntansi di seluruh dunia. Hal ini tidak dapat dicapai dalam waktu singkat karena alasan standar akuntansi (1) beberapa erat terkait dengan sistem perpajakan. Penerapan IFRS internasional dapat mengubah sistem pajak di setiap negara untuk sepenuhnya mengadopsi IFRS. (2) standar akuntansi ini adalah kebijakan akuntansi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan kebijakan ekonomi yang berbeda di setiap negara. Ini bisa menjadi tantangan utama dalam mengadopsi penuh IFRS.
LATAR BELAKANG

Standar akuntansi di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh (full adoption) standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standard (IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada US GAAP (United Stated Generally Accepted Accounting Standard), namun pada beberapa pasal sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya harmonisasi. Adopsi yang dilakukan Indonesia saat ini sifatnya belum menyeluruh, baru sebagian (harmonisasi).

Proses harmonisasi ini memiliki hambatan antara lain nasionalisme dan budaya tiap-tiap negara, perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara, perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, serta tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

Pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi, persyaratan akan item-item pengungkapan akan semakin tinggi sehingga nilai perusahaan akan semakin tinggi pula, manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan, laporan keuangan perusahaan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan akurat, dan laporan keuangan akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aktiva, hutang, ekuitas, pendapatan dan beban perusahaan (Petreski, 2005).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mencanangkan bahwa Standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan atau full adoption (sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Pada tahun 2012 tersebut diharapkan Indonesia sudah mengadopsi keseluruhan IFRS, sedangkan khusus untuk perbankan diharapkan tahun 2010. Dengan pencanangan tersebut timbul permasalahan mengenai sejaumana adopsi IFRS dapat diterapkan dalam Laporan Keuangan di Indonesia, bagaimana sifat adopsi yang cocok apakah adopsi seluruh atau sebagian (harmonisasi), dan manfaat bagi perusahaan yang mengadopsi khususnya dan bagi perekonomian Indonesia pada umumnya, serta bagaimana kesiapan Indonesia untuk mengadopsi IFRS, mungkinkah tahun 2012 Indonesia mengadopsi penuh IFRS?
ANALISIS

Choi dan Mueller (1998) mendefinisikan akuntansi internasional adalah akuntansi internasional yang memperluas akuntansi yang bertujuan umum, yang berorientasi nasional, dalam arti yang luas untuk: (1) analisa komparatif internasional, (2) pengukuran dan isu-isu pelaporan akuntansinya yang unik bagi transaksi bisnis-bisnis internasional dan bentuk bisnis perusahaan multinasional, (3) kebutuhan akuntansi bagi pasar-pasar keuangan internasional, dan (4) harmonisasi akuntansi di seluruh dunia dan harmonisasi keragaman pelaporan keuangan melalui aktivitas-aktivitas politik, organisasi, profesi dan pembuatan standar.

IFRS (Internasional Financial Accounting Standard) adalah suatu upaya untuk memperkuat arsitektur keungan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang: (1). Menghasilkan transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan., (2). menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS., (3). dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Indonesia perlu mengadopsi standar akuntansi internasional untuk memudahkan perusahaan asing yang akan menjual saham di negara ini atau sebaliknya.

Choi, et al. (1999) menyatakan bahwa Harmonisasi merupakan proses untuk meningkatkan kompatibilitas (kesesuaian) praktik akuntansi dengan menentukan batasan-batasan seberapa besar praktik-praktik tersebut dapat beragam. Standart harmonisasi ini bebas dari konflik logika dan dapat meningkatkan komparabilitas (daya banding) informasi keuangan yang berasal dari berbagai Negara. Saat ini harmonisasi standar akuntansi internasional menjadi isu hangat karena berhubungan erat dengan globalisasi dalam dunia bisnis yang terjadi saat ini. IASC (International Accounting Stadard Committe) adalah lembaga yang bertujuan merumuskan dan menerbitkan standar akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan dan mempromosikannya untuk bisa diterima secara luas di seluruh dunia, serta bekerja untuk pengembangan dan harmonisasi standar dan prosedur akuntansi sehubungan dengan pelaporan keuangan (Choi & Mueller, 1998).

Kerugian apa yang akan kita hadapi bila kita tidak melakukan harmonisasi, kerugian kita berkaitan dengan kegiatan pasar modal baik modal yang masuk ke Indonesia, maupun perusahaan Indonesia yang listing di bursa efek di negara lain. Perusahaan asing yang ingin listing di BEI akan kesulitan untuk menerjemahkan laporan keuangannya dulu sesuai standart nasional kita, sedangkan perusahaan Indonesia yang akan listing di Negara lain, juga cukup kesulitan untuk menerjemahkan atau membandingkan laporan keuangan sesuai standart di negara tersebut. Hal ini jelas akan menghambat perekonomian dunia, dan aliran modal akan berkurang dan tidak mengglobal.

Menurut Nobes dan Parker (2002), rintangan yang paling fundamental dalam proses harmonisasi adalah: (1) perbedaan praktek akuntansi yang berlaku saat ini pada berbagai negara, (2) kurangnya atau lemahnya tenaga profesional atau lembaga profesional di bidang akuntansi pada beberapa negara, (3) perbedaan sistem politik dan ekonomi pada tiap-tiap negara. Menurut Lecturer Ph. Diaconu Paul (2002), hambatan dalam menuju harmonisasi adalah: (1) Nasionalisme tiap-tiap negara, (2) Perbedaan sistem pemerintahan pada tiap-tiap negara, (3) Perbedaan kepentingan antara perusahaan multinasional dengan perusahaan nasional yang sangat mempengaruhi proses harmonisasi antar negara, (4) Tingginya biaya untuk merubah prinsip akuntansi.

KESIMPULAN

Standar Akuntansi Keuangan Indonesia perlu mengadopsi IFRS karena kebutuhan akan info keuangan yang bisa diakui secara global untuk dapat bersaing dan menarik investor secara global. Saat ini, adopsi yang dilakukan oleh PSAK Indonesia sifatnya adalah harmonisasi, belum adopsi secara utuh, namun indonesia mencanangkan akan adopsi seutuhnya IFRS pada tahun 2012. Adopsi ini wajib diterapkan terutama bagi perusahaan publik yang bersifat multinasoinal, untuk perusahaan non publik yang bersifat lokal tidak wajib diterapkan.

Perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi sifat adopsi apa yang cocok diterapkan di Indonesia, apakah adopsi secara penuh IFRS atau adopsi IFRS yang bersifat harmonisasi yaitu mengadopsi IFRS disesuaikan dengan kondisi ekonomi, politik, dan sistem pemerintahan di Indonesia. Adopsi secara penuh IFRS akan meningkatkan keandalan dan daya banding informasi laporan keuangan secara internasional, namun adopsi seutuhnya akan bertentangan dengan sistem pajak pemerintahan Indonesia atau kondisi ekonomi dan politik lainnya. Hal ini merupakan rintangan dalam adopsi sepenuhnya IFRS di Indonesia.

Adopsi seutuhnya (full adoption) terhadap IFRS, berarti merubah prinsip-prinsip akuntansi yang selama ini telah dipakai menjadi suatu standar akuntansi berlaku secara internasional. Hal ini kemungkinan besar tidak akan dapat tercapai dalam waktu dekat, mengingat kendala yang dihadapi antaralain: (1) standar akuntansi sangat berhubungan dengan sistem perpajakan. Sistem perpajakan setiap negara bervariasi. Jika prinsip akuntansi distandarkan secara internasional, berarti sistem perpajakannya juga harus distandarkan secara internasional, masalahnya mungkinkah ini terjadi? (2) standar akuntansi adalah suatu kebijakan akuntansi yang dibuat berdasarkan kebutuhan politik dan ekonomi suatu negara. Politik dan ekonomi setiap negara bervariasi, sehingga masalah politik dan ekonomi akan selalu menjadi hambatan dalam adopsi IFRS secara utuh dalam suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Fahmi. 2008. Bank wajib terapkan revisi PSAK pada 2010. Bisnis Indonesia. http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi harian/keuangan/1id39361.html

American Institute Certified Public Accountants. 2008. IFRS: An AICPA (American Institute Certified Public Accountants) Background. Newyork. http://www.IFRS.com. 1 April 2009.

American Institute Certified Public Accountants. 2008. IFRS Primer for Audit Committees. Newyork. http://www.IFRS.com. 1 April 2009.

Ashbaugh and Pincus. 1999. “Domestic Accounting Standard, International Accounting Standards, and The Predictability of Earning”.

Barth, Landsman and Lang. 2005. “International Accounting Standards and Accounting Quality”. Journal of Accounting.

Basir, Syarief. 2008. Adopsi Standar Auditing dan Assurance Internasional,

Sumber

Jurnal Ilmiah Berkala Enam Bulanan ISSN 1410 – 1831

”JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN”

 

KOPERASI INDONESIA: POTRET DAN TANTANGAN

REVIEW JURNAL

Nama Kelompok:

Nuryana                                25210226

Shinta Nur Amalia              26210523

Yusuf  Fadillah                     28210800

Yoga Wicaksana                 28210647

Crishadi Juliantoro             21210630

                                                          
KOPERASI INDONESIA: POTRET DAN TANTANGAN
Noer Soetrisno

Abstrak
Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar. Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar.

Selama ini “koperasi” dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. . Sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggota ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut.

Jika melihat posisi koperasi pada hari ini sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Mengenai jumlah koperasi yang meningkat dua kali lipat dalam waktu 3 tahun 1998 –2001, pada dasarnya tumbuh sebagai tanggapan terhadap dibukanya secara luas pendirian koperasi dengan pencabutan Inpres 4/1984 dan lahirnya Inpres 18/1998.

Struktur organisasi koperasi Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurang efektif nya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Secara teoritis sumber kekuatan koperasi sebagai badan usaha dalam konteks kehidupan perekonomian, dapat dilihat dari kemampuan untuk menciptakan kekuatan monopoli dengan derajat monopoli tertentu. Kehematan-kehematan yang dapat menjadi sumber kekuatan koperasi memang tidak terbatas pada nilai ekonomis nya semata. Kekuatan itu juga dapat bersumber dari faktor non-ekonomis yang menjadi faktor berpengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan ekonomi anggota masyarakat dan badan usaha koperasi. Dalam hal ini koperasi mempunyai kekuatan yang lain karena koperasi dapat memberikan kemungkinan pengenalan teknologi baru melalui kehematan dengan mendapatkan informasi yang langsung dan tersedia bagi setiap anggota yang memerlukannya.

Dalam konteks yang lebih besar koperasi dapat dilihat sebagai wahana koreksi oleh masyarakat pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, dalam memecahkan kegagalan pasar dan mengatasi inefisiensi karena ketidaksempurnaan pasar. Dalam kerangka yang lebih makro suatu perekonomian merupakan suatu bangunan yang terdiri dari berbagai pelaku yang dikenal dengan kelompok produsen dan kelompok kon-sumen.
Secara konseptual dan empiris, mekanisme koperasi memang diperlukan dan tetap diperlukan oleh suatu perekonomian yang menganut sistem pasar. Besarnya peran tersebut akan sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta struktur pasar dari berbagai kegiatan ekonomi dan sumber daya alam dari suatu negara. Esensi perdagangan bebas yang sedang diciptakan oleh banyak negara yang ingin lebih maju ekonominya adalah menghilangkan sebanyak mungkin hambatan perdagangan internasional. Koperasi produsen terutama koperasi pertanian memang merupakan koperasi yang paling terkena pengaruh perdagangan bebas dan berbagai liberalisasi. Untuk koperasi-koperasi yang menangani komoditi sebagai pengganti impor atau ditutup dari persaingan impor jelas hal ini akan merupakan pukulan be-rat dan akan menurunkan perannya di dalam percaturan pasar kecuali ada rasionalisasi produksi.

Secara umum koperasi di dunia akan menikmati manfaat be-sar dari adanya perdagangan bebas, karena pada dasarnya perdagangan bebas itu akan selalu membawa pada persaingan yang lebih baik dan membawa pada tingkat keseimbangan harga yang wajar serta efisien. Kegiatan koperasi kredit, baik secara teoritis maupun empiris, terbukti mempunyai kemampuan untuk membangun segmentasi pasar yang kuat sebagai akibat struktur pasar keuangan yang sangat tidak sempurna, terutama jika menyangkut masalah informasi. Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Peranan pengembangan sistem lembaga keuangan koperasi di tingkat Kabupaten / Kota sebagai daerah otonomi menjadi sangat penting. Lembaga keuangan koperasi yang kokoh di daerah otonom akan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat. Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk menghadapi berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kredit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah.

Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif. Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan

Point – Point

I. Latar Belakang

1. Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat diametral. Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional.

2. Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

3. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi “regulatory” dan “development” secara sekaligus (Shankar 2002). Ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu : (i) Program pembangunan secara sektoral; (ii) Lembaga-lembaga pemerintah; dan (iii) Perusahaan baik milik negara maupun swasta. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya.

4. Selama ini “koperasi” dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. KUD sebagai koperasi program yang didukung dengan program pem-bangunan untuk membangun KUD.

Kerangka Pemikiran:

II. Potret Koperasi Indonesia

5. Sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggota ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Corak koperasi Indonesia adalah koperasi dengan skala sangat kecil.

6. Secara historis pengembangan koperasi di Indonesia yang telah digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut.

7. Jika melihat posisi koperasi pada hari ini sebenarnya masih cukup besar harapan kita kepada koperasi. Memasuki tahun 2000 posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi dan dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif.

8. Mengenai jumlah koperasi yang meningkat dua kali lipat dalam waktu 3 tahun 1998 –2001, pada dasarnya tumbuh sebagai tanggapan terhadap dibukanya secara luas pendirian koperasi dengan pencabutan Inpres 4/1984 dan lahirnya Inpres 18/1998.

9. Struktur organisasi koperasi Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurang efektif nya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen eksploitasi sumberdaya dari daerah pengumpulan. Fenomena ini dimasa datang harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang dengan globalisasi.

III. Kemanfaatan Koperasi

10. Secara teoritis sumber kekuatan koperasi sebagai badan usaha dalam konteks kehidupan perekonomian, dapat dilihat dari kemampuan untuk menciptakan kekuatan monopoli dengan derajat monopoli tertentu. Sumber kekuatan lain adalah kemampuan memanfaatkan berbagai potensi external economies yang timbul di sekitar kegiatan ekonomi para anggotanya.

11. Kehematan-kehematan yang dapat menjadi sumber kekuatan ko-perasi memang tidak terbatas pada nilai ekonomis nya semata. Kekuatan itu juga dapat bersumber dari faktor non-ekonomis yang menjadi faktor berpengaruh secara tidak langsung terhadap kegiatan ekonomi anggota masyarakat dan badan usaha koperasi. Sehingga manfaat atau keuntungan koperasi pada dasarnya selalu terkait dengan dua jenis manfaat, yaitu yang nyata (tangible) dan yang tidak nyata (intangible).

12. Dalam hal ini koperasi mempunyai kekuatan yang lain karena koperasi dapat memberikan kemungkinan pengenalan teknologi baru melalui kehematan dengan mendapatkan informasi yang langsung dan tersedia bagi setiap anggota yang memerlukannya.

13. Dalam konteks yang lebih besar koperasi dapat dilihat sebagai wahana koreksi oleh masyarakat pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, dalam memecahkan kegagalan pasar dan mengatasi inefisiensi karena ketidaksempurna-an pasar. Secara teoritis koperasi akan tetap hadir jika terjadi kegagalan pasar. Jika pasar berkembang semakin kompetitif secara alamiah koperasi akan menghadapi persaingan dari dalam.

14. Dalam kerangka yang lebih makro suatu perekonomian merupakan suatu bangunan yang terdiri dari berbagai pelaku yang dikenal dengan kelompok produsen dan kelompok konsumen. Di dalam suatu negara berkembang organisasi ekonomi dari masing-masing pelaku tadi menjadi semakin kompleks.

15. Secara konseptual dan empiris, mekanisme koperasi memang diperlukan dan tetap diperlukan oleh suatu perekonomian yang menganut sistem pasar. Besarnya peran tersebut akan sangat tergantung dari tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta struktur pasar dari berbagai kegiatan ekonomi dan sumber daya alam dari suatu negara. Contoh klasik dari pentingnya kondisi pasar yang kompatibel dengan kehadiran koperasi adalah pengalaman koperasi susu dimana-mana di dunia ini selalu menjadi contoh sukses (kasus bilateral monopoli).

V. Posisi Koperasi dalam Perdagangan Bebas

16. Esensi perdagangan bebas yang sedang diciptakan oleh banyak negara yang ingin lebih maju ekonominya adalah menghilangkan sebanyak mungkin hambatan perdagangan internasional. Melihat arah tersebut maka untuk melihat dampaknya terhadap perkembangan koperasi di tanah air dengan cara mengelompokkan koperasi ke dalam ketiga kelompok atas dasar jenis koperasi. Pengelompokan itu meliputi pembedaan atas dasar: (i) koperasi produsen atau koperasi yang bergerak di bidang produksi, (ii) koperasi konsumen atau koperasi konsumsi, dan (iii) koperasi kredit dan jasa keuangan. Dengan cara ini akan lebih mudah mengenali keuntungan yang bakal timbul

17. Koperasi produsen terutama koperasi pertanian memang merupakan koperasi yang paling terkena pengaruh perdagangan bebas dan berbagai liberalisasi.

18. Untuk koperasi-koperasi yang menangani komoditi sebagai pengganti impor atau ditutup dari persaingan impor jelas hal ini akan merupakan pukulan be-rat dan akan menurunkan perannya di dalam percaturan pasar kecuali ada rasionalisasi produksi. Sementara untuk koperasi yang menghasilkan barang pertanian untuk ekspor seperti minyak sawit, kopi, dan rempah serta produksi pertanian dan perikanan maupun peternakan lainnya, jelas perdagangan bebas merupakan peluang emas. Karena berbagai kebebasan tersebut berarti membuka peluang pasar yang baru. Dengan demikian akan memperluas pasar yang pada gilirannya akan merupakan peluang untuk peningkatan produksi dan usaha bagi koperasi yang bersangkutan.

19. Secara umum koperasi di dunia akan menikmati manfaat besar dari adanya perdagangan bebas, karena pada dasarnya perdagangan bebas itu akan selalu membawa pada persaingan yang lebih baik dan membawa pada tingkat keseimbangan harga yang wajar serta efisien. Meluasnya konsumsi masyarakat dunia akan mendorong meluas dan meningkatnya usaha koperasi yang bergerak di bidang konsumsi.

20. Kegiatan koperasi kredit, baik secara teoritis maupun empiris, terbukti mempunyai kemampuan untuk membangun segmentasi pasar yang kuat sebagai akibat struktur pasar keuangan yang sangat tidak sempurna, terutama jika menyangkut masalah informasi. Bagi koperasi-koperasi kredit di negara berkembang, adanya globalisasi ekonomi dunia akan merupakan peluang untuk mengadakan kerjasama dengan koperasi kredit di negara maju dalam membangun sistem perkreditan melalui koperasi

V. Koperasi Dalam Era Otonomi Daerah

21. Implementasi undang-undang otonomi daerah, akan memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya alam dan pelayanan pembinaan lainnya. Namun koperasi akan semakin menghadapi masalah yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dalam bentuk penempatan lokasi investasi dan skala kegiatan koperasi. Karena azas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Peranan advokasi oleh gerakan koperasi untuk memberikan orientasi kepada pemerintah di daerah semakin penting. Dengan demikian peranan pemerintah di tingkat propinsi yang diserahi tugas untuk pengembangan koperasi harus mampu menjalankan fungsi intermediasi semacam ini

22. Peranan pengembangan sistem lembaga keuangan koperasi di tingkat Kabupaten / Kota sebagai daerah otonomi menjadi sangat penting. Lembaga keuangan koperasi yang kokoh di daerah otonom akan dapat menjangkau lapisan bawah dari ekonomi rakyat.

23. Dukungan yang diperlukan bagi koperasi untuk menghadapi berbagai rasionalisasi adalah keberadaan lembaga jaminan kredit bagi koperasi dan usaha kecil di daerah. Dengan demikian kehadiran lembaga jaminan akan menjadi elemen terpenting untuk percepatan perkembangan koperasi di daerah. Lembaga jaminan kredit yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah akan dapat mendesentralisasi pengembangan ekonomi rakyat dan dalam jangka panjang akan menumbuhkan kemandirian daerah untuk mengarahkan aliran uang di masing-masing daerah. Dalam jangka menengah koperasi juga perlu memikirkan asuransi bagi para penabung.

24. Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang otonom, namun fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi selain peluang untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat daerah.

Kesimpulan

25. Pendekatan pengembangan koperasi sebagai instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif.

26. Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih diperlukan

Oleh: Dr. Noer Soetrisno — Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKM, Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

DAFTAR BACAAN
1. Couture, M-F, D. Faber, M. Larim, A-B. Nippierd : Transition to Cooperative Entrepreneurship, ILO and University of Nyeurode, of Nyenrode, Genewa, 2002.
2. Ravi Shankar and Garry Conan : Second Critical Study on Cooperative Legislation and policy Reform, ICA, RAPA, New Delhi, 2002.
3. Noer Soetrisno : Rekonstruksi Pemahaman Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat
4 Rusidi, Prof. Dr. Ir. MS dan Maman Suratman, Drs. MSi : Bunga Rampai 20 Pokok Pemikiran Tentang Koperasi, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Bandung 2002

 

Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Industi

REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                 28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

 

Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Industi

Abstrak:

Untuk menjadi koperasi yang mempunyai banyak anggota, maka kita harus memiliki kesungguhan kerja pengurus dan staf serta kesetiaan mereka pada prinsip-prinsip berkoperasi, yaitu bekerjasama dengan ikhlas dan jujur demi kepentingan anggota. Prinsip kerja koperasi untuk melayani dan sekaligus memperjuangkan kepentingan ekonomi anggota adalah penting sekali, dan keberhasilannya merupakan ukuran utama misi organisasi. mengadakan rumah bagi dosen-dosen muda yang sangat membutuhkan, dan membeli buku-buku ajar (textbook) yang relatif mahal dari luar negeri. Jadi tidak seperti sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang mengumpulkan modal saham dari anggota kemudian mencari usaha-usaha yang menguntungkan, koperasi mengenali kebutuhan urgen anggota yang kemudian dibantu untuk memenuhinya, selain itu tidak membuka usaha-usaha baru yang mendatangkan untung (misalnya berdagang VALAS yang bisa untung besar tetapi bisa pula buntung), tetapi setiap usaha yang dibuka harus merupakan kebutuhan anggota misalnya membangun rumah bagi anggota, membeli mobil atau sepeda motor secara kredit, membuka apotik bagi anggota dan umum, dan yang paling akhir membangun toko swalayan untuk anggota dan umum.

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1        Latar Belakang

Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Perguruan Tinggi tertua sesudah kemerdekaan (lahir 19 Desembar 1949) adalah universitas Perjuangan yang berasas kerakyatan. Artinya misi utama perguruan tinggi di samping Tri Dharma (1) Pendidikan dan Pengajaran; (2) Penelitian; dan (3) Pengabdian pada Masyarakat, UGM juga merupakan lembaga (untuk membantu) perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan asas kerakyatan (demokrasi ekonomi). Dalam pengertian kerakyatan/demokrasi ekonomi, produksi (dan distribusi) dikerjakan oleh semua warga masyarakat dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat. Kerakyatan adalah demokrasi sesuai budaya Indonesia dan sebagai sila ke-4 Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Jika banyak orang berpendapat Ekonomi Kerakyatan merupakan konsep baru yang mulai populer bersama reformasi 1998-1999 sehingga masuk dalam “GBHN Reformasi”, hal itu bisa dimengerti karena memang kata ekonomi kerakyatan ini sangat jarang dijadikan wacana sebelumnya. Namun jika pendapat demikian diterima, bahwa ekonomi kerakyatan merupakan konsep baru yang “mereaksi” konsep ekonomi kapitalis liberal yang dijadikan pegangan era ekonomisme Orde Baru, yang kemudian terjadi adalah “reaksi kembali” khususnya dari pakar-pakar ekonomi arus utama yang menganggap “tak ada yang salah dengan sistem ekonomi Orde Baru”. Strategi dan kebijakan ekonomi Orde Baru mampu mengangkat perekonomian Indonesia dari peringkat negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah melalui pertuumbuhan ekonomi tinggi (7% pertahun) selama 3 dasawarsa. “Yang salah adalah praktek pelaksanaannya bukan teorinya”.

 

1.2    Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

  1. Bagaimana peranan koperasi dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan?
  2. Apa peranan koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat?
  3. Apa peranan ilmu ekonomi dalam ekonomi rakyat?

1.3    Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah   :

  1. Agar memahami dan mengetahui ekonomi kerakyatan
  2. Sebagai pemenuhan tugas kuliah pengantar ekonomi

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. A.   KOSUDGAMA Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan

Koperasi Serba Usaha Dosen Gadjah Mada (Kosudgama) berdiri sebagai badan hukum tanggal 31 Maret 1982 dan berkantor di satu rumah dinas milik UGM di Bulaksumur A-14, yang sampai sekarang tetap menjadi kantor pusatnya, meskipun sudah berubah wajah menjadi pusat bisnis dengan toko swalayan, apotik, dan warung telepon untuk umum. Salah satu kemajuan Kosudgama yang patut disebut adalah bahwa keanggotaannya kini menarik orang-orang di luar UGM sendiri, yaitu pegawai UGM bukan dosen, dan dosen-dosen di luar UGM seperti UPN Veteran, UII, dan sebagainya.

 

Berdasarkan data diatas, maka penulis menarik suatu kesimpulan apa yang menyebabkan Melonjaknya jumlah anggota luar biasa dari hanya 13% tahun 1998 menjadi 68% tahun 2001, atau naik 2200%, memang manakjubkan dan tentu bisa ditanyakan apa faktor penyebabnya?.

Faktor utama mengapa  anggota berduyun-duyun masuk adalah karena mereka dengan menjadi anggota merasa kepentingannya terlayani dengan baik, lebih baik dibanding koperasi atau organisasi ekonomi lain selain Kosudgama. Kosudgama adalah organisasi ekonomi yang tepat sekali menggambarkan organisasi kerjasama (gotongroyong) untuk mengangkat derajat dan martabat anggota, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya melalui kerjasama yang tidak mengejar laba seperti halnya Perseroan Terbatas.

Hal lain yang menarik dari Kosudgama adalah kemajuan pesat usaha-usahanya yang terjadi justru setelah krismon 1997, ketika banyak perusahaan khususnya bank-bank swasta berguguran yang mengakibatkan PHK bagi banyak sarjana-sarjana pegawai bank. Kosudgama sebaliknya selama 1998-2001 mencatat peningkatan nilai pinjaman kepada anggota sebagai berikut:

 

Pelonjakan nilai pinjaman kepada anggota termasuk anggota luar biasa yang meningkat 7 kali (705%) selama 4 tahun adalah luar biasa, dan perkembangan ini ditambah usaha-usaha lain menghasilkan SHU yang juga melonjak dari hanya Rp 131 juta tahun 1998 menjadi Rp 3,04 milyar tahun 2001. Nilai aset total Kosudgama dengan demikian mengalami peningkatan dari Rp 1,97 milyar tahun 1998 menjadi Rp 22,03 milyar tahun 2001.

Berdasarkan pengalaman keberhasilan Kosudgama, maka pelajaran yang dapat kita ambil yang Pertama, kesungguhan kerja pengurus dan staff serta kesetiaan mereka pada prinsip-prinsip berkoperasi, yaitu bekerjasama dengan ikhlas dan jujur demi kepentingan anggota. Prinsip kerja koperasi untuk melayani dan sekaligus memperjuangkan kepentingan ekonomi anggota adalah penting sekali, dan keberhasilannya merupakan ukuran utama misi organisasi. Kedua, Kosudgama adalah koperasi perkumpulan orang, bukan organisasi yang dibentuk terutama untuk menghimpun modal.  Ketika Kosudgama berdiri tahun 1982 tujuan utama koperasi yang diperjuangkan pengurus adalah mengadakan rumah bagi dosen-dosen muda yang sangat membutuhkan, dan membeli buku-buku ajar (textbook) yang relatif mahal dari luar negeri. Jadi tidak seperti sebuah PT (Perseroan Terbatas) yang mengumpulkan modal saham dari anggota kemudian mencari usaha-usaha yang menguntungkan, koperasi mengenali kebutuhan sangat penting anggota yang kemudian dibantu untuk memenuhinya. Prinsip kedua ini terus dipertahankan Kosudgama yaitu dengan tidak membuka usaha-usaha baru hanya karena usaha-usaha itu mendatangkan untung (misalnya berdagang VALAS yang bisa untung besar tetapi bisa pula buntung), tetapi setiap usaha yang dibuka harus merupakan kebutuhan anggota misalnya membangun rumah bagi anggota, membeli mobil atau sepeda motor secara kredit, membuka apotik bagi anggota dan umum, dan yang paling akhir membangun toko swalayan untuk anggota dan umum.

Sehingga demikian jelas bahwa Perguruan-perguruan Tinggi lain dapat dengan mudah “meniru” Kosudgama mendirikan koperasi di kampus masing-masing untuk membangkitkan (sistem) ekonomi kerakyatan. Syarat untuk berhasil tidak sulit dipenuhi jika koperasi benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang mendesak dari masyarakat kampus, apakah ia dosen, mahasiswa, atau karyawan. Modal yang dibutuhkan untuk membiayai usaha memang tidak boleh sepenuhnya digantungkan atau berasal dari pihak luar koperasi, tetapi harus berasal dari anggota sendiri, meskipun bisa diangsur sedikit demi sedikit sesuai kemampuan anggota.

B Koperasi Wadah Ekonomi Rakyat

Ekonomi Rakyat, dalam arti luas adalah usaha ekonomi yang tegas-tegas tidak mengejar keuntungan tunai, tetapi dilaksanakan untuk sekedar memperoleh pendapatan bagi pemenuhan kebutuhan keluarga secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga lain yang semuanya mendesak dipenuhi dalam rangka pelaksanaan pekerjaan pokok anggota.

Pada umumnya, teori-teori ekonomi mikro maupun makro dipelajari secara deduktif tanpa adanya upaya menggali data-data empirik untuk mencocokkannya. Karena contoh-contoh hampir semuanya berasal dari Amerika dengan ukuran-ukuran relatif besar, maka mereka dengan mudah menyatakan ekonomi rakyat tidak ada dan tidak ditemukan di buku-buku teks Amerika. Misalnya Menteri Pertanian yang memperoleh gelar Doktor Ekonomi Pertanian dari Amerika Serikat dengan yakin menyatakan bahwa “Farming is business”, meskipun tanpa disadari yang dimaksud adalah”Farming (in America) is business”, sedangkan di Indonesia harus dicatat tidak semuaya dapat dikategorikan sebagai bisnis tetapi “way of life”, kegiatan hidup sehari-hari yang sama sekali bukan kegiatan bisnis yang mengejar untung.

Dalam buku Anne Booth, khususnya pada bab 7, yang berjudul Market and Entrepreneurs, yang membahas perkembangan sistem pasar di Indonesia tidak pernah mulus karena selalu tertekan oleh “sistem ekonomi” yang diterapkan di Indonesia sebagai “negara jajahan”. Pada 200 tahun pertama masa kolonialisme (1600 – 1800), persatuan Pedagang Belanda (VOC) menerapkan sistem monopoli (monopsoni) dalam membeli komoditi-komoditi perdagangan seperti rempah-rempah (lada dan pala, cengkeh, kopi dan gula), sehingga harganya tertekan karena ditetapkan sepihak oleh VOC. Meskipun VOC tidak sama dengan pemerintah penjajah Belanda, tetapi petani Indonesia merasa VOC mempunyai kekuasaan dan daya-paksa seperti pemerintah juga karena VOC mempunyai aparat “pemerintahan”, bahkan memiliki tentara. Itulah sebabnya Companie diucapkan orang Indonesia sebagai kumpeni yang tidak lain berarti “tentara” yang dapat memaksa-maksa petani menyerahkan komoditi perdagangannya yang “dipaksa beli” oleh VOC. Selanjutnya setelah VOC bubar (bangkrut tahun 1799), pemerintah penjajah Belanda tidak segera menemukan cara-cara tepat untuk mengekploitasi Indonesia, bahkan pemerintah ini terhenti sementara (1811-1816) karena penguasaan atas Indonesia diambil alih oleh Inggris pada saat Belanda di duduki Jerman, dan pemerintah Belanda mengungsi ke Inggris. Letnan  Gubernur Thomas Robert Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah untuk mengefisienkan tanah jajahan. Sistem sewa tanah ini tidak segera diambil alih pemerintah penjajah Belanda setelah Indonesia (Hindia Belanda ) diserahkan kembali kepada Belanda.

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro 1825-1830), dan Perang Paderi di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jendral Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan yang besar. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya pada harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Maka tidak ada perkembangan yang bebas dari sistem pasar.

Selain itu kehidupan rakyat kecil (ekonomi rakyat) makin berat karena penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak. Produksi pangan rakyat merosot dan timbul kelaparan di berbagai tempat di Jawa. Tanam Paksa adalah sistem ekonomi yang merupakan noda hitam bagi sejarah penjajahan Belanda di Indonesia, meskipun bagi pemerintah Belanda dianggap berhasil karena memberikan sumbangan besar bagi kas pemerintah. Selama sistem tanam paksa kas pemerintah jajahan Belanda mengalami surplus (batig slot). Sistem tanam paksa yang kejam ini setelah mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi diluar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915. Akhirnya sistem ekonomi ke-3 dan terakhir pada jaman penjajahan yang berlangsung sampai Indonesia merdeka adalah sistem ekonomi kapitalis liberal, yang pelaku penentu utamanya bukan lagi pemerintah tetapi pengusaha swasta, sedangkan pemerintah sekedar sebagai penjaga dan pengawas melalui peraturan-peraturan per-undang-undangan. Undang-undang pertama yang menandai sistem baru ini adalah UU Agraria tahun 1870, yang memperbolehkan perusahaan-perusahaan perkebunan swasta menyewa lahan-lahan yang luas untuk jangka waktu sampai 75-99 tahun, untuk ditanami tanaman keras seperti karet, teh, kopi, kelapa sawit, atau untuk tanaman semusim seperti tebu dan tembakau dalam bentuk sewa jangka pendek. Pada saat tanaman-tanaman perdagangan ini mulai dikembangkan, di beberapa daerah rakyat sudah lebih dulu menanaminya, sehingga terjadi persaingan antara perkebunan-perkebunan besar dengan perkebunan-perkebunan rakyat. Dalam persaingan antara dua sub-sistem perkebunan inilah mulai muncul masalah peranan yang tepat dan adil dari pemerintah. Di satu pihak pemerintah ingin agar perusahaan-perusahaan swasta memperoleh untung besar sehingga pemerintah mendapat bagian keuntungan berupa pajak-pajak perseroan atau pajak pendapatan dari staf dan karyawan. Tetapi di pihak lain penduduk pribumi yaitu pekebun-pekebun kecil (perkebunan rakyat) yang sebelumnya sudah mengembangkan tanaman-tanaman ini “tidak boleh dirugikan” terutama dalam pemasaran hasilnya. Terutama dalam produksi dan pemasaran karet persaingan segera timbul, dan pemerintah yang tentunya berkepentingan meningkatkan kemakmuran rakyat tidak boleh membiarkan merosotnya kemakmuran rakyat ini, sehingga harus terus menerus mengawasi hubungan antara keduanya. Misalnya pada saat harga karet jatuh pada awal tahun 1920-an ada usulan pembatasan produksi karet (Stevensen Restriction Scheme) dari pemerintah penjajahan Inggris di Malaya yang tidak disambut baik oleh pemerintah Hindia Belanda. Perkebunan karet rakyat memiliki daya tahan jauh lebih kuat menghadapi krisis ketimbang perusahaan-perusahaan perkebunan swasta besar.

Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan terutama Mohammad Hatta, yang belajar ilmu Ekonomi di Rotterdam, banyak menyoroti nasib buruk ekonomi rakyat yang selalu tertekan oleh pelaku sektor ekonomi modern yang dikuasai investor-investor Belanda, terutama dalam pertanian dan perkebunan, dan dikenal sebagai pertanian rakyat dan perkebunan rakyat (smallholder). Pertanian dan perkebunan rakyat dengan pemilikan lahan yang sempit, dengan teknologi sederhana dan modal seadanya, sulit berkembang karena merupakan usaha-usaha yang subsisten. Sebaliknya pertanian dan terutama perkebunan besar yang luasnya puluhan atau ratusan ribu hektar yang menggunakan teknologi unggul dan modal besar dalam memproduksi komoditi ekspor  seperti karet, teh, kelapa sawit, tebu dan tembakau tidak tertarik bekerjasama dengan usaha-usaha ekonomi rakyat. Mereka, perkebunan besar, merasa khawatir bahkan rakyat akan “menyaingi” hasil-hasil perkebunan besar, karena hasil-hasil perkebunan rakyat dapat jauh lebih murah meskipun mungkin mutunya tidak tinggi. Demikian karena ekonomi rakyat merupakan kegiatan penduduk pribumi dan usaha-usaha besar merupakan milik pengusaha-pengusaha Belanda atau pengusaha asing lain dari Eropa, maka para pemimpin pergerakan seperti Hatta, Syahrir, dan Soekarno, selalu memihak pada ekonomi rakyat dan berusaha membantu dan memikirkan upaya-upaya untuk memajukannya. Maka Hatta berkali-kali menulis di Daulat Rakyat tentang bahaya-bahaya yang mengancam ekonomi rakyat dan bagaimana ekonomi rakyat harus bersatu atau mempersatukan diri dalam organisasi koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaaan. Karena, hanya dalam asas kekeluargaan dapat diwujudkan prinsip demokrasi ekonomi yang dimana produksi dikerjakan oleh semua, dan untuk semua, sedangkan pengelolaannya dipimpin dan diawasi anggota-anggota masyarakat sendiri. Inilah yang kemudian dijadikan pedoman umum penyusunan sistem ekonomi Indonesia sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargan sebagaimana tercantum sebagai pasal 33 UUD 1945.

Pada zaman pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan, ekonomi rakyat makin berkembang dengan pemasaran dalam negeri yang makin luas ditambah pasar luar negeri yang ditinggalkan perkebunan-perkebunan besar yang mulai mundur. Dan dalam hal komoditi tebu di Jawa tanaman tebu rakyat mulai berperanan besar menyumbang pada produksi gula merah (gula mangkok) baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Pada tahun 1975 pemerintah yang mulai pusing mengelola industri gula di Jawa membuat putusan mengagetkan dengan Inpres No. 9/1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang melarang pabrik-pabrik gula (pemerintah maupun swasta ) menyewa lahan milik petani. Semua tanah sawah dan tanah kering harus ditanami tebu rakyat karena tanaman rakyat dianggap lebih unggul khususnya secara ekonomis dibanding tanaman perkebunan besar/pabrik, dan yang paling penting pemerintah ingin menghilangkan konflik-konflik yang selalu terjadi antara pabrik-pabrik gula dan rakyat pemilik tanah. Kebijaksanaan TRI ini gagal total karena mengabaikan kenyataan pemilikan tanah rakyat yang sudah sangat sempit, yang mempunyai pilihan (alternatif) untuk ditanami padi. Karena tebu sebagai bahan baku untuk gula harganya ditetapkan pemerintah, sedangkan untuk padi tidak,  maka di mana pun petani memilih menanam padi. Akibatnya tujuan untuk menaikkan produksi dan produktivitas tebu tidak tercapai (produksi gula merosot), dan Inpres TRI ini dicabut pada tahun 1998 setelah sangat terlambat, dan membuat kerusakan besar pada industri gula di Jawa. Dewasa ini industri gula di Jawa termasuk salah satu industri yang paling sakit di Indonesia.

Maka kita patut berterimakasih pada Anne Booth penulis buku The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Century: A History of Missed Opportunity (Macmillan & St. Martin’s, 1998) dan Howard Dick dkk, penulis buku The Emergence of A National Economy (Allen & Unwin & U-Hawaii, 2002). Kedua buku ditulis dalam rangka lebih memahami ekonomi Indonesia modern sejak Indonesia Merdeka 1945. Karena tidak ada buku-buku sejarah ekonomi Indonesia, pakar-pakar ilmu sosial Indonesia termasuk pakar ekonomi tidak mempunyai referensi dalam menerangkan fenomena-fenomena ekonomi dan sosial masa kini dan dengan demikian juga tidak dapat memperkirakan akar-akar sejarah permasalahan sosial ekonomi dewasa ini. Dalam kondisi demikian banyak diantara mereka menggunakan referensi sejarah ekonomi negara-negara lain yang dianggap relevan, padahal barangkali mereka sadar referensi tersebut banyak yang tidak relevan.

Demikian sejarah ekonomi rakyat berawal jauh sebelum Indonesia merdeka, namun tidak banyak pakar mengenalnya karena para pakar, khususnya pakar-pakar ekonomi, memang hanya menerapkan ilmunya pada sektor ekonomi modern terutama sektor industri dengan hubungan antara faktor-faktor produksi tanah, tenaga kerja, dan modal serta teknologi yang jelas dapat diukur. Karena dalam ekonomi rakyat pemisahan atau pemilahan faktor-faktor produksi ini tidak dapat dilakukan maka pakar-pakar ekonomi “tidak berdaya” melakukan analisis-analisis ekonomi.


C
 . Peranan Ilmu Ekonomi

Ilmu Ekonomi yang diajarkan dan diterapkan di seluruh dunia sejak Perang Dunia II yang dirintis awal oleh bukuEconomics An Introductory Analysis (Paul Samuelson dari MIT, 1946, sekarang tahun 2001 edisi ke-17) dikenal sebagai teori ekonomi Neoklasik. Isi ajaran ekonomi Neoklasik merupakan sintesa teori ekonomi pasar persaingan bebas Klasik(Homo ekonomikus dan invisible hand Adam Smith), dan ajaran marginal utility dan keseimbangan umum Neoklasik. Tekanan ajaran ekonomi Neoklasik adalah bahwa mekanisme pasar persaingan bebas, dengan asumsi-asumsi tertentu,selalu menuju keseimbangan dan efisiensi optimal yang baik bagi semua orang. Artinya jika pasar dibiarkan bebas, tidak diganggu oleh aturan-aturan pemerintah yang bertujuan baik sekalipun, masyarakat secara keseluruhan akan mencapai kesejahteraan bersama yang optimal (Pareto Optimal)

Di Indonesia, sampai dengan krismon tahun 1997, ilmu ekonomi yang dipahami seperti digambarkan di atas menduduki tempat terhormat di kalangan ilmu-ilmu sosial. Misalnya insinyur yang belajar dan mengambil derajat tambahan ilmu ekonomi, dan kemudian bergelar Dr. Ir, diakui memiliki kemampuan “luar biasa” atau keahlian ekstra karena disamping teknolog juga masuk “kelompok elit teknokrat ekonomi”.

Satu alasan kuat lain dari tingginya prestise ilmu ekonomi adalah keberhasilan para Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, dan teknokrat ekonomi lain, dalam membangun ekonomi Indonesia selama Orde Baru (1966-1997). Dalam setiap kabinet, tokoh-tokoh ekonomi terutama dari FE-UI menduduki pos-pos utama ekonomi seperti Menteri Keuangan, Perdagangan, dan Industri. Dan BAPPENAS yang ditugasi merancang dan mengendalikan pembangunan nasional selalu diketuai pakar ekonomi, kecuali sejak tahun 1993 yang pimpinannya dipercayakan pada 2 Insinyur. Bagi sementara orang, krismon tahun 1997 yang tidak diduga datangnya justru disebabkan antara lain karena kepemimpinan tim ekonomi pemerintah tidak lagi dipegang ekonom “profesional”.

Pemikiran yang ingin kami kembangkan adalah bahwa krismon 1997 dan ketimpangan ekonomi dan sosial yang serius sejak pertengahan tahun delapan puluhan, terutama disebabkan oleh strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dan kurang memperhatikan asas pemerataan dan keadilan. Dan strategi yang “keliru” ini diterapkan karena ekonom (teknokrat ekonomi) memperoleh kepercayaan berlebihan dalam penyusunan strategi pembangunan. Terhadap kesimpulan terakhir para teknokrat banyak yang keberatan karena menurut mereka ajaran dan nasihat-nasihat yang mereka berikan tidak pernah salah. Yang salah adalah pelaksanannya, bukan teorinya, lebih-lebih jika diingat bahwa krismon terjadi setelah tim ekonomi pemerintah semakin dikuasai oleh non-ekonom, khususnya diBAPPENAS.


Menggugat Ajaran Ekonomi Neoklasik

Mempertanyakan kembali ajaran ilmu ekonomi Neoklasik tidaklah unik di Indonesia. Gunnar Myrdal (1967) menyatakan sejak amat awal bahwa teori ekonomi tidak dikembangkan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi negara-negara terbelakang (under developed regions). Bagi negara-negara yang disebut terakhir, belakangan disebut negara-negara selatan, harus dikembangkan teori lain oleh para ekonom muda dari negara-negara sedang berkembang sendiri. J.H.Boeke, ekonom Belanda, menyatakan hal yang sama jauh sebelumnya dalam disertasinya tahun 1910, dan diperkuatnya dalam pidato pengukuhan Guru Besar Ekonomi kolonial tropik tahun 1930 di Universitas Leiden. Pada tahun 1979 dalam pidato pengukuhan Guru Besar di Universitas Gadjah Mada, kami secara eksplisit menyatakan bahwa teori ekonomi Neoklasik bermanfaat untuk menumbuhkan perekonomian tetapi tidak menolong untuk mengadakanpemerataan dan mewujudkan keadilan. Selanjutnya mengikuti ajaran Joan Robinson (1962), yang menekankan bahwa ilmu ekonomi membahas sistem ekonomi, bukan tentang ahli-ahli ekonomi, maka dalam buku Membangunan Sistem Ekonomi (BPFE, 2000), kami lebih spesifik lagi menunjukkkan bahwa ideologi Pancasila yang telah diterima sebagai ideologi bangsa Indonesia harus, mau tidak mau, dijadikan landasan sistem ekonomi nasional. Maka sistem ekonomi Indonesia adalah, tidak lain, Sistem Ekonomi Pancasila.

Meskipun secara politis Pancasila, dan kerakyatan sebagai sila ke-4, sudah diterima dan dapat dijadikan acuan sistem ekonomi nasional, tokh dalam kenyataan, para pakar, khususnya pakar ekonomi, merasa sulit atau enggan memasukkannya dalam “model” pembangunan ekonomi. Lebih-lebih dengan munculnya kembali ajaran liberalisasi dan globalisasi pertengahan tahun delapan puluhan, yang dijiwai atau diilhami semangat neoliberalisme, keunikan ideologi Pancasila makin dipertanyakan, dan dianggap tidak akan mampu menghadapi ideologi global neoliberalisme. “Daripada susah-susah akan lebih baik kita mengikuti ideologi global Kapitalisme-Neoliberalisme, yang sejak 1989-1990 memang telah mengalahkan paham saingannya yaitu Sosialisme.” Demikian sikap menyerah kalah ini banyak menghinggapi tokoh-tokoh ekonom kita, yang pada awal Orde Baru (1996) pernah sangat percaya perlunya Indonesia membangun masyarakat sosialisme Pancasila atau Sosialisme berdasarkan Pancasila (TAP No. XXIII/MPRS/1966).

Dewasa  ini makin banyak ditemukan buku yang menentang arus globalisasi yang menggunakan teori ekonomi neoklasik dan diperkuat paham Neo-liberalisme. Perlawanan dan bahkan pemberontakan terhadap dominasi ajaran/resep-resep IMF dan Bank Dunia dipimpin ekonom-ekonom yang pernah bekerja di IMF atau Bank Dunia sendiri, yang paling terkenal adalah Joseph Stiglitz (Ha-Joon Chang, 2001).

“ The straight forward view of development as an upward climb, common to all nations but with different countries at different stages, is misleading and certainly inadequate for the twenty-first century”, (Jonathan M. Harris et al, A Survey of Sustainable Development, Island Press, 2001) .

Demikian kini tidak hanya praktek pembangunan yang dipertanyakan, tetapi teori yang melandasi praktek-praktek pembangunan itu sendiri mulai digugat. Jika tahun 1995 sudah terbit buku Paul Ormerod berjudul The Death of Economics, kini terbit lagi buku Debunking Economics: The Naked Emperor of the Social Sciences oleh Steve Keen (Pluto Press, Australia, 2001). Buku ini menolak total ajaran ekonomi Neoklasik, yang disamping benar-benar tak berguna juga pengajarannya seperti “indoktrinasi”. Dalam buku lain, Economics as Religion (Pennsylvania State UP, 2001), Robert Nelson juga menolak ajaran Neoklasik yang sudah menjadi semacam agama.

“ Beneath the surface of their economic theorizing, economist are engaged in an act of delivering religious messages. Correctly understood these messages are seem to be promises of the true path to a salvation in world to a new heaven on earth “. (RH. Nelson, 2001, h. 20).

Alasan kuat penerimaan dan penerapan teori ekonomi neoklasik adalah bahwa ia merupakan satu-satunya teori yang tersedia sehingga “tidak ada alternatif”. Untuk menjawab keberatan demikian, Debunking Economics secara khusus menutup bukunya dengan alternatif-alternatif berikut: (Keen, 2001, h.300).

1.       Austrian Economics, yang menerima banyak ajaran ekonomi Neoklasik kecuali konsep keseimbangan.

2.       Post Keynesian Economics, yang sangat kritis terhadap ajaran Neoklasik dan menekankan pada pentingnya ketidakpastian.

3.       Sraffian Economics, mendasarkan pada konsep produksi komoditi oleh komoditi.

4.       Complexity Theory, yang menerapkan konsep dinamika non linear dan teori kekacauan terhadap isu-isu ekonomi.

5.    Evolutionary Economics, yang memperlakukan perekonomian sebagai sistem evolusi ala Darwin.

Dari ke-5 “alternatif” terhadap teori ekonomi Neoklasik tersebut, teori ekonomi evolusioner mencakup apa yang dikenal dengan teori ekonomi kelembagaan yang mula-mula diusulkan Thorstein Veblen (1898), dan kemudian dikembangkan oleh John R. Commons (1904-1905) di Wisconsin. Ekonomi kelembagaan ala John Commons menunjukkan betapa teori ekonomi bisa sangat relevan untuk memecahkan masalah-masalah sosial yang secara nyata dihadapi masyarakat pada waktu dan tempat tertentu, dan sebaliknya bisa terasa begitu aneh dan mandul pada waktu dan tempat lain sebagaimana dirasakan 4-5 tahun terakhir di Indonsia.

Menjelang krismon di Indonesia bulan Juli 1997, 4 tahun setelah Indonesia dipuja-puji sebagai salah satu “Keajaiban Asia”, karena pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan pembagian pendapatan “sangat merata”, pakar-pakar ekonomi Indonesia maupun pakar-pakar ekonomi asing di Indonesia “sesumbar” bahwa tidak mungkin ekonomi Indonesia mengalami krisis keuangan. “Indonesia bukan Thailand”, dan tahun 2001 dikatakan “ Indonesia bukan Argentina”. Jika keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia sering dikatakan karena para teknokrat (ekonom) telah secara cerdas menerapkan terori ekonomi Neoklasik, maka krismon tentunya tidak mungkin melanda Indonesia yang memilikifundamental ekonomi kuat seperti inflasi rendah, cadangan devisa kuat, dan pertumbuhan ekonomi tinggi. Sesungguhnya kasus Indonesia menunjukkan kelemahan teori ekonomi neoklasik yang tidak mampu memberikan peringatan dini akan ancaman bahaya krismon padahal sejumlah ilmuwan sosial lain khususnya sosiolog dan anthropolog sudah berulang kali mengingatkannya. Kami sendiri pada tahun 1981 menulis artikel “keras” yang mengingatkan bahaya “penyakit kanker” yang sudah menyerang ekonomi Indonesia, tetapi dianggap para ekonom Neoklasik sebagai dagelan yang tidak lucu atau teori ekonomi yang “ngawur”. Demikian pada editorial majalah “Business News” (4 Agustus 1984) pandangan kami tentang “Ekonomi Pancasila” diputar balik dan dianggap “menolak pertumbuhan”, sehingga “tidak laku di Jakarta”.


IV. KESIMPULAN

Kesimpulan kita adalah bahwa pengajaran ilmu ekonomi di Fakultas-fakultas Ekonomi kita kurang tajam (vigorous), kurang relevan, atau keliru. Lebih merisaukan lagi jika kemudian timbul kesan bahwa ilmu ekonomi mengajarkan bagaimana orang mencari uang, atau mengejar untung, dengan tidak mempertimbangkan akibat tindakan seseorang bagi orang lain. Ilmu ekonomi yang mengajarkan bahwa manusia adalah homo-economicus cenderung mengajarkan sikap egoisme, mementingkan diri sendiri, cuek dengan kepentingan orang lain, bahkan mengajarkan keserakahan. Karena ilmu ekonomi mengajarkan keserakahan maka tidak mengherankan bahwa dalam kaitan konflik kepentingan ekonomi antara perusahaan-perusahaan konglomerat dan ekonomi rakyat, para sarjana ekonomi cenderung atau terang-terangan memihak konglomerat. Dan lebih gawat lagi mereka yang memihak ekonomi rakyat atau melawan konglomerat, dianggap bukan ekonom. Misalnya dalam masalah kenaikan upah minimum propinsi (UMP) tidak diragukan bahwa jika tidak mau di sebut “bukan ekonom” anda harus berpihak pada majikan /pengusaha karena pemaksaan kenaikan UMP “pasti berakibat pada meluasnya penggangguran”.

 

DAFTAR PUSTAKA


http://www.ekonomirakyat.org oleh Prof. Dr. Mubyarto: Guru Besar FE – UGM

Makalah untuk Seminar Hari Koperasi dan 100 Tahun Bung Hatta, Kosudgama Yogyakarta, 18 Juli 2002.

 

BACAAN

-    James A. Caporaso & David P. Levine, 1992. Theories of Political Economy, Cambridge University Press, Cambridge.

-    Paul Ekins & Manfred Max-Neef (ed). 1992, Real-Life Economics, Routledge. London-New York.

-    Steve Keen, 2001. Debunking Economics, Pluto Press-Zed Books, New York.

-    Daniel B. Klein (ed), 1999, What Do Economists Contribute, New York University Press, New York.

-    Robert H. Nelson, 2001. Economics as Religion. Pennsylvania State University, University Park.

-    Paul Ormerod, 1994. The Death of Economics, Faber  & Faber, London.

MENGEMBANGKAN KONSEP BISNIS KOPERASI

REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

MENGEMBANGKAN KONSEP BISNIS KOPERASI

 

1. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi dunia saat ini merupakan saling pengaruh dua arus utama, yaitu teknologi informasi dan globalisasi. Teknologi informasi secara langsung maupun tidak langsung kemudian mempercepat globalisasi. Berkat teknologi informasi, perjalanan ekonomi dunia makin membentuk ”dirinya” yang baru, menjadi Kapitalisme Baru berbasis Globalisasi (Capra 2003; Stiglitz 2005; Shutt 2005). Perkembangan ekonomi inilah yang biasa disebut Neoliberalism. Gelombang besar neoliberalism merupakan puncak pelaksanaan 10 kebijakan Washington Consencus tahun 1989.

Bagaimana koperasi sendiri? Apakah koperasi memang telah melakukan ”strategic positioning” sebagai wadah anggotanya ”bekerjasama” untuk kesejahteraan bersama anggota serta masyarakat, bukannya bekerja ”bersama-sama” untuk kepentingan masing-masing anggota, atau malah manajer dan atau pengurus koperasi? Apakah koperasi juga telah sesuai impian the founding fathers, menjadi sokoguru perekonomian Indonesia?

Banyak sudah program-program prestisius pengembangan koperasi. Koperasi juga tak kunjung selesai dibicarakan, didiskusikan, “direkayasa”, diupayakan pemberdayaan dan penguatannya. Pendekatan yang dilakukan mulai dari akademis (penelitian, pelatihan, seminar-seminar, sosialisasi teknologi), pemberdayaan (akses pembiayaan, peluang usaha, kemitraan, pemasaran, dll), regulatif (legislasi dan perundang-undangan), kebijakan publik (pembentukan kementrian khusus di pemerintahan pusat sampai dinas di kota/kabupaten, pembentukan lembaga-lembaga profesi), sosiologis (pendampingan formal dan informal), behavior (perubahan perilaku usaha, profesionalisme) bahkan sampai pada pendekatan sinergis-konstruktif (program nasional Jaring Pengaman Nasional, pengentasan kemiskinan, Pembentukan Lembaga Penjaminan, Pembentukan Dekopin dari daerah sampai nasional).

 

1.1 Permasalahan

Tetapi ternyata, seluruh ”treatment” tersebut sebenarnya tidak menyelesaikan beberapa masalah mendasar koperasi. Pertama, seperti diungkapkan Soetrisno (2002) bahwa ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan tiga pola penitipan kepada program, yaitu pembangunan sektoral, lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya dan perusahaan negara maupun swasta berbentuk koperasi karyawan. Tiga pola tersebut menurut beliau berakibat prakarsa mayarakat kurang berkembang, kalaupun muncul tidak diberi tempat sebagai mana mestinya.

Masalah kedua, Ketika program tersebut gagal, maka koperasi harus memikul beban kegagalan program. Sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk peneliti dan media massa.

Masalah ketiga, data perkoperasian Indonesia sampai tahun 2006, dijelaskan Jauhari (2006) didominasi oleh Koperasi Fungsional, seperti koperasi karyawan, koperasi pegawai dan lainnya yang dibentuk dalam lingkungan institusi tertentu baik pemerintah maupun swasta. Koperasi seperti itu jelas membatasi keanggotaan dan memiliki sifat stelsel pasif. Biasanya koperasi fungsional merupakan bentuk ekonomi intermediasi untuk memenuhi kebutuhan anggota, seperti swalayan, klinik, praktik dokter bersama, dan lain-lain.Koperasi fungsional seperti ini juga memiliki sifat subordinas

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, pertama, menggali konsep-konsep genuineberekonomi dari realitas masyarakat Indonesia; kedua, menempatkan konsep genuineberekonomi sebagai landasan utama pengembangan bisnis koperasi ala Indonesia; ketiga, menunjukkan bukti empiris bahwa ternyata masyarakat Indonesia memang memiliki keunikan tersendiri memahami koperasi; keempat, memberikan masukan konstruktif bagi pengambil kebijakan perkoperasian dalam pengembangan koperasi ke depan.
2. KOPERASI INDONESIA: OPERASIONALISASI EKONOMI RAKYAT

Mubyarto (2002) menjelaskan ekonomi saat ini juga tidak harus dikerangkakan pada teori-teori Neoklasik versi Amerika yang agresif khususnya dalam ketundukannya pada aturan-aturan tentang kebebasan pasar, yang keliru menganggap bahwa ilmu ekonomi adalah obyektif dan bebas nilai, yang menunjuk secara keliru pada pengalaman pembangunan Amerika, dan yang semuanya jelas tidak dapat menjadi obat bagi masalah-masalah masyarakat Indonesia dewasa ini.

Ekonomi rakyat yang sejatinya dicoba untuk menjadi pola bebas dari substansi intermediasi dan dikotomi privat sphere dan publik sphere, seperti Koperasi, malah menjadi representasi kooptasi globalisasi dan neoliberalisme dan secara tidak sadar mematikan dirinya sendiri secara perlahan-lahan. Istilah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, misalnya dijelaskan Mubyarto (2002) bukanlah kooptasi dan pengkerdilan usaha mayoritas rakyat Indonesia, tetapi merupakan kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh semua warga masyarakat dan untuk warga masyarakat, sedangkan pengelolaannya dibawah pimpinan dan pengawasan anggota masyarakat.

 

3. CORE COMPETENCIES: JANTUNG ORGANISASI BISNIS

Hamel dan Prahalad (1994) menjelaskan bahwa suatu organisasi perlu memperhatikan keberhasilannya di masa depan sebagai persiapan untuk pengembangan dan kerja sama kompetensi untuk meraih keunggulan produk dan jasa yang baru. Dengan begitu, strategi daya saing pasar masa depan mengharuskan para manajer puncak suatu organisasi untuk menyesuaikan kompetensi inti organisasi dan strategi serta kerja sama pengelolaan sumber daya untuk keberhasilannya.

Mudahnya, kompetensi inti atau core competencies, pertama, dalam jangka pendek memang memiliki sesuatu keunggulan yang dimiliki perusahaan disertai kemampuan produk; kedua, dalam jangka panjang dikembangkan untuk konsolidasi dengan kesamaan visi-misi organisasi yang kuat; ketiga, memerlukan kemampuan dan ketangguhan dari para penggiat organisasinya

 

4. METODOLOGI PENELITIAN: BEYOND STRUKTURALISM

Pengembangan bisnis koperasi dalam penelitian ini menggunakan metodologi BeyondStrukturalism, diadaptasi dari metodologi Hiperstrukturalisme yang dikembangkan Mulawarman (2006). Beyond Strukturalism memiliki dua tahapan, pertama, pengembangan metodologi, dan kedua, penerapannya berbentuk metode penelitian. Suriasumantri (1985, 328) menjelaskan bahwa metodologi penelitian adalah “pengetahuan tentang metode” yang dipergunakan dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut pengembangan metodologi dalam penelitian ini merupakan proses pendefinisian, penjelasan, dan pembuatan kerangka umum dari metode yang akan digunakan.

4.1. Tahap Pertama: Rumusan Umum Metodologi

Beyond Structuralism dijalankan dengan cara integrasi strukturalisme dan postrukturalisme. Strukturalisme digunakan, pertama, untuk mendalami interkoneksiunsur-unsur pembentuk realitas; kedua, mencari struktur di balik unsur-unsur maupun di balik realitas empiris pembentuk unsur; ketiga, menemukan binary opposition unsur-unsur realitas; dan keempat, menggali substansi unsur-unsur realitas secara sinkronis di lapangan pada rentang waktu yang sama (bukan diakronis/perkembangan antar waktu).

4.2. Tahap Kedua: Bentuk Metode Sebagai Turunan Metodologi

Metode penelitian menggunakan “ekstensi” Strukturalisme dan Postrukturalisme. Ekstensi merupakan perluasan keduanya agar dapat digunakan secara empiris di lapangan. Ekstensi empiris menggunakan metodologi Constructivist Structuralism(Wainwright 2000) versi Bourdieu (1977; 1989).

5. PEMBAHASAN: INTERAKSI REALITAS SINKRONIS-DIAKRONIS

Penelusuran substansi konsep diri koperasi dilakukan secara diakronis, sinkronis dan melakukan sinergi keduanya. Penelusuran diakronis yaitu melakukan pendalaman aspek antropologis pikiran ekonomi koperasi dan penerjemahannya di lapangan masa pra kemerdekaan sampai kemerdekaan (mulai awal proklamasi sampai turunnya Hatta menjadi Wapres). Penelusuran sinkronis yaitu melakukan pendalaman aspek antropologis beberapa aktivitas bisnis berkoperasi masyarakat Indonesia. Sinergi diakronis dan sinkronis dilakukan untuk menemukan titik temu sekaligus substansi konsep koperasi.

5.1. Penelusuran Diakronis Koperasi Masa Awal

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang (Masngudi 1990; Tambunan 2007). Perkembangan koperasi di Indonesia menurut Masngudi (1990) mengalami pasang naik dan turun dengan titik berat lingkup kegiatan usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda dari waktu ke waktu sesuai dengan iklim lingkungannya. Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja (1896), mendirikan koperasi simpan pinjam. Selanjutnya Boedi Oetomo dan Sarekat Islam menganjurkan berdirinya koperasi untuk keperluan rumah tangga. Perkembangan perkoperasian Indonesia masa itu menyatu dengan kekuatan sosial politik sehingga menimbulkan kecurigaan Pemerintah Hindia Belanda. Oleh karenanya Pemerintah Hindia Belanda mengatur dan cenderung menghalangi atau menghambat perkembangan koperasi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, dengan tegas perkoperasian ditulis di dalam UUD 1945. DR. H. Moh Hatta berusaha memasukkan rumusan perkoperasian di dalam “konstitusi”.

5.3. Sinergi Diakronis-Sinkronis: Menuju Konsep Pemberdayaan Koperasi

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan koperasi awal sampai masa kemerdekaan terlihat bahwa habitus masyarakat Indonesia dalam mengembangkan (practice) koperasi (field) didasarkan kepentingan pemberdayaan (capital). Memang perkembangan awal masih bertujuan untuk kepentingan konsumtif dan kebutuhan modal anggotanya (intermediasi). Hal ini dapat dilihat dari koperasi di Purwokerto sampai dibentuknya koperasi oleh Boedi Oetomo, SI, NU, PNI, dan lainnya. Meskipun koperasi intermediasi seperti ini akhirnya tidak berjalan lama. Tetapi setelah berjalan sekitar 20 tahun, gerakan koperasi mulai mengarah kepentingan produktif.

 

6. Kesimpulan

Konsep kemandirian, kompetensi inti kekeluargaan dan sinergi produktif-intermediasi-retail merupakan substansi pengembangan koperasi sesuai realitas masyarakat Indonesia yang unik. Meskipun perkembangannya saat ini banyak tereduksi intervensi kebijakan dan subordinasi usaha besar. Diperlukan kebijakan, regulasi, supporting movement (bukannyaintervention movement), dan strategic positioning (bukannya sub-ordinat positioning) berkenaan menumbuhkan kembali konsep kemandirian, kekeluargaan dan sinergi produktif-intermediasi-retail yang komprehensif. Paling penting adalah menyeimbangkan kepentingan pemberdayaan ekononomi koperasi berbasis pada sinergi produktif-intermediasi-retail sesuai Ekonomi Natural model Hatta. Sinergi produktif-intermediasi-retail harus dijalankan dalam koridor kompetensi inti kekeluargaan. Artinya, pengembangan keunggulan perusahaan berkenaan inovasi teknologi dan produk harus dilandasi pada prinsip kekeluargaan. Individualitas anggota koperasi diperlukan tetapi, soliditas organisasi hanya bisa dijalankan ketika interaksi kekeluargaan dikedepankan.

 

Daftar Pusaka

Arif, Sritua. 1995. Dialektika Hubungan Ekonomi Indonesia dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. KELOLA. No. 10/IV. hal 29-42.

Bourdieu, Pieree. 1977. Outline of A Theory of Practice. Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre. 1989. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge-MA: Harvard University Press.

Bourdieu, Pierre, Loic JD. Wacquant. 1992. An Invitation to Reflective Sociology. The University of Chicago Press.

Capra, Fritjof. 2003. The Hidden Connections: A Science for Sustainable Living. Flamingo.

Dekopin. 2006. Program Aksi Dekopin. Jakarta.

Hamel, G. and Prahalad, C. K. 1989, Strategic Intent. Harvard Business Rewiew, Vol. 67, No. 3.

Hamel, G. and Prahalad, C. K. 1994. Competing for the Future. Harvard Business School Press

Hatta, Mohammad. 1947. Penundjuk Bagi Rakjat Dalam Hal Ekonomi: Teori dan Praktek. Penerbit Kebangsaan Pustaka Rakjat. Jakarta.

Ismangil, W. Priono. 2006. Menumbuhkan Kewirausahaan Koperasi Melalui Pengembangan Unit Usaha yang Fleksibel dan Independen. Infokop. 29-XXII. Hal 72-76.

Jauhari, Hasan. 2006. Mewujudkan 70.000 Koperasi Berkualitas. Infokop. No 28-XXII. Hal.1-9.

Masngudi. 1990. Penelitian tentang Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia. Badan Penelitian Pengembangan Koperasi. Departemen Koperasi. Jakarta.

Mubyarto. 2002. Ekonomi Kerakyatan dalam era globalisasi. Jurnal Ekonomi Rakyat. Tahun I No. 7. September.

Mubyarto. 2003.Dari Ilmu Berkompetisi ke Ilmu Berkoperasi. Jurnal Ekonomi Rakyat. Th. II. No. 4. Juli.

Mulawarman. 2006. Menyibak Akuntansi Syari’ah. Penerbit Kreasi Wacana. Yogyakarta.

Mulawarman. 2007. Melampaui Pilihan Keberpihakan: Pada UMKM atau Ekonomi Rakyat?Makalah Seminar Regional Tinjauan Kritis RUU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, oleh Puskopsyah BMT Wonosobo, tanggal 28 Agustus 2007.

Nugroho, Heru. 2001. Negara, Pasar dan Keadilan Sosial. Pustaka Pelajar. Jogjakarta.

Prahalad, CK. And Gary Hamel. 1990. The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review. May-June. pp 1-12.

Ritzer, G. 2003. Teori Sosial Postmodern. Terjemahan. Kreasi Wacana-Juxtapose. Yogyakarta.

Sarman, Rohmat. 2007. Ekonomi Kerakyatan: Introspeksi eksistensi pembangunan ekonomi? download internet 23 Agustus.

Shutt, Harry. 2005. Runtuhnya Kapitalisme. Terjemahan. Teraju. Jakarta.

Soetrisno, Noer. 2002. Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan. Jurnal Ekonomi Rakyat. Th II No. 5 Agustus.

Soetrisno, Noer. 2003. Pasang Surut Perkembangan Koperasi di Dunia dan Indonesia. Jurnal Ekonomi Rakyat.

Stiglitz, Joseph E.. 2006. Dekade Keserakahan : Era 90’an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia. Terjemahan. Penerbit Marjin Kiri. Tangerang.

Sularso. 2006. Membangun Koperasi Berkualitas: Pendekatan Substansial. InfokopNomor 28-XXII. Hal 10-18.

Takwin, Bagus. 2005. Proyek Intelektual Pierre Bourdieu: Melacak Asal-usul Masyarakat, Melampaui Opisisi Biner dalam Ilmu Sosial. Kata Pengantar dalam (Habitus x Modal) + Field = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu. Terjemahan. Jalasutra. Jogjakarta.

Tambunan, Tulus. 2007. Prospek Koperasi Pengusaha dan Petani di Indonesia Dalam Tekanan Globalisasi dan Liberalisasi Perdagangan Dunia. Hasil Penelitian.Kerjasama Kadin Indonesia dan Pusat Studi Industri & UKM Universitas Trisakti. Jakarta.

Tjokroaminoto, HOS. 1950. Islam dan Socialism. Bulan Bintang. Jakarta.

Wainwright, Steven P. 2000. For Bourdieu in Realist Social Science. Cambridge Realist Workshop 10th Anniversary Reunion Conference. Cambridge, May.

 

Sumber: http://ajidedim.wordpress.com/2008/02/22/mengembangkan-kompetensi-bisnis-koperasi-kesimpulan-dan-rekomendasi-bagian-kelima/

 

 

 

PROYEKSI PENGEMBANGAN KEBUTUHAN WIRAUSAHA BARU DALAM RANGKA KESIAPAN MENUJU LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN INVESTASI

REVIEW JURNAL

 

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                 28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

PROYEKSI PENGEMBANGAN KEBUTUHAN WIRAUSAHA BARU

DALAM RANGKA KESIAPAN

MENUJU LIBERALISASI PERDAGANGAN DAN INVESTASI

ABSTRAK:

Kelompok kami mengkaji Penelitian ini bertujuan untuk menyusun proyeksi pengusaha baru di Indonesia tahun2004-2009, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pengusaha baru, dan mengetahui karakteristik dari pengusaha melakukan kegiatan usaha skala kecil. Penelitian ini dilakukan oleh menggunakan metode survei di 15 (lima belas) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau,Selatan
Sumatera, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa dari
Barat Selatan-Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan,
dan Papua. Obyek penelitian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pengusahabaru,
proyeksi jumlah pengusaha up baru [dari], tahun 2004-2009 dan karakteristik
pengusaha skala UKM di berbagai sektor bisnis. Pemilihan sampel
dilakukan dengan sampling cluster berdasarkan sektor usaha. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa:

1)      Proyeksi meringkas pengusaha baru untuk tahun 2004-2009menunjukkan bahwa
dalam kurun waktu lima tahun sampai jumlah peningkatan pengusaha baru tentang Unit5.187.527
skala kecil dan 17,226 unit skala menengah

2)       sektor bisnis yang paling potensial untuk
pengusaha baru dengan skala kecil perdagangan, hotel dan restoran, transportasi
dan komunikasi, dan pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan;

3)       sektor bisnis yang paling potensial untuk mengembangkan wirausaha baru denganskala menengah
keuangan, sewa dan jasa perusahaan, perdagangan, hotel, dan restoran, dan juga
industri pengolahan

4)       faktor yang mempengaruhi untuk memperluas pengusaha baru
karakteristik usaha pengusaha (usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan; legalitas
entitas, modal, target pemasaran, dan tenaga kerja); budaya dan juga karakteristik dari
pengusaha baru (memotivasi untuk mencoba; resistensi peluncuran keluar; dukunganditerima; dan peran pemerintah).

Pendahuluan:

1.1 Latar Belakang

 

Krisis ekonomi telah mengakibatkan pelaku usaha di Indonesia tertinggal 5-7 tahun dibandingkan dengan pelaku usaha negara lain. Kondisi ini mengakibatkan daya saing ekonomi nasional mengalami penurunan peringkat secara sangat signifikan. Hal ini disebabkan jumlah wirausaha di sektor industri pengolahan dan sektor usaha yang berbasis pengetahuan relatif masih sangat kurang, apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia.

Dalam rangka mengembangkan wirausaha baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi, diperlukan pengembangan kewirausahaan terutama pada sektor ekonomi yang propspektif, perekayasaan budaya masyarakat yang mendukung kewirausahaan, penciptaan lingkungan usaha kondusif, dan dukungan perkuatan bagi lahirnya wirausaha baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi. Kajian ini berupaya memetakan proyeksi jumlah wirausaha baru di setiap sektor ekonomi, termasuk di dalamnya upaya penumbuhannya.

 

1.2 Perumusan Masalah

Pokok masalah yang menjadi fokus kajian ini adalah seberapa banyak jumlah

wiausaha baru dapat dilahirkan dan bagaimana wirausaha lama dapat dikembangkan

agar dapat bersaing secara global.

 

1.3 Tujuan dan Manfaat

Kajian ini bertujuan untuk :

a. Menyusun proyeksi wirausaha Baru di Indonesia tahun 2004-2009;

b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penumbuhan wirausaha

baru;

c. Mengetahui karakteristik wirausaha yang melakukan kegiatan usaha skala

kecil.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam kebijakan

pemberdayaan UKM, khususnya yang berkaitan dengan penumbuhan wirausaha baru.

 

Kerangka Pemikiran

 

2.1. Tinjauan Pustaka

Kewirausahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis. Sedangkan wirausahawan adalah seseorang pengusaha yang jeli, ulet, hati-hati, dan terampil dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya (Kao, 1989). Di sisi lain, Timmons (1978) memandang kewirausahaan sebagai tindakan kreatif atau suatu kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang, bahkan pada saat semua orang tidak melihat adanya peluang. Dengan demikian, kewirausahaan adalah kesatuan terpadu dari semangat, nilai-nilai, prinsip, sikap, kiat, seni, dan tindakan nyata yang sangat perlu, tepat, dan unggul dalam menangani dan mengembangkan perusahaan atau kegiatan lain, yang mengarah pada pelayanan terbaik kepada pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengembangan kewirausahaan terkait erat dengan pengembangan UKM, mengingat wirausaha yang ada dan yang berpotensi dilahirkan di Indonesia, umumnya akan melalui tahapan skalaUKM, sebelum menjadi usaha berskala besar dan skala global. UKM menjadi sangat penting bagi pembangunan ekonomi bekelanjutan dan untuk menjadi ekonomi yang modern/maju. Kewirausahaan juga penting untuk pertumbuhan investasi langsung dari luar, membangun jejaring produksi regional dan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan domestik dan kawasan. Terdapat empat faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan kewirausahaan, yaitu :

(1) akses terhadap modal,

(2) peran inovasi,

(3) pelatihankewirausahaan, dan

(4) peran pemerintah dalam menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi lahirnya                   wirausaha yang berdaya saing

 

Peran swasta untuk menumbuhkan wirausaha baru sangat penting, karena inkubator bisnis yang berhasil umumnya terdiri dari perusahaan swasta yang sukses. Perusahaan swasta yang sukses dapat bertindak sebagai mentor bagi pengusaha baru dalam kemampuan manajerial, keterampilan teknis, memberikan jaminan pasar, dan menjadi avalis bagi wirausaha baru dalam berhubungan dengan perbankan. Dengan demikian, segenap praktik terbaik pengembangan wirausaha memerlukan komitmen untuk melaksanakannya. Karena itu, perlu segera diwujudkan program aksi pada tingkat daerah berupa upaya menumbuhkan seorang wirausaha baru di tiap desa setiap bulannya (Noer Soetrisno, 2003).

 

2.2 Kerangka Pikir

Menyusun proyeksi jumlah wirausaha di Indonesia memerlukan keberanian yang

luar biasa, karena kompleksnya variabel penentu dan hampir semua aspek yang

berkaitan masih belum menentu (masih cair), seperti : kinerja ekonomi, motivasi dan

keberanian menanggung risiko, politik, sosial, budaya, dan hukum. Variabel yang relatif

dapat diproyeksikan secara akurat adalah jumlah penduduk. Hal ini terutama untuk

jangkauan waktu yang relatif panjang, yaitu sampai tahun 2020. Untuk kepentingan proyeksi ini dilakukan penyederhanaan,  permintaan terhadap produk yang dihasilkan wirausaha, sedang variabel penduduk menjadi input dari sisi pasokan wirausaha. Dengan pertimbangan belum ada teknik proyeksi jumlah wirausaha yang baku, maka proyeksi jumlah wirausaha dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain :

(1) menggunakan model ekonometrik,

(2) pendekatan elastisitas,

(3) pendekatan input output,

(4) pendekatan ketenagakerjaan, dan

(5) pendekatan benchmarking rasio

pengusaha terhadap jumlah penduduk pada beberapa negara Adanya angggapan yang besar antara hasil pendekatan kelima dengan pendekatan lainnya merupakan indikasi perlunya upaya

Pendekatan jumlah wirausaha dilakukan dengan jumlah unit usaha pada setiap sektor. Kajian ini menggunakan asumsi bahwa setiap unit usaha dimiliki oleh seseorang wirausaha, demikian sebaliknya setiap wirausaha dianggap hanya memiliki satu unit usaha. Model yang disusun dalam kajian ini merupakan dekomposisi dari perekonomian Indonesia menjadi 9 sektor usaha. Hal yang sama juga diberlakukan terhadap variabel unit usaha. Pemilihan variabel bebas untuk setiap persamaan perilaku ditentukan berdasarkan uji signifikansi untuk setiap variabel bebas dengan jumlah unit usaha pada setiap sektor. Dalam model ini digunakan metode penduga Two Stage Least Square (2 SLS), agar hasil pendugaan parameter yang diperoleh menjadi lebih efisien dan tidak bias. Demikian pula untuk kondisi penggunaan data deret waktu (time series), yang dapat menimbulkan gangguan berupa adanya autokorelasi. Untuk mengatasi gangguan tersebut, digunakan metode Cohranne-Orcutt yang dapat mengubah bentuk persamaan menjadi autoregresif. Ada dua blok peubah yang digunakan dengan 17 persamaan stokastik, yaitu blok ekonomi sebanyak 8 persamaan dan blok unit usaha sebanyak 9 persamaan serta 3 persamaan identitas (deterministik).

Persamaan Identitas dimaksud adalah:

1. Y9t = GDPt . (Y1t+ Y2t + Y3t + Y4t + Y5t + Y6t + Y7t + Y8t )

2. Kt = 0,97 Kt-1 + CFt

3. Ut = U1t + U2t + U3t + U4t + U5t + U6t + U7t + U8t + U9t

Keterangan:

1. Y1t adalah nilai tambah bruto pada sektor usaha pertanian,

peternakan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan;

2. Y2t adalah nilai tambah bruto pada sektor usaha pertambangan dan

penggalian;

3. Y3t adalah nilai tambah bruto pada sektor usaha industri pengolahan;

4. Y4t adalah nilai tambah bruto pada sektor usaha listrik, gas dan air

bersih;

5. Y5t adalah nilai tambah bruto pada sektor usaha bangunan;

6. Y6t adalah nilai tambah bruto pada sektor usaha perdagangan, hotel

dan restaurant;

7. Y7t adalah nilai tambah bruto pada sektor usaha pengangkutan dan

8. Y8t adalah nilai tambah bruto pada sektor usaha keuangan,

persewaan dan jasa perusahaan;

9. Y9t adalah nilai tambah bruto pada sektor usaha usaha jasa-jasa;

10. GDPt adalahProduk domestik bruto Indonesia;

11. Ext adalah nilai ekspor barang dan jasa;

12. Kt adalah stok kapital;

13. CFt adalah investasi fisik/pembentukan modal tetap bruto;

14. U1t adalah jumlah unit usaha di sektor pertanian, peternakan,

kehutanan dan perikanan;

15. U2t adalah jumlah unit usaha di sektor pertambangan dan penggalian;

16. U3t adalah jumlah unit usaha di sektor industri pengolahan;

17. U4t adalah jumlah unit usaha di sektor listrik, gas dan air bersih;

18. U5t adalah jumlah unit usaha di sektor bangunan;

19. U6t adalah jumlah unit usaha di sektor perdagangan, hotel dan

restoran;

20. U7t adalah jumlah unit usaha di sektor pengangkutan dan

komunikasi;

21. U8t adalah jumlah unit usaha di sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan;

22. U9t adalah jumlah unit usaha di sektor jasa-jasa;

23. Ut adalah total unit usaha di Indonesia

III. METODE KAJIAN

 

3.1 Lokasi dan Objek Kajian

Kegiatan kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survai di 15 (lima belas) provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat,, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua. Objek kajian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah wirausaha baru dan proyeksi jumlah wirausaha baru 2004-2009. Untuk memperkuat hasil kajian ini, juga dilakukan inventarisasi berbagai karakteristik wirausaha skala UKM di berbagai sektor usaha.

 

3.2 Penarikan Sampel

Untuk memperoleh data dan informasi melalui survai, penarikan sampel UKM dilakukan dengan cluster sampling berdasarkan sektor usaha.

 

3.3 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan bantuan kuesioner yang telah disusun. Responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pemilik perusahaan. Untuk melengkapi bahan analisis dilakukan wawancara terhadap pembina UKM dan kelompok pakar, serta menggunakan data sekunder yang bersumber dari instansi terkait, terutama BPS.

 

3.4 Model Analisis

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Model ekonometrik digunakan untuk membuat proyeksi wirausaha baru

menurut sektor usaha;

b. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk karakteristik wirausaha yang

melakukan kegiatan usaha skala kecil.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Proyeksi Wirausaha Baru

Hasil proyeksi wirausaha baru skala kecil menurut sektor usaha dengan menggunakan pendekatan ekonometrik berdasarkan unit usaha disajikan pada tabel

1 . Dari tabel 1 tersebut terlihat bahwa proyeksi jumlah unit usaha kecil mengalami pertumbuhan pada seluruh sektor. Rata-rata pertumbuhan jumlah unit usaha pada peroide tahun 2004-2009 adalah sebesar 2,11 persen, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai sektor 8 sebesar 13,65 persen, kemudian diikuti sektor 4 sebesar 7,72 persen dan sektor 7 sebesar 7,56 persen. Sedangkan sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah adalah sektor 1 sebesar 0,72 persen, kemudian diikuti sektor 2 sebesar 2,80 persen dan sektor 5 sebesar 2,86 persen. pertumbuhan terendah adalah sektor 1 sebesar 0,72 persen, kemudian diikuti sektor 2 sebesar 2,80 persen dan sektor 5 sebesar 2,86 persen.

Sumber : Data BPS (Diolah)

Keterangan : 1 = Pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, dan perikanan

2 = Pertambangan dan penggalian

3 = Industri pengolahan

4 = Listrik, gas, dan air bersih

5 = Bangunan

6 = Perdagangan, hotel, dan restoran

7 = Pengangkutan dan komunikasi

8 = Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan

9 = Jasa-jasa

JURNAL PENGKAJIAN KOPERASI DAN UKM NOMOR 2 TAHUN I – 2006

4.2 Penyesuaian Proyeksi Wirausaha Baru

Proyeksi wirausaha baru dengan menggunakan model ekonometrik, sebagaimana

disajikan di atas, memerlukan penyesuaian agar diperoleh hasil proyeksi yang lebih

akurat. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan menggunakan Mean Percentage Error

(MPE), yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

(Yt . Ý)

MPE = å —————— : n

Ýt

Hasil perhitungan MPE menunjukkan bahwa secara umum estimasi yang

dihasilkan dapat digunakan karena nilai MPE yang kecil, kecuali untuk sektor tertentu.

MPE pada usaha kecil untuk sektor 7 dan 9 relatif besar, sehingga hasil proyeksi akan

bias karena akan terjadi perbedaan yang relatif besar antara hasil estimasi dengan

kondisi aktual. MPE yang relatif besar untuk usaha menengah terjadi pada sektor 3

dan 7, pada usaha besar terjadi pada sektor 3, 4, 7, dan 9; sedangkan pada proyeksi

total terjadi pada sektor 3,4,6,7, dan 9. Hal ini menunjukkan bahwa MPE yang relatif

tinggi memberikan indikasi harus dilakukan penyesuaian agar diperoleh hasil proyeksi

yang lebih akurat. Penyesuaian model ekonometrik dalam kajian ini dilakukan dengan

pendekatan interval estimate dan point estimate. Interval estimate digunakan untuk

memperoleh dua jenis estimasi, yaitu estimasi pesimis dan estimasi optimis.

Sedangkan point estimate digunakan untuk memperoleh estimasi moderat.

 

 KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahsan yang disajikan pada uraian di muka, maka

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Model ekonometrik merupakan pendekatan yang representatif dalam

menyusun proyeksi jumlah wirausaha di Indonesia, namun belum mampu

memberikan proyeksi yang akurat untuk sektor listrik, gas, dan air bersih;

sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor jasa-jasa karena MPEnya

masih relatif besar.

2. Hasil proyeksi jumlah wirausaha baru untuk tahun 2004-2009 menunjukkan

bahwa dalam kurun waktu lima tahun tersebut jumlah wirausaha baru

bertambah sekitar 5.187.527 unit usaha kecil dan 17.226 unit usaha

menengah.

3. Sektor usaha yang paling potensial untuk mengembangakan wirausaha baru

dengan skala kecil adalah usaha perdagangan, hotel dan restoran;

pengangkutan dan komunikasi; dan pertanian, peternakan, kehutanan,

perkebunan, dan perikanan.

4. Sektor usaha yang paling potensial untuk mengembangkan wirausaha baru

dengan skala menengah adalah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan;

perdagangan, hotel, dan restoran; dan industri pengolahan.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya wirausaha baru adalah

karakteristik bisnis wirausaha (usia, gender, dan tingkat pendidikan; legalitas

usaha; permodalan; tujuan pemasaran; dan tenaga kerja); serta budaya

dan karakteristik wirausaha baru (motivasi berusaha; hambatan memulai usaha; dukungan yang diterima; dan peran pemerintah).

Berdasarkan hasil proyeksi jumlah wirausaha, hasil survai karakteristik UKM,

studi kepustakaan, dan analisis yang relevan dengan berbagai aspek yang terkait

pengembangan wirausaha baru, terutama yang mempunyai implikasi terhadap

kebijakan pemberdayaan UKM

 

DAFTAR PUSTAKA

Harvie, Charles and Tran Van Hoa. 2003. New Asian Regionalism : Responses to

Globalisation and Crises. Palgrave Macmillan.

Soetrisno, Noer. 2003. Kewirausahaan dalam Pengembangan UKM di Indonesia.

dalam Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi. Deputi bidang

Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Jakarta.

Agung Nur fajar. 1996. Model Pengembangan Kewirausahaan di Indonesia. Makalah

pada Seminar Dosen STEKPI. Jakarta.

Gnyawali, Devi R. and Daniel S. Fogel (1994). Environment for Enterpreneurship

Development : Key Dimension and Research Implications. Enterpreneurship :

Theory and Practice.

Kao, John (1989). Enterpreneurship, Creativity and Organization : Text, Cases and

Reading. Englewood Cliffs, Prentice Hall.

Kuratko and Hodgetts. 1995. Enterpreneurship : A Contemporary Approach. The

Dryden Press. New York.

PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK UNTUK PEMBERDAYAAN UKM

REVIEW JURNAL

Nama Kelompok:

Nuryana                                               25210226

Shinta Nur Amalia                            26210523

Yusuf  Fadillah                                   28210800

Yoga Wicaksana                                  28210647

Crishadi Juliantoro                           21210630

 

PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

UNTUK PEMBERDAYAAN UKM

ABSTRAK:

Dari pengembangan lembaga keuangan bank untuk pemberdayaan UKM kelompok kami mengkaji  Penelitian ini mengamati tentang betapa pentingnya institusi Bank Non Finansial (LKNB) untuk pengembangan kapasitas contribuded percepatan SMEA itu, khususnyayang untuk kebutuhan pembiayaan perdagangan. Lembaga bangking oleh spesifikasi BankTecnical masih sulit untuk mengakses SMEA di pinggiran kota dan juga di daerah pedesaan. Parisipationyang dan ascribel dari perusahaan pemerintah, milik negara (BUMN), perusahaan privat, LSM dan perguruan tinggi harus memiliki kontribusi terhadap pembangunan dan di bawahberbagai LKMN membungkuk untuk penguatan dari SMEA itu. Dengan cohesivenes dan keterlibatan dari atas substansi, ini adalah rekomendasi penelitian oleh pengembangan model pasangan atau kekompakan yang dapat arrage kekuasaan dalam memasok berbagai skim finanace
tipe dengan prosedur dan berbagai aturan yang digunakan untuk mengakses SMEA itu.

I.PENDAHULUAN                                                                                                             

1.1    Latar Belakang

Ketika Indonesia dilanda krisis dimana pemerintahan Soeharto lengser pada saat itu sekitar pada tahun 1998, tentunya menjadi dampak buruk bagi pemerintahan Indonesia dan sekaligus perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia menjadi memburuk dan turun drastis. Akibatnya terjadi demo dimana-mana yang pada akhirnya membuat presiden Soeharto mengakhiri jabatannya dan turun dari kekuasaan yang telah lama ia pegang selama 32 tahun lamanya.  Setelah turunnya presiden Soeharto, perekonomian Indonesia bukannya malah membaik tetapi menjadi tambah buruk. Seperti halnya usaha-usaha besar yang dipertahankan sejak dulu serta dibangga-banggakan oleh pemerintah menghadapi posisi terburuknya. Jatuhnya usaha-usaha besar itu yang harus ditutup hingga pada akhirnya gulung tikar/bangkrut. Hal itu jelas memberikan beban berat bagi negara, bangsa dan khususnya rakyat Indonesia.

Namun, berbanding terbalik dengan Usaha kecil dan Koperasi yang tadinya hanya dipandang sebelah mata, kini bisa menunjukkan bahwa keberadaannya juga dibutuhkan dan mampu bertahan bahkan semakin berkembang pada waktu itu. Maka untuk itu perlu penanganan, pembinaan serta pengembangan usaha kecil dan koperasi akan kebutuhan dan masalah yang timbul dari keduanya pada waktu itu semakin digalakkan agar dapat meningkatkan daya tumbuh dan daya saing yang kuat.

Akibat krisis moneter itu yang tiada hentinya, tidak hanya memberikan dampak terburuk bagi ekonomi Indonesia, juga memberikan dampak lainnya seperti banyaknya pegawai yang diPHK dan jumlah pengangguran meningkat. Sehingga tidak hanya para laki-laki yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, pendidikan anak-anaknya serta kesehatan keluarganya, terpaksa para wanita ikut pula membantu suami mereka untuk berkecimpung dibidang usaha, yang tadinya mereka hanya sebagai ibu rumah tangga saja.

Bukan sembarang wanita yang mampu berperan aktif dalam dunia usaha, melainkan wanita yang berpotensial dan mempunyai kompetensi, kemandirian dan kemampuan dalam berusaha guna membantu ekonomi keluarganya. Bisa dikatakan dari judul diatas yaitu “wanita dan pengembangan usaha” mengarah pada upaya untuk memulihkan ekonomi Indonesia menjadi stabil serta meningkatkan peran wanita yang besar dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) dan koperasi tersebut. Dan tentunya hal itu masih harus dan terus ditingkatkan akan kualitas dan professional seorang wanita dalam UKM dan koperasi tersebut dengan cara meningkatkan kemampuannya dan menggali terus keterampilan yang dimilikinya.

1.2    Perumusan Masalah

Masalah yang didapati dari studi ini bahwa Wanita juga memiliki kelebihan didalam dirinya. Seperti sifat keuletan, etos kerja yang tinggi. Akan tetapi wanita juga memiliki kelemahan dibalik kelebihan-kelebihan itu yang dapat menghambat peran serta partisipasi wanita didalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penelitian atau studi lebih dalam lagi untuk bisa menggambarkan kemampuan dan perannya wanita dalam pengembangan usaha kecil tersebut. Seperti halnya bagaimana kompetensi yang dimiliki para wanita dan perannya dalam kegiatan bidang usaha yang digelutinya, mengapa mereka bisa berhasil pada jenis usaha tertentu dan mengapa gagal dalam bidang usaha lainnya, dan apa-apa saja kelebihan dan kelemahan yang dimiliki wanita itu dalam mengembangkan usahanya tersebut serta apa saja kemungkinan dalam mengembangkan kemampuan wanita berikut perannya dalam mengembangkan dan memajukan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.

1.3    Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari pada studi peran serta wanita dalam pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi yaitu antara lain :

1.      Menganalisis kemampuan dan peran serta wanita dalam pengembangan UKMK(Usaha Kecil Menengah dan Koperasi)

2.      Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat peranserta wanita dalam pengembangan UKMK

3.      Memperoleh alternatif-alternatif dalam peningkatakn kemampuan dan peranserta wanita dalam pengembangan UKMK.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Pada tahun 1999 GBHN mengamanatkan bahwa perlunya meningkatkan peranan serta kedudukan perempuan didalam kahidupan berbangsa dan bernegara, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan baik dipusat maupun di daerah dengan cara melalui kebijakan nasional. Seiring dengan berjalannya amanat GBHN tersebut, peran wanita juga perlu ditingkatkan khususnya dalam pengembangan UKMK dan umumnya dibidang perekonomian Indonesia.

Untuk mengetahui peran dan kemampuan wanita dalam pengembangan UKMK dapat dibedakan menjadi 3 :

1.      Wanita sebagai pelaku UKMK

2.      Wanita sebagai pengelola UKMK, dan

3.      Wanita sebagai pembina, pendamping, dan motivator,diperlukan pengetahuan, kemampuan dan kompetensi kewirausahaan didalam peran tersebut.

Sebagai padanan kata Interpreneur, Sebelumnya istilah Wiraswasta lebih sering dipakai dibanding Wirausaha. Berasal dari Wira berarti utama, gagah, luhur berani, teladan atau pejuang, dan swa berarti sendiri dan taberarti berdiri, sehingga swasta berarti beriri atas kemampuan sendiri. Dengan demikian wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai sifat/jiwa kewirausahaan/kewiraswastaan, yakni berani mengambil resiko, keutamaan, kreativitas, keteladanan dalam menjalani usaha dengan berpijak pada kemampuan dan kemauan sendiri. Sejak dulu wanita sudah terjun dalam dunia Niaga, misalnya wanita-wanita didaerah-daerah di Indonesia contohnya di Solo telah membantu ekonomi keluarga, bahkan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga dari usaha batik yang mereka kelola.

Sebagaimana seperti apa yang telah disebutkan oleh Lyle M. Spencer dan Signe Spencer dalam bukunya ” Competence at work : Models for superior performance 1993″ bahwa Kompetensi bisa diartikan sebagai karakter mendasar dari seseorang yang menyebabkan ia sanggup menunjukkan kinerja yang efektif atau superior didalam suatu pekerjaan atau karakter yang memberikan konstribusi terhdap kinerja yang menonjol dalam suatu pekerjaan. Berarti kompetensi merupakan fakto-faktor mendasar yang dimiliki seorang best/superior performance (berprestasi secara menopnjol) yang membuatnya berbeda dengan average Performance (berprestasi secarar rata- rata). Kompetensi menakup yang jauh lebih komprehensif yang terdiri dari keterampilan, motif, sifat, citra diri, peran sosial, pengetahuan.

Dalam studi ini, untuk mengetahui kompetensi wanita pelaku usaha koperasi dan UKM, kita dapat melihat dari penam[pilan personal si pemilik koperasi/usaha dari alasan ia bergelut dikopersi-UKM,pemanfaatan tekhnologi, pemikirannya terhadap disversifikasi usaha, hubungan kerja dengan anak buah dan mitra usaha guna melihat motif, pengetahuan, keterampilan, inter personal dan peran sosial. Aspek kepemimpinan (sistem pengambilan keputuan, hubungan kerja dengan bawahan/sejawat), melihat citra diri seperti kejujuran dan tanggung jawab ,keterbukaan, kepedulian, respek dan disiplin. Serta sifat/kompetensi yang seharusnya dimiliki seorang pelaku usaha/pimpinan, yaitu ulet, berani, kreatif, proaktif dalam mengantisipasi perubahan, berjiwa besar, berpikir positif, percaya diri, introvert atau ekstrovert.

Untuk mengetahui hasil usahanya dilihat dari kinerja koperasi/UKM, baik kinerja kelembagaan maupun usahanya. Apabila  faktor luar dianggap tidak berpengaruh, maka jika pelaku usaha memiliki kompetensi usaha maka kinerja usahanya akan baik. Kita perlu mencari faktor-faktor dominan yang dimiliki wanita sebagai penyebab wanita berhasil dan kelemaha- kelemahan yang akan menjadi penghambat keberhasilannya. Dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengelola usaha. Dan dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk peningkatan kemampuan wanita.

                                    

III. METODE PENELITIAN

1.  Lokasi

Studi ini dilaksanakan di 5 Provinsi, yaitu : Sumatera Barat, Jawa Bara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan Dan Kalimantan Barat.

2.  Metode Penelitian dan Analisis Data

a.       Metode Studi

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode Survey, tetapi berbeda dengan penelitian konvensional, pada umumnya metodologi studi perempuan dan pada khususnya penelitian yang perspektif gender .Yang merupakan penelitian aksi participatory “untuk” perem[puan (bukan penelitian “tentang perepuan”).

(Duelli Klein, 1983), penelitian untuk perempuan adalah penalitian yang mencakup kebutuhan, minat, pengalaman perempuan ,sebagai instrument untuk meningkatkan status kehidupan dan kesejahteraannya.

Oleh karena itu, dibutuhkan perubahan sebagai berikut :

a)      Perubahan obyek menjadi subjek penelitian

b)      Topik penelitian, harus berawal dari isu actual yang ditemukan di lapangan (grounded research)

c)      Alur penelitian dari bawah ke atas

d)      Penelitian kualitatif, akomodatif antara peneliti dengan responden yang diteliti. Untuk bekerja sama, saling menghormati, saling bergantung dan saling membantu. Metode yang banyak dikembangkan adalah observasi partisipasi

e)      Penempatan pengalaman pribadi sebagai suatu material.

Teknik pengumpulan data primer dengan cara pengamatan dan diskusi, pengamatan

langsung di lapangan, kuisioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, Dinas Koperasi dan UKM serta Instansi tingkat provinsi maupun Kabupaten berupa publikasi, dokumen dan laporan kegiatan.  

b. Penetapan Sampel dan Responden

Penetapan kelompok usaha bersama wanita ( KUB ), pelaku usaha wanita diberbagai jenis usaha, asosiasi pengusaha wanita, pembina/pendamping usaha, koperasi wanita atau kopersai lainnya yang pengelolanya sebagian besar wanita sebagai sample maupunrespondennya dilakukan secara sengaja (purposive sampling method).

c.        Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data dilaksanakan dengan cara tabulasi dan analisa data dilakukan secara dickriftif reflektif

3. Ruang Lingkup

Aspek yang menjadi focus dalam penelitian ini adalah

  • Identifikasi kompetensi wanita dalam pengembangan usaha atau kewirausahaan, yang terdiri dari motif, sifat, citra diri, peran sosial, pengetahuan, keterampilan.
  • Identifikasi peran serta wanita dalam berbagai kegiatan usaha dari berbagai sektor usaha, kelompok usaha bersama (KUB), koperasi wanita atau kaoperasi lainnya yang pengelolanya sebagian besar wanita
  • Identifikasi kinerja KUB wanita, kegiatan usaha wanita di berbagai jenis usaha,sosiasi uaha, pendampingan usaha, kopersi wanita atau koperasi lainnya yang pengelolanya sebagian besar wanita
  • Identifikasi faktor pendorong dan penghambat peran serta wanita dalam pengembangan kegiatan usaha

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN    

1. Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi Sampel

9 dari 10 koperasi sampel yang telah dilakukan di 5 Provinsi lokasi studi, hampir semua koperasi wanita, dan hanya satu koperasi jenis lainnya yaitu KSU (tabel 1). Kegiatan usaha pokok koperasi sampel adalah simpan pinjam, sedang kegiatan usaha lain yang ditangani antara lain KCK, toko/waserda, kantin/catering, wartel/kiospon, kredit barang dan konveksi. Pengurus Koperasi sample berjumlah 3-6 orang, 5 koperasi (50%) telah memiliki manager dengan pendidikan SLTA (3 kop: k1,k2 Jabar dan K1 Sulsel), dan S1 (2 Kopwan Jatim). Dari tenaga kerja (TK) yang dimiliki,4 koperasi hanya menggunakan 1-3 orang tenaga kerja,2 koperasi agak besar yaitu menggunakan 6-9 orang tenaga kerja,dan 2 koperasi termasuk besar yaitu Kopwan Jatim dengan 66 orang tenaga kerja (K1) dan 94 orang (k2).

Dilihat dari jumlah anggota, 2 Koperasi contoh dapat dikategorikan koperasi kecil, dengan jumlah anggota 60 dan 66 orang, kategori koperasi sedang 2 koperasi dengan anggota 129,  dan 136 orang, 2 koperasi agak besar dengan anggota 218 dan 342 orang, 1 koperasi termasuk besar dengan anggota 518 orang, dan 3 koperasi termasuk sangat besar dengan anggota 1121 orang (K1 Sulsel) , 6349 orang ( K1 Jatim ) dan 9177 orang ( K2 Jatim).

Sedang dari perkembangan anggotanya, perkembangan anggota paling rendah K2 Jabar yaitu menurun 37,5 % dan perkembangan paling tinggi adalah K2 Sumbar 34,69 % dan K1 Jatim 35,67 %

Berikut ini adalah hasil penjelasan diatas dalam bentuk tabel

TABEL KINERJA DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI SAMPEL

TAHUN 1999-2000

TABEL KINERJA USAHA KOPERASI SAMPEL TAHUN 2000 DAN PERKEMBANGANNYA PADA TAHUN 1999-2000

Kinerja usaha 10 koperasi contoh cukup beragam (tabel 2), modal sendiri (MS) pada tahun 2000 dari paling rendah sebesar RP 3 juta (K1 Kalbar), dan paling tinggi Rp 7,5 M (K2 Jatim), dua koperasi yang memiliki MS antara 500 juta sampai hamper 1 M yaitu K1 Jatim adalah Rp 947,8 juta dan K1 Sulsel Rp 547,34 juta. Dengan demikian bila dilihat niai MS pada tahun 1999-2000, peningkatan paling tinggi adalah K2 Kalbar dan K1 Jatim (51,98% dan 46,36%).

2. Kinerja UKM contoh di lima Propinsi

            Usaha kecil wanita yang menjadi sampel dalam penelitian ini 22 UK (Tabel 3 dan 4) yaitu Jatim 2 UK, Jabar 6 UK, Kalbar 3 UK, dua diantaranya adalah KUB, Sumsel 7 UK ,  2 KUB dan Sumbar 2 UK dan Sumbar 4 UK, kebanyakan UKM contoh telah memulai usahanya sejak tahun 90an atau berumur 5-10 tahun yaitu sebanyak 16 UK, tahun 1980an atau berumur 15-20 tahun 5 UK dan satu UK telah berumur 30 tahun.

Dilihat dari pendidikan pelaku usaha, sebagian besar (95,45%) pendidikannya setingkat SLTP dan SLTA, hanya satu (4,55%) contoh pelaku usaha yang pendidikannya S1. Curahan waktu yang digunakan untuk mengelola usaha sekitar 4 sampai 10 jam. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, karena UK sampel ini kebanyakan adalah industri atau usaha rumah tangga, penyerapan tenaga kerja relatif masih kecil yaitu sekitar 2 sampai 15 orang, adapun 4 UKM yang memiliki 50 dan 60 tenaga kerja sebernarnya mereka adalah anggota kelompok.

Untuk menjlankan usahanya, dari 22 UK sampel hanya 12orang (54,54%) yang telah memanfaatkan modal luar atau pinjaman untuk menjalankan usahanya, selebihnya (45,46%) menggunakan modal swadaya. Modal swadaya yang digunakan sangat bervariasi mulai dari Rp 5 juta sampai yang paling tinggi Rp 385 juta. Omset yang dicapai pun sangat bervariasi dari RP 80 juta per tahun sampai RP 500 juta per tahun dengan catatan ada 8 UK tidak dapat memberikan nilai omset yang dicapai, karena UKM belum melakukan pembukuan secara baik. Kegiatan usaha UK sampel kinerjanya dapat dikatakan cukup baik dan masih prospektif karena margin yang diperoleh rata-rata 25,72% dengan margin tertinggi mencapai 60% dan margin terendah 10%.

Berikut ini adalah contoh diatas dalam bentuk tabel, seperti dibawah in

TABEL KINERJA KELEMBAGAAN UKM SAMPEL

TABEL KINERJA USAHA UKM SAMPEL

3. Keberhasilan dan Kegagalan Wanita Sebagai Pelaku Usaha

Keberhasilan wanita itu dikarenakan oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki wanita dari faktor dominan diantaranya: telaten, jujur, ulet, sabar, teliti, cermat, serius, tekun, berani dalam mengambil keputusan, tangguh, tidak mudah menyerah, memiliki jiwa berbisnis/wira usaha, berkemauan keras, mempunyai semangat, terbuka, bekerja dengan ikhlas, tidak egois, disiplin dalam mengelola keuangan, menjaga nama baik. Dimana kelebihan – kelebihan itu selalu dikembangkan dan dijaga.

Sebaliknya wanita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan sebagai pelaku usaha antara lain: tidak berani dalam mengambil keputusan, memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadi, kurang percaya diri, berwawasan sempit, terlalu berambisi sama usahanya sehingga tidak dapat menanganinya, memiliki waktu yang sedikit dikarenakan sibuk dengan urusan keluarga, memiliki emosi yang tinggi, tidak bisa membagi waktu. Dimana kelemahan–kelemahan itu hendaknya diminimalisis.

4. Permasalahan Yang Dihadapi dan Kiat Yang Dilakukan Koperasi atau UKM Dalam

      Pengembangan Usahanya

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh koperasi/UKM maupun UKMK wanita dapat mempengaruhi kinerjanya dan perlu dicarikan pemecahan masalahnya. Permasalahan–permasalahannya yaitu: kurangnya modal, lemahnya SDM, kurang prasarana & sarana, sulitnya akses ke perbankan, kurang menguasai pasar, kurangnya menguasai penggunaan teknologi. Perlu juga dicarikan jalan keluar secara terpadu dari permasalahan-permasalahan tersebut.

5. Alasan Mengapa Wanita Berkiprah Di Koperasi atau UKM

Mengapa wanita melakukan usaha, alasannya yaitu untuk menentukan apa yang ingin dicapai, tujuan apa yang ingin tercapai, dan produk apa yang ingin dihasilkan. Dari 32 responden wanita pelaku usaha menyatakan yang ingin mengurangi pengangguran ada 31 orang (96,88%), ada 10 orang (31,35%) yang ingin meringankan beban keluarga, lalu yang ingin merubah nasib ada 8 orang (25%), ada juga yang ingin menjadi diri sendiri 5 orang (15,12%), sebanyak 3 orang (31,35%) ingin mengembangkan bakat seseorang agar berguna bagi orang lain & meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, serta hanya 1 orang yang menjawab ingin kaya. Banyaknya wanita melakukan usaha dikarenakan ingin mengurangi pengangguran. Itu menunjukkan adanya kesadaran dari wanita, semakin meningkatnya tingkat pengangguran dan juga menciptakan suatu pekerjaan bagi mereka yang masih menganggur.

                                   

6. Pemanfaatan Teknologi dan Pemikiran Diversifikasi Usaha

Dengan adanya teknologi sangat membantu dalam pengembangan usaha, baik pada peningkatan kualitas maupun kuantitas. Karena dengan adanya teknologi ini pekerjaan berjalan secara otomatis yang akan mempersingkat waktu pekerjaan, dapat menenkan biaya, dan dapat meningkatkan kualitas produk. Dari 32 responden tentang pemanfaatan teknologi ternyata ada 24 orang (75%) menggunakan teknologi, selebihnya 8 orang (25%) tidak memanfaatkan teknologi.

Responden telah memanfaatkan teknologi antara lain computer yang dipergunakan untuk usaha simpan pinjam, wartel, mesin jahit, sarana angkutan, microwave, mesin photo copy, dan sebagainya. Sedangkan usaha yang belum memanfaatkan teknologi, karena memang kegiatan usahanya belum memerlukan teknologi modern walaupun sebenarnya ada juga sebagian yang membutuhkan. Namun mereka belum dapat mempergunakannya, karena faktor kendala keuangan sehingga teknologi tersebut belum dapat terjangkau.

Pelaku usaha dengan optimisme dan kepercayaannya atas kemampuannya, ternyata dari 32 responden, ada 23 orang (71,85%) menyatakan selalu memikirkan tentang diversifikasi usaha, ada 7 orang (21,88%) menyatakan kadang-kadang, dan hanya 2 orang (6,25%) yang tidak pernah memikirkan tentang diversifikasi usaha. Yang akan dilakukan oleh pelaku usaha dalam diversifikasi usaha yaitu K1 Sulsel ingin membantu kelompok-kelompok yang dibinanya memasarkan produk hasil kerajinannya, dan UK ingin memanfaatkan bahan baku yang terdapat diwilayahnya, membuka unit–unit usaha baru pasti disesuaikan dengan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya. Pemikiran terhadap diversifikasi usaha mungkin disebabkan karena usaha yang dijalananinnya sudah jenuh.

7. Hubungan Kerja Antara Pimpinan/Pelaku Usaha Dengan Bawahan/Sejawat dan Mitra             

      Usaha

Hubungan kerja antara pimpinan/pelaku usaha dengan anak buah/staf/manajer atau dengan sejawat seperti dalam koperasi dengan Badan Pengawas hampir seluruhnya: 28 orang (87,5%) menyatakan tidak ada kesulitan, ada 2 orang (6,25%) dan kadang-kadang 2 orang (6,25%) menyatakan ada kesulitan. Tidak adanya kesulitan dalam hubungan kerja dengan bawahan itu wajar, karena sampel  dalam penelitian ini koperasinya juga tidak terlalu besar.

8. Kebutuhan  Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan

            Dalam hal peningkatan pengetahuan, materi yang paling banyak diminati pelaku usaha wanita yaitu pemasaran dan bisnis 20 orang (62,5%), perilaku konsumen atau pelanggan 17 orang (53,12%), lingkungan strategis 15 responden, kemudian trend baru, hukum, dan hanya satu orang (3,12%)yang tertarik tentang laporan keuangan dan akuntansi.

Dalam hal peningkatan ketrampilan, yang banyak dibutuhkan oleh pelaku usaha wanita adalah mengenai peningkatan ketrampilan manajerial: 20 orang(62,5%), memasarkan produk: 17 orang (53,12%), penggunaan teknologi dan sumber daya masing-masing: 16 orang (50%), kemudian melakukan inovasi sesuai dengan kegiatan usahanya 15 orang (46,88%), dan memproduksi barang dan jasa: 12 orang(37,5%).

9. Persepsi Terhadap Citra Diri Dan Kompetensi Pelaku Usaha

Dari 32 responden pimpinan atau pelaku usaha kecil dan pengurus koperasi wanita dijadikan sampel dalam penelitian ini, ternyata 23 orang (71,88%) kepemimpinannya bersifat partisipatif yaitu dalam mengambil keputusan meminta pendapat, masukan dan saran dari staf atau anak buah dan 9 orang (28,12%) kepemimpinan bersifat semi partisipatif yaitu dalam pengambilan keputusan mendengarkan pendapat, masukan dan saran dari staf atau anak buah meskipun keputusan tetap ditangani pimpinan sendiri.

Penelitian terhadap citra diri pimpinan pelaku UKM dari pengurus koperasi yang terdiri dari kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan,kepedulian, respek, dan disiplin, dari 32 responden yang dinilai, ternyata dalam hal kejujuran 22 orang (68,75%) dinilai baik, 2 orang (6,25%) dinilai sedang, selebihnya: 8 orang (25 %) dinilai kurang.

Dalam hal tanggung jawab 28 orang (87,5%) dinilai baik, 4 orang (22,5%) dinilai sedang, dari segi keterbukaan 24 orang (75 %) dinilai baik, 7 orang (21,88%) dinilai sedang, dan 1 orang (3,12%) dinilai kurang. Dalam hal kepedulian 23 orang (71,88%) dinilai baik, 9 orang (39,13%) dinilai sedang, dalam hal respek 18 orang (25%) dinilai baik dan 14 orang (43,75%) dinilai sedang, dan dalam hal disiplin 22 orang (68,75%) dinilaibaik, 10 orang (31,25%) dinilai sedang. Dengan demikian hampir semua unsur citra diri pelaku usaha dinilai baik dan sedang.

Dari kompetensinya, seluruhnya responen memiliki sifat ulet, yang memiliki sifat berani mengambil resiko 26 orang (81,25%), yang kreatif 23 orang (71,88%), yang proaktif menghadapi perubahan 21 orang (65,62%), yang memiliki jiwa besar 25 orang (78,12%), yang memiliki percaya diri tinggi 27 orang (84,38%), yang tegar atau tidak mudah putus asa 26 orang (81,25%), dan seluruhnya (100%) bersifat ekstrovet (terbuka). Dengan demikian dari 32 pelaku usaha wanita yang dinilai belum seluruhnya memiliki kompetensi yang seharusnya dimiliki seorang pelaku usaha atau wirausaha yaitu masih ada yang tidak berani mengambil resiko, tidak kreatif, tidak proaktif menghadapi perubahan, tidak berjiwa besar, kurang percaya diri, dan tidak tegar atau mudah putus asa.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1.      Didalam kegiatan UKM wanita berperan sebagai pemilik atau pelaku usaha, sebagai manager ataupun tenaga kerja. Sedangkan kegiatan koperasi wanita berperan sebagai anggota, pengurus, manajer, pendamping atau Pembina usaha. Peran serta wanita berbagai sektor, namun kelebihan-kelebihan yang dimiliki wanita seperti ulet, teliti, sabar, rasa tanggung jawab tinggi, tekun, disiplin, maka wanita berhasil dalam bidang keuangan, industri pengolahan, kerajinan .

2.      Koperasi yang dikelola wanita dikategorikan koperasi kecil, sedang, besar, dan sangat besar. Dapat dilihat jumlah anggota dan tenaga kerjanya, maupun kinerja usahanya hampir semuanya cukup baik. Dari penelitian ini Koperasi Wanita dapat dikategorikan sangat besar yaitu K1 Sulsel dengan anggota lebih 1000 orang (Rp 2,6 M), K1 Jatim dengan anggota lebih 6000 orang (Rp 6,5 M) dan K2 Jatim dengan anggota lebih 9000 orang (Rp 35,41).

3.      Koperas/UKM sampel ada permasalahan-permasalahan dalam mengembangkan usahanya. Seperti kurangnya modal, lemahnya SDM, kurang menguasai teknologi/pasar mempengaruhi kinerja usaha, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut perlu dicarikan pemecahan secara terpadu.

4.      Hampir seluruh responden ingin memiliki lapangan usaha/mengurangi pengangguran sebagai motivasi (96,88% dari jumlah sampel).

5.      Sebanyak 87,8% responden wanita sebagai pelaku usaha, menyatakan tidak ada kesulitan menjalin hubungan kerja dengan anak buah. Ini menunjukan responden memiliki kemampuan peran sosial yang baik.

6.      Dari penilaian anak buah/Pembina tentang kepemimpinan, hubungan kerja, citra diri, dan kompetisinya. Ternyata 72,7% sampel wanita kepemimpinan bersifat partisipatif, 27,3% semi partisipatif, dan tidak bersifat otoriter. Dalam hal hubungan kerja dengan bawahan ternyata 15 orang (46,87% dari jumlah sampel dinilai bersifat terbuka), dan 23 orang (21,87% dari sampel mau mendelegasikan tugas pada anak buah dan tidak suka bekerja sendiri/ bersifat tertutup).

7.      Terdapat kesadaran dan kemauan yang tinggi dari wanita pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan ketrampilannya agar dapat meningkatkan usahanya, baik dalam bentuk pendidikan, pelatihan, magang, maupun studi banding. Materi peningkatan pengetahuan yang paling banyak diminati yaitu tentang bisnis 21 responden (65,62%), kemudian pemasaran, konsumen/pelanggan, dan lingkungan strategis, masing-masing diminati oleh 20,17, dan 16 responden atau masing-masing 62,5%; 53,12%; dan 50% dari sampel. Materi peningkatan ketrampilan yang paling banyak diminati adalah peningkatan ketrampilan manajerial 21 responden (65,5%), kemudian cara memanfaatkan teknologi, memanfaatkan sumberdaya, memasarkan produk masing-masing diminati oleh 17 responden atau 53,12%.

Untuk mengatasi permasalahan sulitnya akses sumber-sumber permodalan, pemerintah dapat memberikan kemudahan di koperasi/UKM untuk memperoleh fasilitas kredit, konsep Modal Awal Padanan (MAP) dirintis oleh BPSKPKM mudah diakses koperasi/UKM untuk diperluas implementasinya.

Guna meningkatkan kompetensi pelaku usaha meningkatkan usahanya dengan dilakukan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dari pelaku usaha koperasi/UKM yang berupa diklat, magang, kursus ataupun perbandingan usaha, materinya sesuai dengan kegiatan dan kebutuhan usahanya.

Adanya kebutuhan dalam pembinaan manajerial, pelayanan bisnis lainya seperti kerjasama dengan sumber bahan baku, informasi pasar, memudahkan akses sumber permodalan, implementasi LPB (Lembaga Pelayanan Bisnis) ataupun pendampingan dalam bisnis implementasinya diperluas untuk pelaku usaha wanita.

DAFTAR PUSTAKA

v  Anonim, Laporan Akhir Penelitian Peranan Wanita Dalam Pengembangan Koperasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Departemen Koperasi, 1991-1992;

v  Hesti, R.Wd. Penelitian Perspektif Gender dalam Analisis Gender Dalam Memahami Persoalan Perempuan, Jurnal Analisis Sosial Edisi IV Nopember 1996;

v  Hetifah, S. dkk, Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil,Seri Penelitian AKATIGA, Yayasan AKATIGA 1995;

v  Masykur Wiratmo, Pengantar Kewiraswastaan Kerangka Dasar Memasuki Dunia Bisnis, BPFE . UGM Yogyakarta, edisi Pertama;

v  Porter Michael E, .Competitive Advantage., The Free Press, 1985;

v  Siagian Salim dan Asfahani, Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat 17-8-1945, Puslatkop. PK Depkop dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Jakarta;

v  Sumampaw, S.A. dkk, Ada Bersama Tradisi Seri Usaha Mikro Kecil, Swisscontact dan Limpad, 2000.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.